GAZA — Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Palestina (PNGO) menggelar aksi memperingati Hari Orang Hilang Sedunia di Gaza, Ahad. Puluhan keluarga korban yang kehilangan anggotanya akibat agresi militer Israel turun ke jalan. Mereka menuntut satu hal yang saban hari menggantung tanpa kepastian: kejelasan nasib anak-anak mereka, baik yang ditahan militer Israel maupun yang masih tertimbun reruntuhan.
Melalui laporan yang disiarkan Al Jazeera Mubarok, Koordinator Umum PNGO, Muhammad Shaliha, menegaskan bahwa perkara orang hilang di Gaza bukanlah sekadar barisan angka yang lalu lalang di koran atau tayangan berita. Di balik tiap angka, ada nama, cita-cita, dan keluarga yang berhak mendapatkan kebenaran serta keadilan.
Shaliha memastikan pihaknya menempatkan isu ini sebagai prioritas utama perjuangan nasional dan kemanusiaan. Langkah ini ditempuh melalui koordinasi berkesinambungan bersama kabinet pemerintahan Palestina, Kementerian Hukum, serta Tim Nasional Pengawalan Korban Hilang.
Sejauh ini, lembaga pencatat resmi telah mendokumentasikan tak kurang dari 11.200 orang hilang. Namun, Shaliha mengingatkan angka riil di lapangan jauh melampaui data tersebut. Hancurnya basis data pusat di sektor kesehatan dan sipil akibat gempuran Israel menjadi pemicu utama simpang siurnya pendataan.
Atas kondisi ini, PNGO mendesak komunitas internasional untuk tidak lagi angkat tangan. Dunia diminta segera membentuk mekanisme independen dan transparan untuk melacak keberadaan korban, menyediakan basis data nasional yang terintegrasi, serta menyokong sarana kedokteran forensik demi mengidentifikasi jenazah para syuhada.
Antara Liang Lahat dan Bayang-Bayang Ketidakpastian
Nuansa pilu juga disuarakan Nuha Al-Aqra, perwakilan dari Gerakan Ibu Korban Hilang. Bagi Nuha—yang saudara kandungnya sendiri raib tanpa kabar—penderitaan keluarga korban seperti hidup dalam kegelapan yang tak bertepi.
Ia menggambarkan perbedaan mendasar antara duka kematian biasa dan tragedi penghilangan paksa di Gaza. Kematian memang musibah, tetapi setidaknya ia menyisakan batu nisan yang bisa dikunjungi. Sementara penghilangan paksa adalah “kematian yang tertunda, yang terus berulang saban pagi.” Nuha mendesak lembaga-lembaga kemanusiaan global untuk bergerak nyata, bukan sekadar melontarkan bahasa simpati.
Kisah kelam serupa dituturkan Bisan Abu Jiyab. Putranya, Karim, diciduk militer Israel dari kawasan Al-Manara saat baru berusia 17 tahun. Hingga kini, keberadaan Karim tak pernah terdeteksi meski Bisan sudah bolak-balik menghubungi pengacara hingga organisasi internasional.
Bisan menyebut ada ribuan ibu lain yang bernasib sama, bahkan banyak yang tak memiliki akses sama sekali ke lembaga hukum. Ia mendesak Kementerian Urusan Tawanan dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk menggedor pihak Israel agar mau membuka data warga yang dihilangkan secara paksa.
Menurut Bisan, warga yang ditahan di balik jeruji besi Israel mengalami pelanggaran hak asasi yang parah, mulai dari pembiaran medis hingga penyiksaan harian. Ia menyerukan gerakan massa dan aksi advokasi yang lebih masif untuk mengawal isu ini.
Akses Terputus dan Alat Seadanya
Di akhir acara, para penyelenggara resmi membentuk tim khusus untuk mengawal berkas orang hilang di Gaza. Mereka menegaskan proses ini tidak akan pernah dihentikan, dan “air mata tidak akan mengering sebelum korban terakhir kembali ke tanah airnya dan ke pelukan ibunya.”
Persoalan orang hilang dan korban penghilangan paksa di Gaza memang menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling pelit di tengah kejamnya perang. Jumlah mereka diperkirakan mencapai ribuan, terombang-ambing antara status tahanan atau terkubur di bawah reruntuhan beton.
Di sisi lain, tim Pertahanan Sipil (Tim SAR) Gaza harus bertaruh dengan keterbatasan ekstrem. Kendala logistik dan minimnya alat berat membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat, di tengah desakan publik dunia yang menuntut pembebasan tahanan serta pengembalian jenazah kepada keluarga korban.
