PALESTINA — Keputusan Perdana Menteri Penjajah Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menolak peta jalan (roadmap) 15 poin untuk Gaza kembali menyulut ketegangan baru terkait masa depan kesepakatan ganjatan senjata.
Netanyahu mengajukan syarat mutlak, pelucutan senjata total bagi gerakan perlawanan Hamas sebelum militer Israel (IDF) melancarkan penarikan pasukan sekecil apa pun dari dalam Jalur Gaza.
Sikap konfrontatif Netanyahu ini praktis memutarbalikkan alur eksekusi peta jalan tersebut. Ia menuntut pihak Palestina menunaikan seluruh komitmennya terlebih dahulu, baru kemudian Israel mempertimbangkan penarikan pasukan.
Ketetapan ini memicu dua pertanyaan krusial di tingkat internasional, siapa yang harus memulai eksekusi terlebih dahulu, dan siapa yang dapat menjamin Israel tidak akan mengingkari janji setelah mengantongi apa yang mereka inginkan?
Di Balik Sikap Keras Tel Aviv
Langkah manuver Netanyahu ini mencetus tak lama setelah gelombang kritik tajam dilayangkan oleh faksi sayap kanan ekstrem dalam koalisi pemerintahannya. Mereka menuding rencana tersebut sebagai bentuk “konsesi” yang merugikan, meski para pejabat AS berulang kali menegaskan bahwa dokumen 15 poin itu selaras dengan peta jalan yang sebelumnya telah direstui Israel.
Stasiun televisi Israel, Channel 12, mengutip sumber-sumber dari lingkaran keamanan yang mengungkapkan kekagetannya atas balik arah sikap Netanyahu dalam 24 jam terakhir.
“Kami justru baru mengetahui pergeseran sikap ini dari pemberitaan media. Padahal dalam diskusi-diskusi internal sebelumnya, Perdana Menteri secara pribadi menyetujui rencana ini, termasuk skema penarikan pasukan dari titik-titik vital di Rafah,” ungkap sumber keamanan tersebut.
Kerangka peta jalan ini merujuk pada pengumuman Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bersama Presiden AS Donald Trump pada 31 Juli lalu, yang mengonfirmasi kesediaan Hamas mengeksekusi fase berikutnya dari perjanjian penghentian perang.
Draft kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel yang diimbangi dengan proses penyerahan serta penyimpanan persenjataan Hamas. Rangkaian ini berpijak pada skema besar 20 poin gagasan Trump, yang mencakup pertukaran tawanan, pelucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokratis independen, hingga pengerhan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force).
Dalam wawancaranya dengan Channel 12, Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Gaza, Nickolay Mladenov, menjelaskan bahwa Israel sejatinya hanya diminta menarik pasukannya dari zona yang telah dinyatakan steril dari persenjataan dan jaringan terowongan. Militer Israel diminta menahan diri untuk tidak menggelar kekuatan di luar perimeter yang dikenal sebagai “Garis Kuning” (Yellow Line).
Namun, Netanyahu berniat memisahkan jalur-jalur tersebut. Ia menuntut demiliterisasi total dijadikan syarat mutlak sebelum penarikan pasukan, bukan bagian dari proses timbal balik yang berjalan beriringan. Sebaliknya, Hamas menegaskan bahwa penghentian pembunuhan warga sipil dan penarikan agresi Israel merupakan pintu masuk utama untuk melangkah ke fase kedua perjanjian.
Penolakan Israel makin kompleks. Laporan Financial Times mengutip sumber yang memahami dinamika perundingan menyebutkan bahwa Israel menolak keras opsi penyerahan senjata Hamas kepada kepolisian baru Palestina, serta menutup pintu bagi keterlibatan Qatar dan Turki dalam pengelolaan Gaza pasca-perang.
Kenapa Sekarang?
Momen balik arah Netanyahu tak bisa dilepaskan dari kalender politik domestik. Israel dijadwalkan menggelar pemilu parlemen (Knesset) pada akhir Oktober mendatang. Netanyahu melangkah ke arena kampanye dengan bayang-bayang ketertinggalan koalisinya dari partai-partai oposisi dalam berbagai jajak pendapat. Di saat bersamaan, ia dihimpit tekanan menteri-menteri sayap kanan ekstrem yang murka atas kompromi apa pun di Gaza.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump (penyokong militer utama Israel) berambisi memetik krisis Gaza menuju penyelesaian lewat skema 15 poin ini. Situasi ini menjepit Netanyahu di antara dua sekutu vital: koalisi kanan yang menolak mundur sebelum senjata lawan dilucuti, dan otoritas Washington yang mendesak transisi cepat dari gencatan senjata menuju eksekusi permanen.
