Penolakan terhadap rencana pelucutan senjata di Jalur Gaza menguat. Sejumlah faksi Palestina dan kelompok kabilah secara terbuka mengkritik proposal yang diajukan mantan utusan PBB, Nikolay Mladenov.
Rencana itu sebelumnya terungkap dalam dokumen yang beredar, memuat skema pelucutan senjata bertahap dengan prinsip “langkah berimbang” antara Israel dan Hamas. Setiap tahap hanya berjalan jika kedua pihak menjalankan kewajiban secara paralel, dalam kerangka waktu yang telah ditentukan.
Namun di lapangan, respons yang muncul cenderung seragam: penolakan.
Senjata Dipandang sebagai Hak, Bukan Masalah
Gerakan Jihad Islam menegaskan bahwa senjata perlawanan bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Palestina.
Menurut mereka, keberadaan senjata tidak bisa dilepaskan dari realitas pendudukan. Selama pendudukan masih berlangsung, senjata dianggap sebagai konsekuensi, bukan penyebab konflik.
“Masalah utamanya adalah pendudukan. Jika itu berakhir, alasan konflik juga hilang,” ujar salah satu pemimpin Jihad Islam, Ismail Sandawi.
Kelompok ini juga mengkritik peran Amerika Serikat yang dinilai menjadi pendukung utama Israel, baik secara politik maupun militer.
Kritik terhadap Prioritas Rencana
Jihad Islam menilai fokus rencana Mladenov keliru. Menurut mereka, yang lebih mendesak adalah memastikan gencatan senjata berjalan, menghentikan perang, serta membuka akses bantuan kemanusiaan.
Mereka juga menyoroti blokade yang masih berlangsung, serta keterbatasan akses terhadap bantuan dan tempat tinggal bagi warga Gaza.
Dalam pernyataan resminya, kelompok ini menyebut pelucutan senjata tidak relevan dibahas sebelum kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Front Populer: Pelucutan Senjata Tanpa Solusi Politik Berisiko
Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyampaikan posisi serupa. Mereka menilai seruan untuk menyerahkan senjata tanpa penyelesaian politik hanya akan melemahkan posisi warga Palestina.
Anggota biro politik PFLP, Omar Murad, mengatakan senjata perlawanan muncul sebagai respons atas kekerasan yang terus berlangsung.
Ia juga menyinggung kegagalan komunitas internasional dalam memberikan perlindungan nyata bagi warga Palestina.
“Dalam situasi tanpa perlindungan, pilihan untuk bertahan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan,” ujarnya.
Menurut Murad, upaya pelucutan senjata tanpa diiringi pengakhiran pendudukan justru membuka ruang bagi kekerasan yang lebih luas.
Front Demokratik: Tolak Perubahan Arah Rencana
Sementara itu, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) menilai rencana Mladenov berbeda dari proposal sebelumnya yang sempat dibahas bersama pihak internasional.
Anggota biro politik DFLP, Qais Abdul Karim, menegaskan bahwa setiap upaya mengubah substansi rencana agar sesuai dengan kepentingan Israel harus ditolak.
Ia juga menekankan pentingnya sikap politik yang seragam di antara faksi Palestina dalam menyikapi isu ini.
Menurutnya, Israel berupaya mencapai tujuan politik melalui jalur diplomasi yang tidak berhasil dicapai lewat operasi militer.
Sikap Klan dan Tokoh Lokal
Penolakan tidak hanya datang dari kelompok politik. Perwakilan kabilah dan keluarga besar di Gaza juga menyuarakan keberatan.
Alaa Al-Aklouk, dari forum kabilah Palestina, menyebut prioritas seharusnya adalah menghentikan serangan, membuka blokade, dan memulai rekonstruksi.
Ia menilai pelucutan senjata bukan agenda mendesak dalam kondisi saat ini.
“Senjata bukan milik faksi, tapi milik rakyat,” ujarnya.
Pernyataan lebih keras datang dari Sheikh Salem Al-Sufi, tokoh kabilah Tarabin. Ia menggambarkan senjata sebagai “penopang hidup” bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan.
Menurutnya, selama jaminan keamanan belum ada, pembicaraan soal pelucutan senjata sulit diterima.
Ketidakpercayaan terhadap Jaminan Internasional
Sejumlah pernyataan juga menyoroti rendahnya kepercayaan terhadap pihak internasional.
Para tokoh mempertanyakan efektivitas jaminan keamanan dari pihak luar, mengingat kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan saja masih sulit dipenuhi.
“Jika kebutuhan dasar belum bisa dipastikan, bagaimana menjamin keamanan?” menjadi salah satu argumen yang muncul.
Meski demikian, beberapa pihak menyatakan tetap terbuka terhadap upaya politik, selama tidak mengarah pada pelucutan senjata secara sepihak.
Pendekatan yang diinginkan adalah meredakan situasi secara bertahap, dengan tujuan akhir pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Hingga kini, belum terlihat titik temu antara rencana pelucutan senjata yang diajukan dan sikap faksi di Gaza.
