Upaya memulai kembali kehidupan di Jalur Gaza tersendat oleh persoalan mendasar: puing-puing kehancuran yang menumpuk di mana-mana. Data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan, sedikitnya 60 juta ton puing memenuhi wilayah Gaza, setara muatan sekitar 3.000 kapal kontainer. Dengan hitungan itu, setiap warga Gaza secara rata-rata “dikepung” oleh 30 ton reruntuhan, dan pembersihannya diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya tujuh tahun.
Skala kehancuran ini mencerminkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. PBB mencatat 84% wilayah Gaza hancur, sementara di Kota Gaza angkanya mencapai 92%. Biaya rekonstruksi ditaksir menembus 70 miliar dolar AS. Di tengah reruntuhan, sekitar 40% penduduk Gaza menghadapi risiko tambahan akibat banjir dan cuaca musim dingin yang ekstrem, kombinasi badai, hujan deras, dan hunian darurat membuat ratusan ribu warga hidup dalam kondisi kian rentan.
Di tengah situasi tersebut, Ketua Komite Nasional Pengelola Gaza, Ali Shaath, mengumumkan dimulainya kerja komite dan menetapkan prioritas: memperbaiki kehidupan warga, membangun kembali institusi dan fasilitas layanan serta produksi, dan memulihkan ketertiban di bawah satu otoritas, satu hukum, dan satu kendali keamanan.
Akses dan Bantuan Masih Tersendat
Shaath juga menyampaikan rencana pengoperasian Perlintasan Rafah dua arah mulai pekan depan, lebih dari 100 hari sejak gencatan senjata berlaku, sebuah sinyal bahwa Gaza diharapkan kembali terhubung dengan dunia luar. Namun di lapangan, kebutuhan mendesak masih terhambat oleh pembatasan Israel.
Dari 60.000 truk bantuan yang seharusnya masuk, baru sekitar 26.000 truk yang terealisasi, sekitar 43% dari kebutuhan. Rata-rata harian hanya 260 truk, jauh di bawah target 600 truk per hari. Angka ini baru menutup 59% kebutuhan bantuan, 39% kebutuhan komersial, dan hanya 13% kebutuhan bahan bakar.
Hingga kini, Israel juga masih membatasi masuknya material krusial untuk pemulihan infrastruktur, pengoperasian pembangkit listrik, alat berat pertahanan sipil, serta perlengkapan medis dan obat-obatan. Kebutuhan mendesak hunian bagi pengungsi (sekitar 350.000 tenda dan rumah modular) belum terpenuhi karena larangan masuk.
Ketidakpastian kebijakan Israel terkait pembukaan Rafah dan mekanisme koordinasi dengan komite pengelola (yang berjalan di bawah rencana Presiden AS Donald Trump) memperlebar jarak antara prioritas administrasi dan realitas yang dihadapi warga. Di Gaza, rekonstruksi bukan sekadar proyek pembangunan; ia berpacu dengan waktu, keselamatan, dan martabat hidup jutaan manusia.
Sumber Al Jazeera
