Spirit of Aqsa- Sekitar 900 perwira Israel dengan pangkat yang berbeda telah meminta untuk mempertimbangkan pemberhentian dari kontrak dinas militer selama setahun terakhir. Permintaan tersebut melonjak tinggi yang sebelumnya tak mencapai 150 perwira.
Surat kabar Haaretz Israel dan Channel 12 Israel melaporkan, puluhan tentara cadangan Israel juga menyatakan tidak akan kembali ke dinas militer di Gaza meskipun mendapat hukuman. Hal ini terjadi bersamaan dengan laporan media Israel yang menyebutkan puluhan tentara cadangan kabur setiap bulan.
“Mereka (tentara cadangan) meninggalkan pertempuran di Jalur Gaza tanpa memberitahu komandan mereka. Itu membuat kerugian besar di internal militer Israel,” demikian laporan Haaretz, Senin (1/7/2024).
Situs Walla Israel juga melaporkan, militer Israel menghadapi kekurangan tentara dan berusaha membentuk brigade baru untuk melaksanakan berbagai tugas. Tentara akan menamai brigade baru ini “Brigade David,” yang akan mencakup tentara pria dan wanita yang telah mencapai usia pembebasan, sukarelawan, dan anggota dari komunitas Haredi. Tentara berharap dapat merekrut 40.000 tentara.
Walla mengutip sumber-sumber militer yang menyatakan perekrutan tentara ini dapat membantu dalam berbagai tugas, termasuk keamanan perbatasan, Tepi Barat, dan perang multi-front di masa depan.
Demonstrasi Haredi
Sementara itu, polisi Israel membubarkan demonstrasi yang berlangsung selama berjam-jam oleh Yahudi ultra-Ortodoks Haredi di Al-Quds yang diduduki. Haredi memprotes keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan mereka untuk dinas militer.
Media Israel melaporkan, para demonstran membakar fasilitas umum di daerah Romema di Al-Quds Barat. Hal itu memaksa polisi untuk membubarkan demonstrasi dengan menggunakan meriam air.
Mahkamah Agung Israel memutuskan untuk mewajibkan perekrutan Yahudi Haredi ke dalam tentara Israel yang sedang menghadapi perlawanan sengit di Jalur Gaza dan tekanan di front Lebanon selatan.
Mahkamah Agung Israel juga memerintahkan pembekuan anggaran sekolah-sekolah agama dan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk membebaskan Yahudi Haredi dari wajib militer.
Keputusan ini diperkirakan akan menimbulkan guncangan dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menentang perekrutan mereka.