Peneliti dari Harry S. Truman Research Institute di Hebrew University Yerusalem, Roni Shaked, menilai Netanyahu melihat keuntungan elektoral dengan menciptakan “perselisihan terukur” melawan Trump. Cara ini dipakai untuk membingkai isu pelucutan senjata Hamas sebagai klaim kemenangan politik bagi publik Israel setelah tiga tahun perang melanda.
“Namun, kalkulasi politik semacam itu sejatinya tak lebih dari sebuah ilusi,” ujar Shaked kepada NBC News.
Melalui narasi ini, Netanyahu mendapatkan panggung untuk meyakinkan konstituen kanan bahwa “tak ada penarikan pasukan tanpa pelucutan senjata.” Ia juga memanfaatkan friksi dengan Washington sebagai bukti keteguhannya mempertahankan syarat-syarat Israel, meski konsekuensinya harus mengorbankan kelanjutan proses perdamaian.
Di Mana Posisi Washington?
Meski Netanyahu melontarkan penolakan keras, roda persiapan di lapangan justru terus berputar. Sumber di markas militer AS di Kiryat Gat mengungkapkan kepada saluran Kan bahwa pengerjaan pangkalan pertama bagi Pasukan Multinasional di Rafah dijadwalkan mulai beroperasi pada 30 Agustus mendatang. Langkah ini disiapkan guna menyongsong transisi ke fase berikutnya di Gaza.
Seorang pejabat tinggi AS membocorkan kepada portal Axios bahwa Gedung Putih menganggap retorika Netanyahu sekadar bagian dari manuver “musim kampanye pemilu”.
Sementara itu, sumber diplomatik Mesir yang terlibat langsung dalam proses mediasi mengungkapkan kepada Al-Jazeera bahwa komunikasi intensif dengan pihak penjamin AS menunjukkan substansi yang berbeda dari klaim politik Netanyahu.
Otoritas Washington menegaskan komitmennya untuk memastikan Israel tetap berada dalam trek kesepakatan. Para mediator (Mesir, Qatar, dan Turki) bahkan telah mengantongi lampu hijau resmi serta apresiasi penuh dari pemerintahan Trump atas hasil kemajuan negosiasi yang dicapai di El-Alamein.
Gebrakan AS tak berhenti di ranah retorika politik. Pejabat AS di Dewan Perdamaian telah menyampaikan peta jalan pelaksanaan teknis kepada para mediator untuk menjaga kestabilan gencatan senjata di lapangan sembari merampungkan fase-fase berikutnya.
Di samping itu, stasiun TV Channel 13 mengutip pesan tegas dari Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, saat berkunjung ke Tel Aviv. Cooper menyampaikan pesan langsung bahwa Washington menginginkan Israel menghentikan pertempuran secara menyeluruh di tiga front aktif sekaligus: Gaza, Lebanon, dan Iran.
Informasi ini diperkuat oleh laporan CNBC yang menyebut Israel telah sepakat untuk membatasi pergerakan militernya hanya pada ancaman langsung yang mendesak di Gaza, serta menghentikan operasi pembunuhan terget (targeted assassinations) yang sebelumnya rutin digelar hampir setiap hari.
Secara faktual di lapangan, Channel 14 melaporkan bahwa jajaran keamanan Israel tengah bersiap memangkas jumlah kekuatan militernya secara signifikan di Gaza. Divisi 99 dijadwalkan menyelesaiakan tugasnya tanpa ada divisi pengganti, meninggalkan Divisi Gaza sebagai satu-satunya satuan tempur yang tersisa di sana.
Fakta-fakta ini menyingkap jurang pemisah yang kian lebar antara retorika politik Netanyahu di panggung publik dan jalur diplomasi riil yang terus dipacu oleh Washington.
Pergerakan Intensif Para Mediator
Menanggapi eskalasi pernyataan Netanyahu, Menteri Luar Negeri Mesir Bader Abdel Aty menggelar komunikasi telepon mendadak dengan Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Gaza, Nickolay Mladenov. Kementerian Luar Negeri Mesir mengonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut berfokus pada evaluasi situasi terkini serta percepatan implementasi rencana perdamaian Trump.
Sejak kesepakatan gencatan senjata berlaku resmi pada 10 Oktober 2025, Israel tercatat masih melancarkan rentetan pelanggaran harian di lapangan. Data kemanusiaan mencatat sedikitnya 1.258 warga Palestina gugur dan 4.139 lainnya luka-luka akibat pelanggaran tersebut.
Di tengah situasi yang serba riskan ini, para mediator internasional terus berpacu dengan waktu untuk memastikan kesepakatan 20 poin (yang mencakup pembebasan tahanan, pembentukan pemerintahan teknokratis, hingga pengerahan pasukan stabilisasi) tidak kandas di tengah jalan akibat kalkulasi politik jangka pendek di Tel Aviv.
*Diterjemahkan dan diolah dari Al-Jazeera, Media AS, dan Media Israel.
