Gerakan Fatah menegaskan bahwa ketua komite administratif untuk mengelola Gaza harus berasal dari jajaran menteri pemerintahan Palestina, bukan dari pihak luar struktur resmi. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Fatah, Abdul Fattah Doula, pada Ahad (26/10), sekaligus membantah kabar yang menyebut pihaknya telah menyetujui nama calon tertentu untuk memimpin komite tersebut.
“Sikap kami jelas: yang memimpin komite itu harus seorang menteri dari pemerintahan Otoritas Palestina, karena hanya pemerintahan sah ini yang berhak mengurus rakyat di tanah air,” tegas Doula.
Ia menambahkan, sikap Fatah lahir dari komitmen menjaga kesatuan politik dan institusional bangsa Palestina, agar tidak muncul struktur paralel yang memperdalam perpecahan internal.Pernyataan
Pernyataan ini muncul setelah media Israel melaporkan adanya kesepakatan antara Hamas dan Otoritas Palestina untuk menunjuk Amjad al-Shawa, aktivis HAM asal Gaza, sebagai kepala komite teknokrat sementara yang akan memimpin pemerintahan transisi di wilayah itu, menunggu persetujuan resmi dari Amerika Serikat. Sementara itu, Hamas belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, sejumlah faksi Palestina menyambut gagasan pembentukan komite teknokrat independen untuk mengelola Gaza sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional.Namun
Namun, Fatah menilai setiap mekanisme administratif di Gaza harus tetap berada di bawah legitimasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Nasional Palestina, bukan di bawah pengaruh asing maupun lembaga sementara yang belum sah secara konstitusional.
Sumber: Anadolu Agency
