LONDON — Wilayah Tepi Barat yang berada di bawah penjajahan Israel kian terseret ke dalam jurang krisis yang mengkhawatirkan. Eskalasi kekerasan pemukim Yahudi dan ekspansi permukiman ilegal yang tak terkendali kini mengancam keberlangsungan pembentukan negara Palestina yang berdaulat secara geografis.
Di saat yang sama, komunitas internasional dinilai hanya bisa menonton dan menjatuhkan sanksi formalitas yang tumpul di lapangan.
Dalam laporan dewan redaksinya, media kenamaan Inggris Financial Times menggambarkan bagaimana desa-desa Palestina kini hidup di bawah pengepungan yang mencekik. Para petani lokal dihalang-halangi mengolah lahan mereka sendiri, sementara aksi teror harian dari pemukim ekstremis Israel memaksa makin banyak keluarga Palestina mengemas barang dan pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka.
Data yang dihimpun menunjukkan intensitas kekerasan yang memprihatinkan. Sepanjang tahun ini saja, tercatat sudah lebih dari 1.400 serangan dilancarkan oleh pemukim Yahudi. Angka ini kian mendekati rekor kelam sepanjang 2025 yang mencatatkan 1.836 serangan, rekor tertinggi sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mendokumentasikan data tersebut dua dekade lalu.
Financial Times mengkritik tajam sikap tentara Israel yang memegang kewajiban hukum sebagai kekuatan penduduk untuk menjaga ketertiban umum. Alih-alih melindungi warga, militer kerap kali hanya berdiri mematung membiarkan aksi anarkis terjadi, atau sengaja terlambat datang ke lokasi kejadian.
Sementara itu, respons negara-negara Barat terbilang sangat lamban meski beberapa negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, hingga sejumlah negara Eropa mulai menjatuhkan sanksi kepada dua menteri ekstremis Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, beserta jaringan entitas pemukimnya.
Dari Siasat Halus Menuju Pencaplokan Terang-terangan
Surat kabar tersebut menilai praktik yang dulunya disebut sebagai “pencaplokan perlahan” (creeping annexation) kini telah bergeser menjadi aneksasi de facto yang terang-terangan.
Indikasi ini makin telanjang setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan tentaranya menyiapkan skema pengalihan wewenang penegakan hukum di Tepi Barat kepada kepolisian sipil, sebuah manuver untuk memperluas kewenangan Administrasi Sipil Israel di atas tanah Palestina.
Financial Times pun memberikan peringatan keras: besarnya perhatian dunia terhadap tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza (yang telah merenggut lebih dari 70 ribu jiwa warga Palestina) jangan sampai melengahkan mata internasional dari aksi perampasan yang sedang berlangsung masif di Tepi Barat.
Media Inggris tersebut mendesak pemerintah negara-negara Barat untuk mengambil sikap tegas dan terpadu. Langkah konkret yang disuarakan antara lain menghentikan total impor produk-produk yang dihasilkan dari permukiman ilegal, serta memblokir instrumen finansial dan lembaga Israel yang terlibat dalam pembangunan maupun pendanaan proyek tersebut.
Tak berhenti di situ, Uni Eropa didesak untuk membekukan Perjanjian Kemitraan (Association Agreement) dengan Israel. Negara-negara Eropa juga diminta menggalang tekanan diplomasi kepada Presiden AS Donald Trump untuk menyadarkan Washington bahwa manuver politik Benjamin Netanyahu justru merusak kepentingan strategis AS-Israel dan memicu instabilitas fatal di Kawasan Timur Tengah.
Financial Times menyimpulkan bahwa aksi ‘diam’ dan pembiaran dari sekutu Barat selama ini justru menjadi lampu hijau bagi Israel untuk melenggang mulus menjalankan ambisi teritorilnya. Harga dari keterlambatan dunia internasional ini kini harus dibayar mahal oleh ribuan keluarga Palestina yang kehilangan tanah dan sumber penghidupan mereka tanpa ada perlindungan nyata dari dunia.
