HEBRON — Belum genap 30 menit setelah tiba di Khirbet Umm al-Khair, Tepi Barat bagian selatan, sebuah delegasi yang terdiri atas diplomat asing, pejabat Palestina, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dipaksa meninggalkan desa tersebut. Tentara Israel mengepung kawasan itu, lalu menetapkannya sebagai zona militer tertutup.

Warga setempat menilai tindakan tersebut sebagai upaya Israel menutupi kondisi yang mereka alami. Kehidupan penduduk Umm al-Khair semakin sulit sejak sebuah pos permukiman Israel berdiri di dekat rumah-rumah mereka. Sejak itu, serangan para pemukim terhadap warga Palestina terus mengganggu kehidupan sehari-hari.

Kepala Dewan Desa Umm al-Khair, Khalil al-Hathalin, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa delegasi yang berkunjung terdiri atas sejumlah diplomat Eropa, termasuk Perwakilan Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Andreas Wiedler. Rombongan itu juga didampingi Gubernur Hebron Khalid Dudin serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi hak asasi manusia yang menjalankan program bantuan dan dukungan bagi warga Palestina.

Namun, kunjungan tersebut hanya berlangsung sekitar setengah jam. Tentara dan polisi Israel memasuki desa, kemudian mengumumkan Umm al-Khair sebagai “zona militer tertutup hingga Selasa siang”.

Menurut al-Hathalin, seluruh anggota delegasi dan orang-orang yang hadir diperintahkan meninggalkan lokasi. Mereka diberi waktu lima menit untuk pergi. Jika menolak, pasukan Israel mengancam akan mengusir mereka dengan paksa.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Hebron telah mengundang media untuk meliput kunjungan delegasi tingkat tinggi Uni Eropa tersebut. Rombongan datang untuk melihat langsung kondisi warga di tengah meningkatnya serangan pemukim dan militer Israel.

Mengapa Umm al-Khair menjadi sasaran?

Sekitar 300 penduduk Khirbet Umm al-Khair harus menjalani malam Senin hingga Selasa di bawah pembatasan akibat penetapan wilayah itu sebagai zona militer. Selama status tersebut berlaku, para aktivis, relawan solidaritas, maupun orang dari luar desa tidak dapat menemui mereka.

Al-Hathalin mengatakan serangan pemukim Israel di kawasan Masafer Yatta meningkat dalam beberapa hari terakhir. Serangan itu mencakup penyerbuan rumah, pembakaran kendaraan, dan perusakan harta benda warga.

Pada saat yang sama, militer Israel berulang kali membatasi pergerakan penduduk dengan menutup gerbang-gerbang besi serta akses jalan menggunakan timbunan tanah dan balok beton. Kebijakan tersebut mengisolasi warga dari lingkungan sekitarnya sekaligus menghambat akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok.

Lantas, mengapa Umm al-Khair terus menjadi sasaran?

Menurut al-Hathalin, desa tersebut berdiri di atas tanah milik warga dari klan al-Hathalin yang terusir selama peristiwa Nakba. Tekanan terhadap mereka mulai meningkat setelah permukiman Karmel dibangun pada awal 1980-an. Situasi semakin memburuk setelah Oktober 2023, ketika sebuah pos permukiman baru didirikan di tanah desa dan dihubungkan dengan permukiman Karmel.

Letak geografis Umm al-Khair juga dinilai strategis. Desa itu menjadi pintu masuk menuju sejumlah komunitas Badui di Masafer Yatta sekaligus jalur penghubung ribuan warga dengan kawasan sekitarnya dan Kota Hebron di sebelah barat.

Sejak permukiman Karmel berdiri, warga terus berjuang mempertahankan tempat tinggal mereka. Puluhan rumah dan bangunan di desa itu telah dihancurkan. Kini, seluruh kawasan Umm al-Khair terancam pembongkaran.

Sejumlah penduduk juga pernah ditangkap. Warga kehilangan dua tokoh penting desa, yakni lansia Sulaiman al-Hathalin pada 2022 dan aktivis Awdah al-Hathalin pada 2025.

Serangan permukiman meningkat

Gubernur Hebron Khalid Dudin, yang turut mendampingi delegasi Eropa ke Umm al-Khair, mengatakan desa tersebut merupakan bagian dari kawasan Masafer Yatta yang kini menghadapi gelombang ekspansi permukiman Israel dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, serangan itu bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka.

Dudin mendesak Uni Eropa mengambil sikap yang lebih tegas untuk menghentikan serangan Israel.

Dikutip Anadolu, Dudin mengatakan kawasan Masafer Yatta terdiri atas 15 desa. Lima di antaranya telah mengalami pembongkaran oleh Israel. Warga Palestina yang rumahnya dihancurkan terpaksa tinggal di gua dan tempat perlindungan bawah tanah. Mereka memilih bertahan di tanah sendiri dan menolak meninggalkan wilayah tersebut.

“Serangan permukiman di kawasan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemukim merampas harta benda dan menghancurkan segala sesuatu,” kata Dudin.

Ia menambahkan, penduduk desa-desa di Masafer Yatta juga kesulitan mengakses sekolah akibat penutupan dan pemblokiran jalan oleh para pemukim di sejumlah lokasi.

Serangan tidak hanya menyasar warga dan rumah mereka. Bantuan serta proyek yang didanai Uni Eropa untuk komunitas Palestina juga ikut terdampak. Sejumlah fasilitas dan peralatan proyek penyediaan air, energi surya, serta jaringan distribusi air dilaporkan hancur.

Kerusakan itu semakin memperberat kehidupan warga dan membatasi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar.

Dudin berharap kunjungan delegasi Eropa dapat mendorong Uni Eropa mengambil keputusan dan sikap yang lebih tegas terhadap apa yang ia sebut sebagai teror pemukim dan kejahatan militer Israel.

Ia meminta Uni Eropa tidak lagi memandang serangan pemukim sekadar sebagai tindakan kekerasan biasa, melainkan menanganinya sebagai aksi terorisme.

Uni Eropa desak Israel menindak pemukim

Perwakilan Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Andreas Wiedler, mengatakan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat harus dihentikan. Ia juga mendesak Israel meminta pertanggungjawaban para pemukim yang terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina.

Dikutip Anadolu, Wiedler menyatakan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pemukim yang terlibat dalam aksi kekerasan. Ia kembali menegaskan bahwa permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional.

Uni Eropa, kata dia, akan terus mendukung komunitas-komunitas Palestina di kawasan tersebut agar penduduknya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dalam lebih dari tiga tahun terakhir, ketika Israel melancarkan genosida di Jalur Gaza, serangan militer dan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina serta properti mereka di Tepi Barat yang diduduki juga meningkat.

Berdasarkan data Palestina, serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 1.220 warga Palestina syahid dan sekitar 13.746 lainnya terluka. Lebih dari 26 ribu orang juga ditangkap.

Serangan itu mencakup penghancuran rumah dan bangunan, pembakaran masjid serta kendaraan, penggusuran lahan pertanian, pelarangan petani mengakses kebun mereka, hingga pemindahan paksa warga Palestina dan perluasan permukiman Israel di tanah mereka.