Sejumlah pejabat Israel kembali menyerukan pendudukan Gaza secara permanen, meski Tel Aviv sebelumnya menyetujui rencana Presiden AS Donald Trump yang melarang Israel menguasai atau mencaplok wilayah itu.
Dalam konferensi di Knesset, Menteri Kehakiman dari Partai Likud, Yariv Levin, menyatakan, “Kita harus berada di Gaza, dan di seluruh tanah Israel, terlebih dahulu dan terutama, karena ini tanah kita,” seperti dikutip media sayap kanan Channel 7. Pernyataan serupa juga datang dari anggota Knesset Simcha Rothman dari partai Zionisme Relijius sayap kanan, yang menegaskan Israel harus tetap menguasai Gaza.
Konferensi bertajuk “Gaza – Hari Berikutnya” membahas langkah-langkah kontroversial, termasuk mendorong pengusiran paksa warga Palestina, memperkuat kontrol keamanan Israel, dan upaya pelucutan senjata Gaza. Meskipun secara resmi Israel menyetujui rencana gencatan senjata Trump, sejumlah pejabat masih mendorong pendudukan dan pembangunan pemukiman di wilayah Gaza.
Bulan Desember lalu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memaparkan rencana mendirikan “Navei Nahal” (semacam basis militer-pertanian di utara Gaza) sebagai pengganti pemukiman yang dievakuasi pada 2005. Katz menegaskan Israel “tidak akan pernah mundur atau meninggalkan Gaza,” pernyataan yang memicu kritik dari pemerintah AS.
Sementara itu, militer Israel terus menghancurkan rumah dan memperluas zona kendalinya di dalam wilayah yang dikenal sebagai garis kuning, termasuk meratakan ribuan bangunan di permukiman Gaza. Pelanggaran gencatan senjata secara rutin tercatat, menewaskan 442 warga Palestina dan melukai 1.236 orang.
Analisis citra satelit oleh Al Jazeera antara 8 Oktober 2025 dan 10 Januari 2026 menunjukkan, sebelum dan setelah gencatan senjata, militer Israel melakukan operasi pembersihan reruntuhan di kota Beit Hanoun, utara Gaza. Langkah ini memunculkan pertanyaan serius apakah tindakan tersebut murni alasan keamanan, atau bagian dari strategi dan rencana yang lebih luas untuk menguasai wilayah.
Sumber: Al Jazeera & Anadolu
