GAZA — Anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, menyerukan digelarnya kembali dialog nasional Palestina dengan agenda yang lebih jelas dan berujung pada keputusan. Ia menawarkan tiga pilar yang menurutnya penting untuk membangun kesepakatan politik Palestina yakni membenahi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyusun program politik nasional yang berorientasi perjuangan, serta mewujudkan persatuan nasional yang nyata.
Menurut Hamad, tiga agenda tersebut merupakan jalan menuju pembebasan tanah Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Hamad dalam program Lel Kisah Baqiyah bertajuk “Gaza… Perang Berlanjut” yang ditayangkan Al Jazeera pada Senin malam. Dalam program tersebut, Hamad berdialog dengan Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti.
Keduanya membahas kondisi Gaza setahun setelah gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025, pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, masa depan perjuangan Palestina, serta upaya menyatukan faksi-faksi Palestina.
Ketika ditanya mengenai aturan dasar yang dianggap penting oleh Hamas, Hamad menempatkan pembenahan PLO sebagai pilar pertama. Ia menyebut PLO sebagai wadah politik nasional bagi rakyat Palestina.
Namun, menurut dia, pembenahan organisasi itu tidak boleh dilakukan melalui penunjukan sepihak, perebutan dominasi politik, ataupun mekanisme yang tidak sah dan tidak demokratis.
Pilar kedua adalah penyusunan program politik nasional yang berorientasi perjuangan. Pilar ketiga adalah membangun persatuan nasional yang sebenarnya.
Hamad mengatakan rakyat Palestina sudah “lelah” dengan berbagai dialog yang berakhir sebatas pertemuan dan pembicaraan tanpa hasil nyata.
Karena itu, ia meminta seluruh faksi mengambil sikap yang jelas dan terukur. Menurutnya, kondisi nasional tidak boleh terus diputar dalam siklus pemilu, dialog nasional, rekonsiliasi, lalu kembali lagi ke pemilu tanpa keputusan mendasar.
Ia menyerukan agar seluruh kekuatan politik menyepakati satu visi yang mencakup reformasi PLO, program perjuangan menghadapi penjajahan Israel, serta persatuan nasional yang nyata.
Hamad mengatakan Hamas telah bertahun-tahun berunding dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan gerakan Fatah, tetapi “tidak mencapai apa-apa”. Ia juga menyinggung pembatalan pemilu yang semula dijadwalkan pada 2021.
Hamad berharap kali ini sikap Presiden Palestina lebih serius. Namun, ia mengaku “sangat meragukan” hal tersebut.
Tanpa Kepemimpinan Bersatu, Kemenangan Sulit Dicapai
Mustafa Barghouti dalam kesempatan yang sama mengatakan rakyat Palestina tidak mungkin meraih kemenangan tanpa kepemimpinan yang bersatu. Menurut dia, kepemimpinan semacam itu hingga kini belum terbentuk.
Ia menilai pemilu dapat menjadi jalan untuk membangun persatuan nasional “dari bawah”, menentukan kepemimpinan sekaligus arah politik, serta mencegah pemisahan Gaza dari Tepi Barat.
Barghouti mengatakan pemilu tetap mungkin digelar meski wilayah Palestina berada di tengah kehancuran dan di bawah penjajahan. Syaratnya, seluruh kekuatan politik bertemu dalam dialog nasional yang sungguh-sungguh dan memandang pemilu sebagai bagian dari “perlawanan sipil”.
Menurut dia, Israel tidak seharusnya memiliki hak veto terhadap proses demokrasi Palestina.
Barghouti juga mengatakan mayoritas rakyat Palestina diyakini mendukung strategi nasional berbasis perjuangan. Masalahnya, menurut dia, strategi tersebut belum dijalankan oleh kekuatan politik dan kepemimpinan resmi Palestina.
Ia merinci strategi tersebut dalam sejumlah langkah: mempertahankan keberadaan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, mendukung pembangunan kembali rumah-rumah dengan upaya warga Palestina sendiri, menghidupkan kembali gerakan boikot, serta mendorong pemberlakuan sanksi terhadap Israel.
Barghouti juga memperingatkan faksi-faksi Palestina agar tidak kembali terjebak pada pola yang menurutnya pernah direpresentasikan oleh Perjanjian Oslo, termasuk menggantungkan harapan pada mediasi Amerika Serikat atau mediator yang berusaha mengubah sikap Washington.
Setahun Gencatan Senjata, Perang Benar-Benar Berakhir?
Program Lel Kisah Baqiyah juga mempertanyakan apakah perang di Gaza benar-benar telah berakhir setelah gencatan senjata berlaku.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini sebelumnya menyebut kondisi tersebut sebagai “gencatan senjata hanya dalam nama”. Sementara surat kabar The National menggambarkannya sebagai “perang berintensitas rendah”.
Menurut laporan program tersebut, gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari rencana Amerika Serikat yang terdiri atas 20 poin. Kesepakatan itu datang setelah perang yang menyebabkan lebih dari 67 ribu warga Palestina syahid dan menghancurkan sekitar 81 persen infrastruktur Gaza.
Rencana tersebut dimulai dengan penghentian operasi militer, penarikan kembali pasukan penjajah Israel, pertukaran tawanan, peningkatan bantuan kemanusiaan, kemudian dilanjutkan dengan penarikan pasukan dan rekonstruksi.
