Anggota Biro Politik Hamas Mohammad Nazzal mengungkapkan, delegasi Hamas tiba di Kairo, Mesir, pada Ahad untuk membahas perkembangan politik dan situasi lapangan di Gaza mulai Senin. Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi pelaksanaan gencatan senjata yang dinilai menghadapi kendala serius, di tengah pelanggaran Israel yang terus berlanjut.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Nazzal menyebut delegasi Hamas menggelar pertemuan dengan faksi-faksi dan kekuatan Palestina, sekaligus berkomunikasi dengan otoritas resmi Mesir. Pembahasan difokuskan pada upaya mengokohkan gencatan senjata dan mendorong transisi ke tahap berikutnya dari kesepakatan.
Komite Teknis untuk Kelola Gaza
Menurut Nazzal, salah satu topik krusial adalah pembentukan komite Palestina dari kalangan teknokrat untuk mengelola Gaza. Prinsip pembentukan komite ini, kata dia, telah disepakati faksi-faksi Palestina bersama Mesir, namun menghadapi keberatan dari Otoritas Palestina dan Israel.
Ia menegaskan, Hamas berkoordinasi dengan kekuatan Palestina lain untuk mengurai hambatan pembentukan komite tersebut. “Komite ini murni Palestina. Rujukan utamanya harus Palestina, dengan anggota yang disepakati bersama,” ujarnya.
Daftar Nama dan Keberatan
Nazzal menjelaskan, sebelumnya faksi-faksi Palestina telah menyerahkan daftar sekitar 40 nama kepada pihak Mesir, sebagian di antaranya telah dipilih. Namun, beberapa nama ditolak. Otoritas Palestina, kata dia, meminta nama tertentu dan menekankan agar komite berada di bawah otoritas pemerintah Palestina. Hamas, lanjut Nazzal, tidak menolak secara prinsip, selama figur yang dipilih kompeten, independen, berasal dari Gaza, tinggal di Gaza, dan dipercaya publik Palestina.
Israel juga mengajukan keberatan atas sejumlah nama. Nazzal menegaskan, pembahasan isu ini dilakukan melalui mediator, terutama Mesir, untuk mencegah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanfaatkan perbedaan tersebut sebagai alasan menghindari atau menunda pelaksanaan kesepakatan.
Tahap Kedua dan Isu Kemanusiaan
Agenda kedua di Kairo menyangkut peralihan ke tahap kedua gencatan senjata, yang mencakup kewajiban pembukaan penyeberangan Rafah dua arah. Nazzal menilai Israel belum mematuhi poin ini, meski telah tercantum dalam tahap pertama kesepakatan.
Topik ketiga adalah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk rumah prefabrikasi (karavan) dan tenda layak musim dingin. “Ini kebutuhan mendesak di tengah cuaca ekstrem yang dihadapi warga Gaza,” katanya.
Pengelolaan Gaza dan Peran Internasional
Terkait wacana pengelolaan Gaza dan pembentukan “Dewan Perdamaian Global”, Nazzal mengaku belum dapat memastikan waktu transisi ke tahap kedua. Ia menilai hambatan utama ada pada Netanyahu dan pemerintahannya, yang dinilai tidak berkepentingan melanjutkan proses, meski terdapat dorongan regional dan internasional, termasuk dari Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang dan mencegah eskalasi ulang.
Nazzal juga menyebut Hamas telah diberi tahu secara resmi mengenai Nikolay Mladenov sebagai kandidat yang akan terlibat dalam pengelolaan Gaza, menggantikan Tony Blair yang menuai keberatan sejumlah pihak. Hamas, kata dia, tidak memiliki keberatan prinsipil terhadap Mladenov karena pengalamannya, namun masih mempertanyakan kejelasan mandat Dewan Perdamaian Global dan pasukan internasional yang menyertainya.
Ia menutup dengan menyatakan, pekan-pekan ke depan berpotensi membuka kejelasan arah pengaturan ini, di tengah ketidakpastian mekanisme pengelolaan Gaza dan transisi ke tahap-tahap lanjutan gencatan senjata.
Sumber: Al Jazeera Mubasher
