KOTA GAZA – Di bawah deru jet tempur yang tak kunjung reda, militer Israel (IDF) kini beralih ke sasaran yang lebih spesifik: meruntuhkan apa yang tersisa dari administrasi sipil di Gaza. Akhir pekan lalu, rentetan serangan udara bukan hanya menyasar gedung kosong, melainkan unit-unit kepolisian Palestina. Pesannya jelas, stabilitas adalah musuh, dan kekacauan adalah tujuan.
Sejak Jumat pagi, sedikitnya 13 nyawa warga sipil melayang. Di Al-Mawasi, Khan Younis (wilayah yang kerap diklaim sebagai “zona aman”) sebuah mobil polisi ringsek dihantam rudal. Delapan orang syahid, termasuk seorang anak yang kebetulan berada di dekat lokasi. Di utara, artileri Israel menghantam pemukiman dekat Rumah Sakit Kamal Adwan, merenggut nyawa seorang ibu dan dua anaknya.
Anatomi Penghancuran Sipil
Ahmad al-Tannani, analis politik yang memantau situasi dari dalam Gaza, melihat serangan terhadap personel kepolisian ini sebagai upaya sadis untuk menciptakan anarki total. Dengan melumpuhkan penegak hukum harian, Israel sedang mencoba memastikan Gaza menjadi wilayah yang “tidak layak huni”.
“Ada upaya untuk melakukan normalisasi terhadap pembunuhan harian di mata dunia,” ujar Tannani. Menurutnya, pembenaran keamanan yang dilemparkan Israel sering kali hanyalah alasan tipis untuk memaksa warga melakukan eksodus atau “pengungsian paksa”.
Strategi ini berjalan beriringan dengan ekspansi teritorial. Melalui dalih pembentukan “zona penyangga”, militer Israel kini telah mencaplok lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza, sebuah langkah yang perlahan tapi pasti melumat kedaulatan geografis Palestina.
Logika Perang Abadi
Mengapa Netanyahu seolah alergi terhadap kata damai? Akademisi dan peneliti urusan Israel, Muhannad Mustafa, punya diagnosa tajam: perang adalah satu-satunya napas buatan bagi pemerintahan Netanyahu. Bagi Perdana Menteri yang kini diburu surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tersebut, genjatan senjata di front mana pun (baik Gaza, Lebanon, maupun Iran) adalah lonceng kematian bagi koalisi politiknya.
Mustafa menilai Israel sedang bertaruh pada strategi “pembekuan” status quo. Dengan menduduki separuh wilayah Gaza dan mencekik masuknya bantuan kemanusiaan, Tel Aviv berusaha menyabotase setiap peluang solusi politik jangka panjang.
Tembok Buntu di Washington
Di sisi lain, narasi dari Washington memberikan pemandangan yang berbeda. Adolfo Franco, analis strategis Partai Republik, menyebut kemacetan ini berakar pada apa yang ia klaim sebagai “kekeraspalaan” Hamas dalam isu pelucutan senjata.
Menurut kacamata pendukung administrasi Trump ini, stabilitas di Gaza mustahil terjadi selama Hamas masih menjadi organisasi bersenjata yang aktif. Jika jalur diplomasi buntu, Franco mengisyaratkan bahwa Israel merasa punya legitimasi untuk melakukan pelucutan senjata dengan kekuatan penuh, sebuah syarat yang bagi pihak Palestina tak ubahnya tuntutan untuk menyerah tanpa syarat.
Tabel: Neraca Pelanggaran dan Pasokan (April 2026)
| Indikator | Realita Lapangan | Dampak Sosiologis |
| Bantuan Pangan/Medis | Hanya 40% dari kuota perjanjian yang masuk. | Kelaparan sistematis dan krisis obat-obatan akut. |
| Target Serangan | Personel polisi sipil dan infrastruktur keamanan. | Runtuhnya ketertiban umum dan merebaknya kriminalitas. |
| Ekspansi Teritorial | 60% Gaza dikuasai via “Zona Penyangga”. | Kepadatan pengungsi di ruang yang semakin sempit. |
| Korban Jiwa | 13 orang tewas dalam satu akhir pekan (Jumat-Minggu). | Trauma publik terhadap status “Zona Aman”. |
Pelanggaran Sepihak
Menanggapi tuduhan dari Washington, Ahmad al-Tannani menegaskan bahwa justru pihak perlawanan yang selama ini menahan diri demi mematuhi poin-poin kesepakatan. Sebaliknya, sejak hari pertama gencatan senjata disepakati, Israel tak pernah benar-benar menarik pelatuknya dari warga Gaza.
Taktik “permainan angka” dalam distribusi bantuan makanan juga menjadi bukti manipulasi Israel. Dengan hanya mengizinkan 40 persen logistik masuk, Netanyahu sedang menggunakan perut warga Gaza sebagai alat tawar politik.
