NABLUS — Eskalasi militer dan gempuran teror pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden acak. Sejumlah pakar dan pengamat politik Palestina memperingatkan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari skema sistematis Penjajah Israel untuk mengusir warga Palestina, merampas tanah mereka, dan memaksakan yahudisasi wilayah secara menyeluruh.
Seluruh pakar yang diwawancarai Al Jazeera sepakat bahwa aksi anarkis para pemukim di lapangan bergerak secara terorganisasi di bawah payung politik pemerintah serta perlindungan militer resmi Israel. Di tengah kepungan ancaman eksistensial ini, perlawanan dan ketahanan rakyat (sumud) menjadi tumpuan utama untuk menggagalkan rencana pencaplokan tersebut.
“Rencana Keputusan”: Pengusiran Massal demi Negara Yahudi Murni
Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Masarat, Hani al-Masri, menegaskan bahwa eskalasi terkini merupakan implementasi dari Rencana Keputusan (Decisive Plan) yang diusung kabinet ekstremis Israel. Rencana ini bertujuan mengusir sebanyak mungkin warga Palestina dan mencaplok lahan seluas-luasnya demi mewujudkan impian “negara Yahudi murni” dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania.
“Penggusuran lahan dan pembangunan permukiman yang masif adalah rantai tindakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Sejauh ini, 118 pemukiman warga Palestina telah dikosongkan secara paksa, dan 21 pos permukiman baru (outpost) ditancapkan dalam dua tahun terakhir, bahkan di Area B yang secara administratif di bawah kendali Otoritas Palestina,” ungkap Al-Masri.
Ia memaparkan, sejak awal tahun saja, militer dan pemukim Israel telah menewaskan 87 warga Palestina di Tepi Barat, di mana 21 di antaranya dibunuh langsung oleh tangan pemukim. Aksi pembakaran rumah, ladang, kendaraan, hingga masjid kian intensif.
Al-Masri menyayangkan gelombang simpati global untuk Palestina belum mampu dikonversi menjadi capaian politik akibat kelemahan internal, perpecahan antar-faksi, serta sikap Otoritas Palestina yang pasif menunggu bantuan luar.
Tiga Konteks di Balik Serangan
Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Hebron, Bilal al-Shoubaki, menilai eskalasi ini sepenuhnya didorong motif politik, bukan alasan keamanan. Pihak militer Israel sendiri sebenarnya telah memperingatkan bahaya ledakan sosial jika aksi pemukim tidak diredam, namun otoritas politik sengaja mengabaikannya.
Menurut Al-Shoubaki, ada tiga konteks utama yang menjelaskan eskalasi ini:
- Ideologis: Adanya faksi berpengaruh di Israel yang meyakini Tepi Barat adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Israel.
- Narasi Keamanan: Klaim bahwa permukiman berfungsi sebagai benteng keamanan, mengacu pada penarikan pasukan dari Gaza dan Tepi Barat utara pada 2005 yang dituduh menciptakan kekosongan keamanan.
- Kepentingan Pemilu: Eskalasi serangan dan perluasan permukiman dipakai sebagai alat komoditas politik untuk meraup suara dari kelompok ekstremis kanan.
Al-Shoubaki menambahkan, politikus ekstrem seperti Bezalel Smotrich memanfaatkan eskalasi ini untuk menyelamatkan ambang batas suara partainya. Dalam lima tahun terakhir, wacana sayap kanan telah menjadi arus utama di Israel, memicu pergeseran peta politik nasional ke arah ekstrem.
Pengondisian “Teori Penangkalan” dan Solusi Palestina
Pakar isu-isu Israel, Muhammad Daraghmeh, memprediksi eskalasi akan kian brutal karena pemukim mengantongi dukungan dana dan politik langsung dari pemerintah. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz senantiasa merespons tiap insiden dengan pengetatan militer untuk mengembalikan “teori penangkalan” (deterrence theory) serta membatasi ruang gerak warga Palestina.
Menghadapi agresi yang kian brutal, Direktur Vision Center for Political Development, Ahmad Atawneh, menegaskan bahwa strategi Israel bertujuan menekan warga Palestina ke titik nadir hingga mereka menyerah atau melarikan diri.
Dia merumuskan lima langkah strategis yang harus diambil bangsa Palestina:
- Memperkuat Ketahanan (Sumud): Bertahan di tanah kelahiran dan melawan tiap tindakan pencaplokan.
- Program Nasional Bersatu: Menyusun strategi bersama untuk menyokong warga yang berhadapan langsung dengan pemukim saban hari.
- Tekanan Diplomatik Regional: Menggalang kekuatan dunia Arab dan Islam untuk menekan sekutunya, terutama AS dan Barat.
- Jalur Hukum Internasional: Mengerek pimpinan militer dan tokoh pemukim Israel ke mahkamah hukum internasional.
- Reformasi Kepemimpinan: Perubahan mendasar pada Otoritas Palestina dan PLO untuk membuka diri terhadap seluruh faksi demi membangun konsensus nasional.
