Spirit of Aqsa- Zionis Israel dilanda kekacauan akibat adanya protes besar-besaran dari imigran illegal Yahudi. Lebih dari 80.000 orang berkumpul di Tel Aviv untuk meneriakkan yel-yel yang mendukung demokrasi. Beberapa massa bahkan melakukan pembakaran dan memblokir jalan dan jembatan, serta bentrok dengan polisi berkuda.
Kejadian ini terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Gallant menentang reformasi peradilan yang dicetuskan oleh Netanyahu. Gallant menekankan, melanjutkan proposal tersebut dapat mengancam keamanan Israel.
Reformasi peradilan telah menjadi landasan pemerintahan Netanyahu serta aliansi ekstrem kanan sejak akhir Desember. Netanyahu menyatakan, perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diyakini memberikan terlalu banyak kekuasaan hakim atas pejabat terpilih.
Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Namun, keputusan tersebut menimbulkan protes warga selama berbulan-bulan. Pemogokan juga terjadi, termasuk oleh tentara yang dianggap dapat merusak keamanan Israel, di tengah masih terus panasnya hubungan dengan Palestina.
Menteri ekonomi Nir Barkat menyatakan bahwa negara tersebut terancam “perang saudara” akibat kekacauan yang terjadi. Sementara itu, Netanyahu sendiri belum memberikan tanggapan resmi mengenai protes tersebut.
Kenapa Perombakan Peradilan Bikin Israel Terancam Perang Saudara?
Rencana Netanyahu ini juga mendapat perhatian dari Amerika Serikat, sekutu Israel, yang menekan PM untuk membatalkan rencana tersebut. Terlepas dari itu, kenapa perombakan sistem ini membikin rusuh?
Demo meletus dan berujung ricuh. Pihak berwenang sampai menangkap puluhan orang. Karena protes itu, Netanyahu kemudian menghentikan sementara pembahasan perombakan sistem tersebut.
Dia juga menyatakan akan membuka dialog dengan pihak-pihak yang memiliki itikad baik. Namun, PM Israel itu menegaskan bahwa undang-undang tersebut pasti bakal disahkan di lain waktu.
Pada Rabu, pembicaraan berlangsung antara pemerintah, dua partai oposisi utama yakni Yesh Atid dan Partai Persatuan Nasional, serta Partai Hadash Ta’al. Rapat itu dipandu langsung Presiden Israel Isaac Herzog.
“Setelah sekitar satu jam setengah, pertemuan yang berlangsung dengan semangat positif itu berakhir,” demikian pernyataan resmi Kantor Presiden Israel, seperti dikutip AFP.
Sementara itu, perwakilan Hadash Taal menyatakan keraguan terhadap Netanyahu. “Kami menentang upaya nyata untuk menggagalkan protes. Kami tidak percaya pada Netanyahu menunda pengumuman berkaca dari pengalaman,” kata partai itu dalam pernyataan resmi.
Pembicaraan terkait sistem perombakan itu masih akan berlangsung pada hari ini, Kamis. Meski banyak yang menentang, tetap ada yang mendukung rencana Netanyahu. Salah satunya Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menolak penghentian sementara undang-undang reformasi hukum itu.
Dia juga meminta Netanyahu berkomitmen agar pemerintah menyetujui pembentukan penjaga nasional, yang akan beroperasi di bawah kementerian Ben-Gvir.
