Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyatakan Israel hingga kini masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, sekaligus melakukan perlakuan kasar terhadap warga Palestina yang kembali ke wilayah tersebut melalui Perlintasan Rafah.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataan resmi pada Selasa, menegaskan tidak ada perkembangan berarti terkait kelancaran masuknya bantuan ke Gaza. Menurutnya, kondisi kemanusiaan justru semakin memburuk seiring datangnya gelombang cuaca dingin baru.
“Situasi pengungsi di Gaza kian memprihatinkan. Mereka bertahan di tenda-tenda yang tidak mampu melindungi dari dingin dan hujan,” ujar Qassem. Ia menambahkan, Israel juga masih membatasi masuknya bahan bakar dan gas, yang hanya diizinkan dalam jumlah sangat terbatas.
Qassem menilai kebijakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober lalu. Ia juga menyebut pembatasan bantuan ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara klaim Israel dan fakta di lapangan.
“Pembatasan luas terhadap bantuan membongkar klaim palsu yang disampaikan otoritas pendudukan dan pusat koordinasi sipil-militer mereka soal jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza,” kata Qassem. Menurutnya, jumlah truk yang benar-benar masuk ke Gaza secara nyata kurang dari setengah angka yang diumumkan Israel.
Perlakuan terhadap Warga yang Kembali Lewat Rafah
Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyoroti perlakuan terhadap warga Palestina yang kembali ke Gaza melalui Perlintasan Rafah. Hamas menyebut praktik tersebut sebagai bentuk perlakuan kasar, intimidasi, dan pemerasan yang disengaja, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.
Hamas menyebut tindakan aparat Israel itu sebagai “perilaku fasis dan terorisme terorganisasi” yang merupakan bagian dari kebijakan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.
Pernyataan tersebut merujuk pada kesaksian lapangan yang menggambarkan praktik-praktik merendahkan martabat, termasuk penarikan perempuan dari rombongan pelintas, penutupan mata, interogasi panjang dengan pertanyaan yang tidak relevan, hingga ancaman terhadap anak-anak mereka.
Hamas juga mengungkap adanya upaya pemerasan terhadap sebagian perempuan agar bersedia bekerja sama. Menurut Hamas, rangkaian tindakan itu menunjukkan bahwa proses di Rafah bukan sekadar prosedur pemeriksaan, melainkan pelanggaran sistematis yang bertujuan menghalangi warga kembali ke rumah mereka.
Atas kondisi tersebut, Hamas mendesak lembaga-lembaga HAM internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran yang dialami para pelintas dan membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan internasional maupun nasional guna meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel.
Hamas juga menyerukan kepada para mediator serta negara-negara penjamin gencatan senjata agar segera bertindak, khususnya setelah kesepakatan memasuki tahap kedua. Mereka menuntut agar Perlintasan Rafah dibuka secara normal tanpa pembatasan, serta menjamin keselamatan dan kebebasan warga Palestina yang keluar dan masuk Gaza, sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
Sumber: Al Jazeera
