Tel Aviv — Gelombang konfrontasi bersenjata di Jalur Gaza diprediksi akan kembali meletus dalam dua hingga tiga bulan ke depan, tepat sebelum bergulirnya Pemilu Legislatif Israel pada Oktober mendatang. Saluran televisi Channel 12 Israel melaporkan bahwa pihak keamanan Tel Aviv tengah bersiap menggunakan dalih pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas sebagai pembenaran untuk meluncurkan kembali operasi militer skala penuh.
Berdasarkan penilaian internal tersebut, Israel mengantisipasi bahwa “Dewan Perdamaian” (Peace Council)—lembaga bentukan internasional yang diawasi langsung oleh Presiden AS Donald Trump—akan segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan karena menolak melucuti persenjataannya.
Jika deklarasi pelanggaran itu diterbitkan, militer Israel (IDF) akan mendapatkan lampu hijau legal untuk kembali merangsek dan beroperasi di wilayah-wilayah Gaza yang saat ini tidak berada di bawah kendali mereka. Imbasnya, perang terbuka yang sempat mereda dipastikan bakal berkobar kembali.
Seorang sumber diplomatik senior mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, Nickolay Mladenov, sebenarnya telah berniat menetapkan Hamas sebagai pihak yang melanggar perjanjian sejak dua bulan lalu. Namun, keputusan tersebut ditangguhkan atas permintaan negara-negara mediator guna memberikan waktu tambahan bagi diplomasi.
“Mladenov membekukan keputusan tersebut untuk memberikan kesempatan bagi mediator meyakinkan Hamas. Namun, jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan struktural, deklarasi pelanggaran akan resmi dikeluarkan,” ujar sumber tersebut.
Selama ini, Tel Aviv konsisten menempatkan syarat demiliterisasi (pembersihan senjata) Hamas sebagai harga mati dalam pengaturan jangka panjang di Gaza. Bagi kabinet Israel, meruntuhkan struktur kekuasaan Hamas dan melucuti senjatanya adalah target utama yang belum berubah.
Kekhawatiran Baru: Penempatan Divisi Militer di Perbatasan Yordania
Di tengah eskalasi geopolitik ini, situs berita militer Walla melaporkan adanya perubahan doktrin pertahanan Israel di front timur. IDF dilaporkan telah mengonsentrasikan satu divisi militer tambahan di sepanjang perbatasan dengan Yordania.
Langkah defensif ini diambil guna mengantisipasi skenario terburuk berupa serangan infiltrasi massal lintas batas yang serupa dengan peristiwa kelam 7 Oktober 2023, yang kini telah melewati garis waktu 1.000 hari sejak pertama kali pecah.
Ketegangan militer ini berkelindan erat dengan memanasnya suhu politik domestik Israel menjelang pemilu parlemen Oktober. Koalisi sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini tengah digoyang krisis internal yang hebat akibat perang yang melelahkan selama bertahun-tahun serta perpecahan politik yang meruncing. Pemilu mendatang akan menjadi ujian krusial bagi kelangsungan karier politik Netanyahu untuk mempertahankan mayoritas minimal 61 kursi di Knesset (Parlemen Israel).
Strategi Hamas Mentahkan Klausul “Pelucutan Senjata”
Di sisi lain, lingkaran dalam komando Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap draf yang merugikan posisi perlawanan. Seorang sumber pimpinan Hamas mengungkapkan bahwa dalam rangkaian negosiasi di Kairo bulan lalu, pihaknya berhasil mendesak para mediator untuk menghapus semua diksi di dalam peta jalan (roadmap) Mladenov yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk “penyerahan diri” atau ketundukan militer.
Dalam perundingan di Kairo, Hamas menolak draf awal yang memuat klausul pelucutan atau penyerahan senjata. Setelah melalui proses negosiasi, kedua belah pihak akhirnya menyepakati perubahan redaksi menjadi klausul inventarisasi dan penyimpanan senjata secara lokal. Dengan formulasi tersebut, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pelucutan senjata, sehingga infrastruktur militer Hamas tetap dipertahankan sesuai isi draf final yang disepakati.
Dalam dokumen jawaban resmi Hamas, kedua belah pihak akhirnya menyepakati penghapusan poin pelucutan senjata. Sebagai gantinya, digunakan klausul “inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan senjata secara lokal”. Formulasi diplomasi ini secara otomatis menggugurkan ambisi Israel untuk melumat infrastruktur militer serta sayap bersenjata faksi perlawanan di Gaza.
Cetak Biru “Zona Kuning” dan Pasukan Polisi Baru di Mesir
Meskipun masalah senjata masih menjadi ganjalan besar, Amerika Serikat dilaporkan mendesak Israel untuk tetap melanjutkan fase rekonstruksi dan pembangunan Gaza secara bertahap di wilayah-wilayah yang kini dikuasai IDF. Langkah ini diambil melalui dokumen resmi yang diserahkan Washington kepada Tel Aviv, yang menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza tidak boleh disandera oleh mandeknya isu pelucutan senjata Hamas.
Menurut laporan media Israel, rencana transisi di lapangan akan berjalan dengan garis waktu sebagai berikut:
- Fase 3–6 Bulan Ke depan: Penyelesaian pembersihan lahan dan restorasi infrastruktur dasar.
- Fase Relokasi: Pemindahan warga sipil Palestina ke dalam wilayah yang disebut “Zona Kuning” (The Yellow Zone).
Zona Kuning merujuk pada kantong-kantong wilayah di mana militer Israel masih menempatkan pasukannya. Perdana Menteri Netanyahu baru-baru ini mengklaim bahwa kawasan pertahanan ini mencakup sekitar 70% dari total luas keseluruhan Jalur Gaza.
Terkait sektor keamanan domestik di Zona Kuning tersebut, otoritas terkait berencana menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada unit kepolisian Palestina format baru yang saat ini tengah menjalani pelatihan intensif di Mesir. Pasukan lokal ini nantinya akan disokong oleh kehadiran pasukan stabilisasi internasional yang dijadwalkan mulai diterjunkan dalam beberapa bulan ke depan.
Sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, Israel tercatat terus melakukan pelanggaran berkali-kali. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan tindakan tersebut telah mengakibatkan 1.059 warga Palestina syahid dan 3.429 lainnya luka-luka.
Meskipun Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan dimulainya Fase Kedua sejak pertengahan Januari lalu, implementasi riil di lapangan masih membentur dinding tebal. Perbedaan persepsi yang tajam antara garis waktu penarikan mundur pasukan Israel, realisasi dana pembangunan, dan masa depan kepemilikan senjata faksi Palestina tetap menjadi bom waktu yang siap meledakkan kembali stabilitas kawasan kapan saja.
