RAMALLAH — Hubungan Israel dengan sejumlah negara Eropa memasuki fase baru yang semakin tegang. Perluasan permukiman Israel dan meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat mendorong sejumlah negara Eropa mengambil langkah ekonomi dan diplomatik.
Tekanan itu tidak lagi berhenti pada kecaman politik. Sejumlah negara mulai membatasi perdagangan produk yang berasal dari permukiman Israel serta menjatuhkan sanksi kepada individu dan perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan permukiman tersebut.
Israel merespons dengan langkah diplomatik terhadap negara-negara yang mengambil kebijakan tersebut, termasuk mencabut status diplomatik sejumlah diplomat dan menutup kantor konsuler.
Dalam perkembangan terbaru, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebut tindakan pemukim Israel di Tepi Barat sebagai “pembersihan etnis”. Ia juga mengecam orang-orang yang disebutnya sebagai “pemukim teroris”.
Miliband menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian dan Inggris tidak akan membiarkan solusi tersebut digagalkan.
Pernyataan Inggris itu muncul bersamaan dengan langkah negara-negara Eropa lainnya. Belanda, misalnya, memberlakukan larangan impor terhadap produk yang dibuat di permukiman Israel. Sementara Menteri Pemuda dan Anak-anak Spanyol Sira Rego menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel serta penangguhan perjanjian kemitraan antara Israel dan Uni Eropa.
Tekanan Eropa Dibalas Langkah Diplomatik Israel
Tekanan politik tersebut mulai berubah menjadi kebijakan ekonomi dan diplomatik.
Inggris, Prancis, dan Belanda telah memberlakukan pembatasan terhadap impor produk dari permukiman Israel. Denmark dan Norwegia disebut semakin dekat untuk mengambil langkah serupa. Sejumlah negara Eropa juga telah menjatuhkan sanksi terhadap individu dan perusahaan yang melakukan aktivitas komersial dengan permukiman tersebut.
Israel kemudian mengambil langkah balasan.
Menurut laporan program Siaq al-Hadath di Aljazirah, Kementerian Luar Negeri Israel memanggil penjabat Kepala Misi Diplomatik Spanyol, Francesca Padros, untuk menjalani “sesi teguran” setelah pernyataan menteri Spanyol.
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pernyataan tersebut sebagai bagian dari “kebijakan sistematis” yang dijalankan pemerintah Spanyol.
Israel juga mencabut status diplomatik sejumlah diplomat Belanda yang mewakili negaranya untuk berhubungan dengan Otoritas Palestina di Ramallah. Langkah itu diambil sebagai respons terhadap sanksi Belanda terkait permukiman Israel.
Sebelumnya, Israel juga menutup Konsulat Inggris di Al-Quds Timur yang mewakili Inggris untuk berhubungan dengan Otoritas Palestina. Penutupan itu dilakukan setelah London mengumumkan sanksi serupa berupa larangan impor produk dari permukiman Israel.
Kekerasan di Tepi Barat Terus Meningkat
Ketegangan diplomatik tersebut berlangsung ketika kekerasan Israel di Tepi Barat juga meningkat.
Program Siaq al-Hadath mengutip data Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman yang mencatat lebih dari 2.000 serangan dilakukan tentara Israel dan pemukim terhadap warga Palestina serta properti mereka sepanjang Agustus.
Nablus menjadi wilayah dengan jumlah serangan tertinggi, yakni sekitar 380 kasus. Berikutnya Ramallah dan Al-Bireh dengan sekitar 353 serangan, disusul Hebron dan Bethlehem.
Menurut komisi tersebut, berbagai pelanggaran itu mencakup pengambilalihan sekitar 1.629 dunam lahan serta 71 aksi pembongkaran yang menyasar bangunan dan rumah warga Palestina.
Komisi itu juga menyebut Israel menguasai sekitar 42 persen wilayah Tepi Barat dengan berbagai status, termasuk kawasan militer, tanah negara, dan jalur jalan pintas.
Data tersebut menjadi salah satu latar belakang meningkatnya perhatian negara-negara Eropa terhadap situasi di Tepi Barat.
Proyek E1 dan Ancaman terhadap Solusi Dua Negara
Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya kekerasan pemukim. Program tersebut juga menyoroti proyek permukiman E1 yang dirancang untuk menghubungkan permukiman Maale Adumim dengan Al-Quds.
Menurut pejabat penjabat koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah yang dikutip program tersebut, pelaksanaan proyek E1 berpotensi memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan sekaligus memutus keterhubungan wilayah Palestina.
