Spirit of Aqsa, Palestina- Human Rights Watch mengatakan, kebijakan Meta saat ini kian membungkam suara-suara pro-Palestina di Instagram dan Facebook.
“Terdapat pola penghapusan dan penindasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap konten pro-Palestina, termasuk ekspresi damai dan debat publik tentang hak asasi manusia Palestina,” demikian laporan Human Human Rights Watch, dikutip Aljazeera, Kamis (21/12).
Laporan setebal 51 halaman yang diterbitkan pada Kamis (21/12), bertajuk “Melanggar Janji. Kebijakan Meta dan Sensor Konten Terkait Palestina di Instagram dan Facebook.”
Dalam laporan itu disebutkan, permasalahan tersebut disebabkan oleh cacat pada kebijakan dan implementasi perusahaan, yaitu “dirusak oleh kontradiksi, kesalahan, dan ketergantungan berlebihan pada alat otomatis untuk memoderasi konten.”
Debra Brown, penjabat direktur Divisi Teknologi dan Hak Asasi Manusia di Human Rights Watch, mengatakan, sensor Meta terhadap konten yang mendukung Palestina “memperburuk keadaan dengan kekejaman dan bentuk penindasan yang mengerikan yang telah menghambat ekspresi warga Palestina.”
“Media sosial adalah platform penting yang memungkinkan orang menjadi saksi pelanggaran dan mengekspresikan penolakan mereka terhadap pelanggaran tersebut, namun sensor Meta memperburuk penghapusan penderitaan warga Palestina.”
Human Rights Watch telah meninjau 1.050 kasus sensor Internet di lebih dari 60 negara. Mereka menemukan, kasus tersebut konsisten dengan temuan laporan organisasi hak asasi manusia Palestina, regional dan internasional yang merinci sensor Meta terhadap konten yang mendukung Palestina.
Pola Pembungkaman
Human Rights Watch mengamati 6 pola utama penyensoran, yang masing-masing terjadi setidaknya dalam 100 kasus: penghapusan konten, akun ditangguhkan atau dihapus, ketidakmampuan berinteraksi dengan konten, ketidakmampuan mengikuti atau menandai akun, dan pembatasan penggunaan fitur seperti siaran langsung, Facebook/Instagram, dan mengurangi visibilitas postingan seseorang tanpa pemberitahuan (shadow banning).
Di lebih dari 300 kasus, pengguna tidak dapat mengajukan banding atas penghapusan konten atau akun karena cacat dalam mekanisme banding, sehingga membuat mereka tidak dapat melakukan upaya hukum yang efektif.
Dalam ratusan kasus yang terdokumentasi, Meta mengandalkan kebijakan “Organisasi Berbahaya dan Individu Berbahaya”, yang sepenuhnya memasukkan daftar “organisasi teroris” yang ditetapkan AS.
“Meta mengandalkan daftar ini dan menerapkannya secara komprehensif untuk membatasi ekspresi sah mengenai permusuhan antara faksi Israel dan Palestina,” kata Human Rights Watch.
Human Rights Watch mengatakan, penerapan kebijakan “konten yang layak diberitakan” oleh perusahaan tersebut dirusak oleh kontradiksi, karena mereka menghapus lusinan postingan yang mendokumentasikan infeksi dan kematian warga Palestina yang memiliki nilai berita.
