Spirit of Aqsa- Media Israel dan Amerika Serikat merilis rincian rencana Israel untuk mengepung wilayah utara Gaza dan mengusir paksa warga sipil yang ada di sana. Rencana tersebut disampaikan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat tertutup di Knesset pada Ahad (22/9/2024). Netanyahu mengaku sedang mempertimbangkan rencana logis tersebut.
CNN melaporkan dari seorang mantan pejabat militer Israel bahwa Netanyahu sedang mempertimbangkan rencana “memaksa seluruh warga Palestina di Gaza Utara untuk pergi.”
Rencana tersebut bertujuan untuk mengubah Gaza Utara menjadi zona militer tertutup dan mengepung para pejuang Hamas, “memaksa mereka menyerah atau kelaparan.”
Di sisi lain, surat kabar Yedioth Ahronoth menyebutkan, militer Israel diharapkan akan mengajukan beberapa alternatif untuk distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza dalam beberapa hari mendatang.
Surat kabar itu menambahkan bahwa rencana-rencana tersebut akan diajukan ke Netanyahu dan termasuk “opsi-opsi yang bertujuan untuk mencabut otoritas sipil dari Hamas.”
Pengepungan dan Pengusiran
Yedioth Ahronoth melaporkan, “setelah tenggat waktu seminggu untuk evakuasi penduduk, pengepungan militer penuh akan diberlakukan di wilayah tersebut, membuat para pejuang di Kota Gaza menghadapi pilihan menyerah atau mati.”
Sebelumnya, media Israel melaporkan pernyataan Netanyahu dalam pertemuan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa rencana yang diusulkan oleh Jenderal Cadangan Giora Eiland untuk menyatakan Gaza Utara sebagai zona militer adalah rencana yang “logis,” dan merupakan “salah satu dari beberapa rencana yang sedang dipertimbangkan, tetapi ada juga rencana lain.”
Rencana ini dikenal di Israel sebagai “Rencana Para Jenderal,” yang diusulkan oleh Jenderal Eiland, mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel pada awal September, dan didukung oleh puluhan perwira tinggi militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
Perkiraan Israel menyebutkan bahwa sekitar 5.000 pejuang Hamas masih berada di Gaza Utara.
Surat kabar Israel Hayom mengutip Netanyahu dalam pertemuan yang sama, mengatakan bahwa “ada upaya untuk melibatkan klan di Gaza dalam distribusi bantuan kemanusiaan, tetapi tidak berhasil.”
Pada Maret lalu, aliansi klan, suku, dan keluarga Palestina di Gaza menyatakan bahwa mereka “bukanlah pengganti sistem politik Palestina mana pun, melainkan bagian dari komponen nasional yang mendukung perlawanan dan melindungi garis pertahanan dalam.”
