Sejak lama, Perlintasan Rafah bukan sekadar titik perbatasan antara Gaza dan Mesir. Ia menjelma simbol paling nyata dari blokade dan pembatasan gerak yang membingkai kehidupan lebih dari dua juta warga Palestina.
Secara administratif, Rafah bukan berada di bawah kendali langsung Israel. Namun dalam praktiknya, perlintasan ini tak pernah benar-benar lepas dari jejaring pembatasan politik dan keamanan yang mengatur Gaza. Penutupan yang semula disebut sebagai “langkah keamanan sementara” kini berubah menjadi realitas permanen yang menentukan siapa boleh hidup, berobat, belajar, atau sekadar bertemu keluarga.
Ketika diumumkan bahwa Rafah dibuka kembali secara terbatas dan dua arah, narasi tentang “terbukanya blokade” kembali mengemuka. Namun data resmi, mekanisme operasional, dan kesaksian para pelintas menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Di balik klaim pembukaan, terdapat kuota kecil, prosedur berlapis, dan kontrol ketat yang membuat Rafah lebih menyerupai katup darurat ketimbang gerbang normal sebuah wilayah.
Angka yang Berbicara
Data Palestina menunjukkan arus penyeberangan sejak pembukaan kembali sangat minim dibandingkan kebutuhan riil. Setiap hari, hanya puluhan orang yang diizinkan melintas, sementara daftar tunggu memuat ribuan nama—korban luka perang, pasien kritis, mahasiswa, pemegang izin tinggal, hingga keluarga yang terpisah.
Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat, dalam periode 2–9 Februari, hanya 397 dari total 1.600 pelancong yang terdaftar berhasil melintas dua arah. Artinya, tingkat persetujuan Israel hanya sekitar 25 persen. Angka itu menegaskan bahwa operasional Rafah berjalan dalam skema “luar biasa” dengan plafon keamanan dan politik yang ketat, bukan dalam pola normal sebuah perbatasan sipil.
Siapa yang Diizinkan?
Saat ini, akses Rafah dibatasi hampir sepenuhnya pada kasus kemanusiaan. Prioritas diberikan kepada pasien rujukan medis (sering kali hanya boleh didampingi satu orang) serta sebagian warga yang sebelumnya terjebak di luar Gaza dan telah melewati proses persetujuan keamanan panjang.
Mahasiswa, pemegang residensi luar negeri, dan kasus reunifikasi keluarga nyaris tersisih. Keterbatasan kuota harian memaksa otoritas Palestina melakukan seleksi ketat di antara kebutuhan yang sama-sama mendesak.
Kendali Siapa?
Meski tak mengelola perlintasan secara administratif, Israel memegang kontrol efektif atas daftar nama yang diizinkan menyeberang melalui mekanisme persetujuan keamanan dan penetapan kuota harian. Di saat bersamaan, operasional Rafah juga terikat pada kesepakatan politik regional dan internasional yang rapuh.
Otoritas Palestina sendiri mengakui perannya sebatas administratif dan teknis. Keputusan strategis (kapan dibuka, berapa orang melintas, siapa yang diizinkan) ditentukan melalui koordinasi keamanan dan politik dengan pihak lain. Posisi ini menempatkan Palestina pada peran pengelola krisis, bukan pengambil keputusan.
Pembatasan Berlapis
Sejumlah pembatasan utama diberlakukan:
- Persetujuan keamanan untuk setiap nama.
- Kuota harian rendah.
- Pemeriksaan dan interogasi panjang, termasuk beberapa tahap sebelum mencapai sisi Mesir.
Bagi banyak warga, proses melintas menjadi perjalanan yang melelahkan dan tak pasti. Media melaporkan kesaksian tentang jam-jam panjang menunggu, ketidakjelasan prosedur, hingga ancaman pemulangan tanpa penjelasan. Beberapa pelintas bahkan mengaku mendapat tekanan untuk bekerja sama dengan pihak Israel dalam proses tersebut, tuduhan yang menambah beban psikologis perjalanan.
Dampak bagi Pasien
Dampaknya paling terasa pada sektor kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 18.500 pasien Gaza membutuhkan perawatan mendesak di luar wilayah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Lebih dari 1.600 orang dilaporkan meninggal saat menunggu izin berobat.
Kementerian Kesehatan Palestina menegaskan, kuota terbatas dan prosedur panjang menjadikan perjalanan medis sebagai perlombaan melawan waktu. Pembukaan Rafah saat ini hanya memberi solusi parsial, sementara ribuan pasien tetap dalam antrean panjang tanpa kepastian.
Daftar Tunggu Tanpa Ujung
Otoritas perlintasan Palestina menyebut puluhan ribu nama masih tercatat dalam daftar tunggu: pasien, mahasiswa, pemegang izin tinggal, hingga keluarga yang tercerai-berai. Dengan kapasitas harian yang sangat terbatas, sebagian besar dari mereka berada dalam ketidakpastian tanpa jadwal jelas kapan bisa berangkat.
Bisa Ditutup Kapan Saja
Secara praktis, Rafah dapat ditutup kembali sewaktu-waktu. Pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa perubahan situasi keamanan atau politik dapat langsung menghentikan operasional, baik sebagian maupun total. Organisasi hak asasi menilai pembukaan saat ini bersifat rapuh dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan.
Membuka atau Mengatur Ulang Blokade?
Pernyataan diplomatik dari berbagai pihak, termasuk mediator regional seperti Qatar dan Mesir, mengakui pembukaan ini sebagai langkah kemanusiaan terbatas. Namun PBB dan lembaga kemanusiaan menegaskan bahwa Rafah masih berada dalam pengawasan ketat dan tidak memungkinkan arus bebas orang maupun barang.
Israel menegaskan pembukaan dilakukan dalam kerangka mekanisme kontrol penuh. Mesir menyebutnya bagian dari pengaturan kemanusiaan dan politik terbatas. Dengan demikian, Rafah hari ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen pengelolaan blokade, bukan pembongkarnya.
Tak sedikit warga Gaza menyebut wajah baru Rafah sebagai “gerbang penjara”—koridor sempit dengan pagar besi, kawat berduri, dan kamera pengawas. Bagi mereka, pengalaman melintas bukan simbol kebebasan, melainkan pengingat bahwa mobilitas tetap menjadi hak yang dibatasi, bukan jaminan yang melekat.
Sumber: Al Jazeera
