Sejumlah analis politik menyebut bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh beberapa negara Barat terhadap dua menteri senior Israel, meski terlambat, merupakan langkah penting yang dapat membawa dampak besar. Mereka memperkirakan bahwa langkah ini bisa memperdalam isolasi Israel di panggung internasional.
Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebut bahwa pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ini karena kedua tokoh tersebut telah menghasut kekerasan ekstrem dan melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia warga Palestina—sebuah tindakan yang dianggap “tidak dapat diterima secara moral maupun hukum.”
Simbol Penting dan Sinyal Global
Menurut Dr. Husni Abidi, pakar hubungan internasional dari Universitas Jenewa, keputusan menjatuhkan sanksi ini berasal dari negara-negara besar yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Artinya, ada pengakuan tersirat bahwa Israel telah melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.
Lebih dari itu, sanksi ini bisa membuka pintu bagi pengajuan gugatan hukum terhadap Ben Gvir dan Smotrich di pengadilan internasional. Abidi meyakini bahwa langkah ini bisa memicu reaksi domino, mendorong lebih banyak negara—terutama anggota Uni Eropa—untuk mengambil langkah serupa.
Ia juga menyinggung soal perjanjian kemitraan antara Uni Eropa dan Israel yang kini mulai digugat sejumlah negara. Ada dorongan untuk membekukan perjanjian tersebut, meski keputusan final masih harus melalui konsensus bersama di Uni Eropa.
Sanksi yang Terlambat tapi Tetap Bermakna
Baik Abidi maupun analis Palestina Sari ‘Urabi sepakat bahwa sanksi ini datang terlambat, terutama jika melihat skala pembantaian dan genosida yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza. Namun mereka juga mengakui bahwa keterlambatan ini tidak serta-merta menghilangkan arti penting langkah tersebut.
‘Urabi menilai bahwa kemitraan Eropa-Israel mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM, yang kini justru dilanggar secara terang-terangan oleh pemerintahan sayap kanan ekstrem Israel. Sanksi terhadap dua menteri utama ini diyakini akan mengganggu stabilitas internal Israel, karena negara itu sejak lama punya trauma politik terhadap sanksi, boikot, dan isolasi internasional.
Meski Eropa mulai keras terhadap pemerintah Netanyahu—yang saat ini berstatus buron di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—tetapi, menurut ‘Urabi, Barat masih enggan mengecam langsung institusi militer Israel, karena militer dianggap sebagai pilar tetap yang tidak boleh disentuh.
Dampak Ekonomi dan Keamanan
Sementara itu, pakar politik Israel Dr. Muhannad Mustafa menekankan bahwa sanksi ini punya konsekuensi serius karena menyasar dua tokoh dengan jabatan strategis dan sensitif. Ia menjelaskan bahwa kementerian keuangan Israel punya hubungan erat dengan jaringan perbankan internasional, sehingga sanksi terhadap Smotrich bisa mengganggu sistem keuangan dan transaksi luar negeri Israel.
Di sisi lain, jabatan Ben Gvir sebagai menteri keamanan nasional membuatnya bertanggung jawab atas banyak urusan keamanan dan kepolisian, sehingga sanksi terhadap dirinya dapat menghambat kerja sama keamanan antara Israel dan negara lain.
Mustafa menyimpulkan bahwa yang paling ditakuti Israel justru adalah kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat sipil di Barat—termasuk akademisi dan jurnalis—yang mulai memandang Israel sebagai negara penjajah dan menuntut perlakuan berbeda dari generasi pemimpin sebelumnya.
AS Menolak, Tapi Dunia Bergerak
Menariknya, Amerika Serikat justru mengkritik langkah lima negara tersebut. Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa sanksi ini “tidak membantu” dan justru “menghambat upaya gencatan senjata di Gaza.” Mereka juga mengkhawatirkan bahwa langkah ini akan semakin mengisolasi Israel dari komunitas internasional.
Namun, bagi para analis, justru itulah poin pentingnya: langkah-langkah kecil seperti ini bisa menjadi awal dari tekanan internasional yang lebih besar terhadap Israel untuk menghentikan kebijakan kolonial dan praktik genosida yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
