Spirit of Aqsa, Palestina– Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan “prosedur yang diperlukan” untuk menutup televisi Al Jazeera yang didanai Qatar.
Aljazeera memiliki kantor di Palestina dan tim koresponden yang bekerja sepanjang tahun, termasuk meliput pembantaian yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Aljazeera juga melakukan siaran langsung dan liputan khusus untuk mengungkap kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Langkah tersebut membuat Israel geram dan berencana menutup Kantor Aljazeera. Hal tersebut terjadi dalam sesi yang diadakan oleh Komite Keamanan Nasional di Knesset (parlemen Israel) untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan Karhi “memerintahkan penutupan media jika dianggap merugikan keamanan nasional.”
“Kami menyiapkan prosedur yang diperlukan untuk penutupan Al Jazeera. Ada masalah lain yang mungkin perlu kita selesaikan,” katanya.
RUU tersebut disetujui oleh pemerintah pada 12 Februari dan lolos pembahasan pertama di Knesset.
Berdasarkan RUU tersebut, menteri komunikasi akan diberi kewenangan untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel, dan menyita peralatan mereka jika menteri pertahanan mengidentifikasi bahwa siaran mereka menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara.
Karhi sebelumnya menuduh saluran berita asal Qatar tersebut bekerja untuk melawan kepentingan pertahanan Israel, dan memicu sentimen anti-Israel.
“Kami berhasil mengubah peraturan darurat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami menerapkannya – kami menutup [saluran Lebanon] Al Mayadeen,” demikian pernyataan Knesset mengutip ucapan Kahri.
“Media-media ini menghasut untuk melawan Israel, dan merupakan saluran yang mencekoki warga Arab Israel dan mereka yang berada di Otoritas Palestina,” ujar dia menambahkan.