Ia menyebut proyek tersebut sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap solusi dua negara.
Pejabat PBB itu juga mengatakan kamp pengungsi Jenin, Nur Shams, dan Tulkarm kini telah kehilangan sebagian besar penduduknya. Sekitar 33 ribu orang disebut mengungsi dari wilayah-wilayah tersebut.
Jika data tersebut digunakan sebagai gambaran situasi terkini, gelombang pengungsian itu disebut sebagai yang terbesar di Tepi Barat sejak 1967, sebagaimana diberitakan program Siaq al-Hadath.
Inggris Mulai Mengubah Sikap
Perubahan sikap Inggris menjadi salah satu perkembangan yang paling mendapat perhatian.
Dosen penyelesaian konflik internasional, Dr Muhammad al-Sharqawi, menilai pemerintahan London kini menerapkan apa yang ia sebut sebagai “pandangan korektif” terhadap Israel.
Menurutnya, perilaku pemukim dan kelompok sayap kanan ekstrem di Israel mulai dipandang dengan istilah yang lebih keras, termasuk terorisme dan pembersihan etnis.
Al-Sharqawi mengaitkan perubahan tersebut dengan dampak perang yang dimulai pada 7 Oktober. Menurut dia, respons Israel telah melampaui batas-batas pola penanganan konflik yang selama ini dikenal dalam persoalan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat.
Ia menilai pesan Inggris kepada Israel kini mengarah pada perlunya “membendung ekspansi permukiman” dan mengendalikan perilaku pemukim, bukan membiarkan aktivitas mereka berlangsung tanpa batas.
Menurut Al-Sharqawi, perubahan kebijakan London tidak hanya dipengaruhi kalkulasi politik pemerintah. Dinamika politik dalam negeri dan opini publik Inggris juga ikut memainkan peran.
Persaingan antara Partai Konservatif dan Partai Buruh, ditambah aktivitas masyarakat sipil, disebut ikut memberi tekanan kepada pemerintah.
Masyarakat sipil Inggris, menurutnya, memengaruhi pemilih dan kandidat partai politik. Isu Israel pun tidak lagi semata-mata menjadi persoalan kebijakan luar negeri, tetapi telah berkembang menjadi isu publik yang menekan pemerintah London untuk merespons situasi di Tepi Barat.
Ia menilai tekanan domestik tersebut turut menjelaskan meningkatnya langkah Inggris dan sejumlah negara Eropa terhadap kebijakan pemerintah Israel dan aktivitas permukiman.
Apakah Narasi Israel sebagai Korban Mulai Berubah?
Al-Sharqawi juga melihat perubahan cara pandang Eropa terhadap Israel dari sisi lain.
Menurut analisisnya, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan sikap Eropa adalah menurunnya pengaruh citra yang selama ini dibangun Israel sebagai pihak yang tidak memperoleh dukungan yang cukup.
Ia mengatakan Israel selama puluhan tahun mengandalkan apa yang disebutnya sebagai “narasi korban” ketika berkomunikasi dengan publik Eropa dan Amerika Serikat.
Namun, menurut dia, pengaruh narasi tersebut mulai berkurang seiring berkembangnya media sosial. Masyarakat kini dapat melihat secara lebih langsung berbagai peristiwa yang terjadi di Gaza maupun di sekitar permukiman Israel.
Al-Sharqawi juga menilai kelompok lobi pro-Israel di Eropa dan Amerika Serikat menghadapi penurunan pengaruh dibandingkan masa sebelumnya.
Menurutnya, perubahan tersebut bukan disebabkan satu faktor tunggal. Perkembangan politik, dinamika sosial, serta perubahan lanskap media secara bersama-sama berkontribusi terhadap perubahan sikap Inggris dan sejumlah negara Eropa terhadap kebijakan pemerintah Israel dan kelompok sayap kanan.
Perkembangan yang dibahas dalam program Siaq al-Hadath menunjukkan bahwa isu permukiman kini menjadi salah satu titik gesekan utama antara Israel dan sejumlah ibu kota Eropa.
Perbedaannya, perselisihan tersebut tidak lagi berhenti pada pernyataan kecaman. Sejumlah negara telah bergerak menuju pembatasan ekonomi dan langkah diplomatik.
Israel pun merespons dengan kebijakan diplomatik terhadap negara-negara yang memberlakukan pembatasan terhadap produk permukiman atau mengkritik kebijakannya.
Dengan demikian, isu permukiman Israel di Tepi Barat kini berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut konflik Israel-Palestina, tetapi juga semakin memengaruhi hubungan Israel dengan sejumlah negara Eropa.
