Spirit of Aqsa- Sebanyak 25 anggota parlemen dari berbagai partai di Inggris mengangkat spanduk yang menyerukan penghentian penjualan senjata ke Israel dalam sebuah aksi protes di depan gedung parlemen di ibu kota London.
Aksi yang digelar pada Senin kemarin ini berlangsung setelah sebuah petisi yang menuntut larangan penjualan senjata ke Israel melampaui 100 ribu tanda tangan, sehingga harus dibahas dalam sesi parlemen.
Menjelang sesi parlemen untuk membahas petisi tersebut, para anggota parlemen Inggris menyerukan penghentian penuh penjualan senjata ke Tel Aviv dan penerapan embargo total.
Diketahui bahwa Inggris sebelumnya telah menangguhkan 30 dari 350 lisensi penjualan senjata ke Israel.
Namun, embargo sebagian tersebut tidak mencakup komponen buatan Inggris yang digunakan dalam jet tempur F-35 milik Israel. Jet-jet ini menyumbang sekitar 15% dari pesawat yang digunakan Israel untuk membombardir Gaza. Komponen ini adalah salah satu peralatan paling penting yang dipasok Inggris ke militer Israel.
Pada 2 September lalu, Menteri Luar Negeri David Lammy mengumumkan bahwa negaranya akan menangguhkan sebagian penjualan senjata ke Israel, dengan menunda sekitar 30 dari 350 lisensi terkait.
Sementara itu, Menteri Pertahanan John Healey menyatakan bahwa keputusan negaranya untuk menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Israel tidak akan mengubah dukungan Inggris terhadap hak Tel Aviv untuk membela diri, menurut klaimnya.
Keputusan Inggris untuk memberlakukan embargo sebagian ini mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia internasional dan lembaga non-pemerintah, yang menilainya sebagai langkah tidak memadai dan datang terlambat. Mereka mendesak agar pasokan senjata ke Israel dihentikan sepenuhnya.
Dengan dukungan Amerika Serikat, Israel sejak 7 Oktober 2023 telah melakukan genosida di Gaza yang menyebabkan sekitar 152 ribu warga Palestina gugur syahid dan terluka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, lebih dari 11 ribu orang dinyatakan hilang di tengah kehancuran besar-besaran dan krisis kelaparan yang telah menewaskan puluhan anak-anak dan lansia, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Israel terus melanjutkan kejahatan ini, mengabaikan dua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada 21 November lalu terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Sumber: Kantor Berita Anadolu
