Sudan, Somalia, dan wilayah Somaliland menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa mereka menerima tawaran untuk menampung warga Gaza yang dipindahkan, sesuai dengan rencana yang diumumkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump dan ditolak oleh negara-negara Arab serta Islam.
Ketiga pemerintahan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima tawaran untuk menampung warga Gaza.
Sebelumnya, kantor berita Associated Press mengutip pernyataan pejabat AS dan Israel yang menyebut bahwa kedua negara telah menghubungi pejabat dari Sudan, Somalia, dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri untuk membahas kemungkinan pemukiman kembali warga Palestina dari Gaza.
Menurut laporan tersebut, pejabat Sudan menyatakan bahwa mereka telah menolak tawaran AS, sementara pejabat Somalia dan Somaliland mengaku tidak mengetahui adanya komunikasi terkait hal ini. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Financial Times, yang menyebutkan bahwa AS dan Israel telah menghubungi negara-negara di Afrika Timur untuk menampung warga Palestina dari Gaza.
Penolakan Tegas
Menanggapi laporan ini, seorang pejabat tinggi pemerintah Sudan menegaskan bahwa Sudan tidak pernah menerima usulan tersebut dan bahwa rencana semacam itu tidak dapat diterima.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Somalia, Ahmed Moalim Fiqi, menyatakan bahwa negaranya dengan tegas menolak “segala bentuk usulan atau inisiatif dari pihak mana pun yang dapat merusak hak rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah leluhur mereka.”
Ia menegaskan bahwa pemerintah Somalia tidak pernah menerima usulan tersebut dan menolak segala rencana yang melibatkan penggunaan wilayah Somalia untuk pemukiman kembali penduduk dari negara lain.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Somaliland, Abdurahman Dhahir Adan, yang mengatakan kepada Reuters, “Saya tidak menerima usulan semacam itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun mengenai warga Palestina.”
Sebelumnya, para pemimpin Arab telah menyetujui rencana rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar yang diajukan oleh Mesir. Rencana ini bertujuan untuk mencegah pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, bertolak belakang dengan gagasan Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Trump sebelumnya mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza untuk membangun kembali wilayah tersebut, setelah sebelumnya mengusulkan pemindahan permanen warganya.
Rencana Trump ini semakin memperkuat kekhawatiran di kalangan rakyat Palestina akan kemungkinan pengusiran mereka secara permanen dari tanah airnya. Proposal tersebut juga mendapat penolakan luas dari komunitas internasional.
Tahir al-Nunu, penasihat politik pemimpin Hamas, mengecam usulan pemukiman kembali warga Palestina di Afrika sebagai “ide konyol” yang telah ditolak oleh rakyat Palestina dan para pemimpin Arab.
