Tepi Barat kini memasuki salah satu fase paling genting sejak diduduki Israel pada 1967. Di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu yang disokong arus kanan ekstrem, kebijakan-kebijakan strategis bergerak kian sistematis: membentuk ulang geografi dan demografi kawasan, sekaligus menutup rapat peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Langkah-langkah itu tampil dalam berbagai rupa. Operasi militer terus digencarkan di kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem. Ribuan pos pemeriksaan dan gerbang membatasi mobilitas kota serta desa Palestina. Pembangunan permukiman Yahudi dipercepat, pos-pos liar dilegalkan, sementara perubahan hukum dan administrasi diarahkan untuk menundukkan tanah Palestina ke dalam kedaulatan Israel.
Peta yang perlahan terbentuk menunjukkan satu pola: Tepi Barat didorong menjadi perpanjangan permanen Israel. Kota-kota Palestina dikepung, permukiman meluas, dan otoritas Palestina direduksi menjadi simbol administratif. Dalam situasi semacam itu, setiap perundingan politik berisiko kehilangan substansi.
Keamanan sebagai Selimut Strategi Demografis
Dalih keamanan menjadi pintu masuk untuk agenda yang lebih jauh dari sekadar memburu kelompok bersenjata. Operasi di kamp-kamp pengungsi tak hanya membidik sel perlawanan, tetapi juga mengarah pada pembagian ulang wilayah menjadi kantong-kantong administratif yang membuka jalan bagi kembalinya kontrol militer Israel secara terselubung.
Kamp pengungsi Palestina berada di garis depan perubahan itu. Israel dipandang berupaya menggeser status kamp dari simbol politik dan hak kembali menjadi sekadar lingkungan permukiman biasa di bawah administrasi kota. Dengan cara itu, isu pengungsi dipreteli dari makna politiknya dan dipersempit menjadi urusan layanan publik.
Pada saat yang sama, peran UNRWA kian dipinggirkan. Pelemahan lembaga ini membuka ruang redefinisi status kamp di luar kerangka hukum internasional, mengubahnya menjadi persoalan administratif internal yang bisa diatur sepihak.
Kontrol yang berlangsung bertahun-tahun kini banyak disebut sebagai “aneksasi de facto”, tanpa deklarasi resmi. Fakta di lapangan berbicara: pembangunan permukiman, jaringan jalan khusus, infrastruktur terintegrasi, serta kemudahan pembelian tanah oleh warga Israel terus dipacu.
Pemerintahan Netanyahu bersama Partai Zionisme Religius memperkuat proses itu lewat langkah konkret, termasuk penunjukan pejabat kedua di Kementerian Pertahanan untuk urusan permukiman, pembentukan administrasi khusus bagi kompleks Makam Rahel, perubahan registrasi tanah, serta pemindahan kewenangan izin bangunan permukiman langsung ke administrasi sipil Israel.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara terbuka menyebut Tepi Barat sebagai bagian tak terpisahkan dari “Tanah Israel”. Ia menegaskan pemerintah bertekad menggagalkan gagasan negara Palestina dan mengukuhkan realitas baru: pemukim Israel memperoleh hak penuh sebagai warga negara, sementara warga Palestina tetap berada di bawah kontrol terbatas dan tak setara.
Di lapangan, waktu berjalan cepat. Tepi Barat berubah menjadi jaringan kota dan desa yang terfragmentasi, terhubung ke permukiman melalui gerbang dan pos pemeriksaan. Kebebasan bergerak menyempit. Laporan tentang pengusiran internal dan tekanan dari pemukim kian sering muncul, memunculkan tudingan sistem pemisahan yang sistematis.
Masa Depan dalam Imajinasi Israel
Dalam narasi sebagian kalangan Israel, Tepi Barat diposisikan sebagai perpanjangan alami negara itu. Peneliti isu Yerusalem, Ziad Bahaish, kepada Al Jazeera menyebut bahwa setelah agresi berkepanjangan di Gaza, fokus Israel bergeser intensif ke Yerusalem dan Tepi Barat untuk memperluas fakta pemukiman dan mempercepat proses “Yahudisasi” kota.
Ia menyoroti rangkaian kampanye bertajuk “Perisai Yerusalem” sejak Desember 2025, yang memuncak pada pembongkaran lebih dari 70 properti di Yerusalem Utara hanya dalam dua hari—angka yang disebut mendekati seperempat total pembongkaran tahunan kota tersebut. Eskalasi ini dinilai belum pernah terjadi sejak 1967.
Menurutnya, skema Israel tak berhenti pada aneksasi formal, tetapi juga mencakup relokasi demografis. Target akhirnya: memindahkan bobot populasi Yahudi dari wilayah pesisir ke pedalaman Tepi Barat, sehingga kota-kota seperti Hebron dan Nablus mengalami transformasi komposisi penduduk, sebagaimana Tel Aviv dan Haifa di masa lalu.
Tiga Skenario yang Mengemuka
Setidaknya ada tiga opsi yang kerap disebut dalam perencanaan Israel:
- Menganeksasi Lembah Yordan (sekitar 22 persen wilayah Tepi Barat) termasuk lereng timur dan 30 permukiman, dengan persentase kecil penduduk Palestina.
- Menganeksasi sekitar 30 persen wilayah (Area C) sebagaimana tercantum dalam rencana mantan Presiden AS Donald Trump, mencakup blok-blok permukiman dan 17 pos terisolasi yang dihubungkan jaringan jalan.
- Aneksasi terbatas pada permukiman yang ada, sekitar 10 persen wilayah Tepi Barat, dengan meminimalkan jumlah warga Palestina yang terdampak langsung.
Ketiga skenario itu memiliki benang merah: menyusutkan ruang bagi negara Palestina hingga titik minimal, memastikan kontrol teritorial Israel secara dominan, dan mengelola populasi Palestina melalui pengaturan keamanan dan administratif yang ketat.
Jika tren ini berlanjut, pertanyaan tentang masa depan Tepi Barat bukan lagi sebatas wacana diplomatik. Ia menjelma menjadi persoalan fakta di lapangan, tentang siapa menguasai tanah, siapa bergerak bebas, dan siapa yang tersisa hanya sebagai penghuni tanpa kedaulatan.
Sumber: Al Jazeera
