LAUT MEDITERANIA – Di sebuah malam yang pekat, seribu kilometer dari garis pantai Gaza, air tenang di sekitar Pulau Kreta menjadi saksi bisu sebuah aksi “perampokan” di laut lepas. Unit komando angkatan laut Israel tidak sedang memburu kombatan atau menyelundupkan mata-mata; mereka sedang menyerbu perahu-perahu sipil berisi dokter dan aktivis HAM yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla.
Pencegatan yang dibarengi sabotase kapal dan penculikan aktivis ini memicu pertanyaan mendasar: Mengapa Israel harus repot-repot mengejar kapal bantuan di perairan internasional yang begitu jauh? Di tengah keriuhan genderang perang besar melawan Iran yang mulai ditabuh di kawasan, apa yang sebenarnya ditakuti Tel Aviv dari sekelompok relawan yang berlayar dari Barcelona ini?
Para analis dalam diskusi “Beyond the News” (30/4/2026) sepakat bahwa langkah Israel mencegat di perairan internasional adalah pergeseran taktik menuju “deterensi preventif”.
Menurut pengamat urusan Israel, Mohanad Mustafa, Tel Aviv sengaja mengeksekusi “aksi bajak laut” ini jauh dari jangkauan kamera media yang biasanya bersiap di garis pantai. Tujuannya satu: mematikan gerakan ini sejak dini agar tidak menjadi bola salju informasi yang mampu membuyarkan fokus dunia, yang saat ini sengaja dialihkan oleh persekutuan AS-Israel menuju isu ketegangan dengan Teheran.
Skandal Kolaborasi di Perairan Yunani
Alexis Deswaef, Presiden Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH), melontarkan tuduhan yang lebih tajam. Ia menuding otoritas Yunani melakukan “kolaborasi terbuka” dengan militer Israel. Menurut Deswaef, serangan di perairan internasional dekat Kreta tersebut mustahil terjadi tanpa koordinasi matang dengan Athena.
“Ini adalah keruntuhan sistem perlindungan hukum internasional. Negara anggota Uni Eropa meninggalkan nilai-nilainya untuk bekerja tangan kanan dengan militer pendudukan dalam operasi ilegal melawan warga sipil,” ujar Deswaef.
Gaza dalam “Freezer” Konflik Regional
Analis politik Palestina, Iyad al-Qarra, melihat ada desain besar di balik penyergapan ini. Dengan lampu hijau dari Washington, Israel berupaya memasukkan tragedi kemanusiaan Gaza ke dalam “freezer” atau mesin pembeku. Caranya? Dengan memaksa dunia hanya menatap front Lebanon dan Teheran.
Resilience Flotilla hadir untuk merusak skenario tersebut. Bagi Al-Qarra, armada ini bukan sekadar membawa gandum dan obat-obatan, melainkan sebuah “kompas” yang memaksa mata dunia kembali menatap blokade Gaza yang mulai terlupakan. Ia menekankan bahwa kematian akibat kelaparan yang didesain Israel tak kalah mengerikannya dengan ledakan rudal balistik.
Simbolisme Nurani Global
Hadirnya relawan dari Belanda, Portugal, hingga negara-negara Skandinavia mencerminkan kegeraman publik global atas standar ganda pemerintah mereka. Deswaef melihat armada ini sebagai jawaban atas kemunafikan internasional yang cepat menjatuhkan sanksi pada konflik lain, namun memberikan “cek kosong” bagi Israel untuk terus melakukan aksi premanisme terorganisir.
Kedaulatan Perut dan Perang Propaganda
Israel terus mendengungkan narasi bahwa bantuan darat sudah cukup. Namun, para pakar membedah klaim tersebut dengan data pahit: truk yang masuk hanya sekitar 100 unit per hari. Padahal, kesepakatan damai Oktober lalu mensyaratkan minimal 600 truk setiap harinya.
Menurut Al-Qarra, Israel sebenarnya tidak takut pada karung tepung itu sendiri. Mereka takut pada “kedaulatan kemanusiaan” yang dibawa armada ini. Jika kapal-kapal sipil berhasil bersandar secara legal, maka secara hukum, legitimasi blokade Israel runtuh seketika.
Secara paralel, Tel Aviv melancarkan perang propaganda untuk mengkriminalisasi solidaritas. Mereka menggunakan label “provokasi keamanan” dan menuding para aktivis sebagai simpatisan teroris atau anti-semit. Analisis Mohanad Mustafa menyebutkan bahwa propaganda ini bertujuan mempertebal “legitimasi kekerasan” di dalam masyarakat Israel sendiri dengan membungkus kapal bantuan sebagai ancaman eksistensial.
