Spirit of Aqsa– Mantan pejabat militer Israel mengungkapkan, operasi militer di Jalur Gaza seringkali membuat frustrasi, karena Hamas memiliki kemampuan untuk bangkit kembali.
“Ini seperti mitos Sisyphus yang mendorong batu ke puncak gunung, tetapi kemudian batu itu kembali menggelinding ke bawah,” kata Mayor Jenderal (Purn) Giora Eiland, mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, dikutip Channel 13 Israel, Sabtu (29/6/2024).
Eiland menambahkan, Hamas memiliki kemampuan tinggi untuk bangkit kembali. Ketika tentara Israel mundur dari suatu area selama beberapa hari atau minggu, Hamas segera kembali beroperasi di sana.
Sementara itu, Yisrael Ziv, mantan Kepala Divisi Operasi Angkatan Darat Israel, mengkritik kinerja tentara Israel di Jalur Gaza.
“Tidak ada kemenangan besar dan tidak ada penyelesaian akhir. Rafah (di selatan Gaza) akan bergabung dengan daftar area lain seperti Shuja’iyya dan lingkungan lain yang harus diperkuat oleh tentara dengan masuk kembali,” katanya dalam diskusi di Channel 12.
Ziv juga mencatat, tekanan militer yang direncanakan Israel di Rafah belum menghasilkan kesepakatan pertukaran tahanan. Sementara Israel terlibat di Gaza, ada peningkatan ketegangan di utara dengan Lebanon yang bisa mengarah pada perang.
“Hizbullah Lebanon dengan roket dan pelurunya menjadi ancaman bagi Israel, dan Iran juga akan menjadi bagian dari front ini,” ujar Ziv.
Di sisi lain, Channel 12 melaporkan, Israel sedang memantau dan bersiap menghadapi kemungkinan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Yaron Abraham, reporter urusan politik di Channel 12, mengatakan bahwa Partai Likud sedang mengajukan rancangan undang-undang untuk menghadapi keputusan ICC.
Menurut proposal tersebut, “aktivitas pengadilan akan dilarang di wilayah Israel dan setiap kerjasama dari institusi negara, termasuk kementerian kehakiman atau pengadilan, dengan ICC akan memerlukan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.”
Rancangan undang-undang tersebut juga akan “melarang masuknya tim ICC ke Israel agar mereka tidak dapat mengumpulkan informasi, dan melarang kerjasama tidak hanya oleh institusi resmi, tetapi juga oleh individu atau organisasi dengan ICC, dengan sanksi keuangan bagi yang melanggar.”
Channel 12 mencatat, ada bagian kontroversial dalam proposal undang-undang Likud, yaitu “pemerintah akan berusaha membebaskan setiap orang yang ditangkap oleh pengadilan dengan cara apapun, termasuk melalui kekerasan atau cara militer.”