Namun, berbagai data menunjukkan bahwa kekerasan dan pembatasan terhadap warga Gaza masih berlanjut.
Pelanggaran dan Korban. Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat 4.733 pelanggaran hingga 8 September 2026. Angka itu terdiri atas 2.060 serangan pengeboman, 1.922 insiden penembakan, 197 serbuan darat, 462 operasi penghancuran rumah, dan 92 penangkapan.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 1.350 warga Palestina syahid hingga 11 September. Dalam bagian lain program, jumlah korban disebut telah melampaui 1.400 orang. Barghouti memperkirakan jumlahnya sekitar 1.500 orang, termasuk lebih dari 300 anak-anak.
Garis kuning dan Oranye. Ketika gencatan senjata dimulai, “garis kuning” membuat pasukan penjajah Israel tetap berada di sekitar 53 persen wilayah Gaza. Tiga hari kemudian muncul “garis oranye” di sejumlah kawasan berpenduduk, yang menambah wilayah sekitar 36 kilometer persegi.
Pada Juni 2026, sekitar 64,9 persen wilayah Gaza berada di bawah apa yang disebut PBB sebagai kontrol Israel yang ketat dan langsung.
Sekitar 2,1 juta penduduk Gaza pun terdesak ke wilayah yang luasnya kurang dari separuh total Jalur Gaza.
Analisis Reuters terhadap citra satelit yang diambil pada Desember 2025 juga menunjukkan sedikitnya 40 bangunan dihancurkan di sekitar lokasi baru garis tersebut di kawasan Tuffah.
Bantuan Menurun, Kebutuhan Tetap Besar
Bantuan yang masuk melalui PBB dan mitranya turun 37 persen antara tiga bulan pertama dan tiga bulan berikutnya setelah gencatan senjata.
Pada awal September, dari 881 truk komersial yang masuk, sebanyak 251 truk membawa barang-barang yang dikategorikan tidak esensial. Jumlah itu mencapai lebih dari seperempat total impor.
OCHA memperingatkan bahwa masuknya barang-barang tersebut berpotensi menggeser pasokan yang lebih mendesak bagi warga Gaza.
Direktur Darurat Program Pangan Dunia (WFP), Ross Smith, mengaitkan memburuknya krisis pendanaan di Gaza dengan menurunnya perhatian para donor dan munculnya anggapan bahwa gencatan senjata telah berjalan.
Sementara itu, analisis Fair terhadap 248 media Amerika Serikat menunjukkan penurunan pemberitaan tentang Gaza. Dari sekitar 4,5 persen seluruh materi pemberitaan ketika kesepakatan diumumkan, porsinya turun menjadi 1,5 persen dalam tiga bulan berikutnya.
Analis Hassan Abdo menilai Kementerian Luar Negeri Israel dan sejumlah lembaga, termasuk Unit 8200, bekerja untuk membentuk persepsi bahwa gencatan senjata benar-benar berlangsung dan Israel mematuhinya.
Kesaksian Warga Gaza
Di balik angka-angka tersebut, warga Gaza masih menghadapi kehilangan dan ketidakpastian.
Amina, seorang warga Gaza, mengatakan ia kembali ke wilayahnya di Beit Lahia, Gaza utara, setelah gencatan senjata karena anak-anaknya. Namun pada 22 April 2026, ia kehilangan dua putranya, Salah dan Aboud, akibat serangan yang menghantam keduanya saat sedang duduk.
“Sudah cukup sampai di sini,” ujar Amina dalam kesaksiannya.
Warga lainnya, Mahmoud, mengatakan ia bersama dua anaknya membutuhkan waktu 52 hari untuk membangun kembali sebuah tenda di kawasan Zeitoun. Namun, mereka kembali mengungsi di bawah ancaman tembakan setelah tank-tank mendekati garis kuning.
Keluarganya kemudian berakhir di sebuah sekolah di kawasan terisolasi dekat Netzarim, selatan Kota Gaza, tanpa layanan dasar yang memadai.
Mahmoud harus menggendong putrinya yang berusia 14 tahun dan memiliki disabilitas karena tidak dapat berjalan.
“Semua impian kami hancur,” katanya.
Seorang mahasiswi yang mendapatkan beasiswa juga mengatakan gencatan senjata hanyalah “kebohongan besar”. Meski seluruh dokumen perjalanannya telah lengkap, ia tetap tidak dapat meninggalkan Gaza.
Hamad: Amerika Serikat Bisa Memaksa Israel
Hamad mengatakan laporan Al Jazeera memberikan gambaran yang “tidak terbantahkan” mengenai kondisi Gaza.
Ia menuduh Israel tidak menginginkan perdamaian maupun stabilitas dan menolak kesepakatan, inisiatif Trump, serta berbagai sikap dari negara-negara Eropa dan komunitas internasional.
Menurut Hamad, Hamas telah melakukan upaya besar bersama para mediator (Qatar, Turki, dan Mesir) serta pemerintahan Amerika Serikat. Ia mengatakan Hamas juga telah memberikan “konsesi besar” melalui kesepakatan dengan berbagai kekuatan Palestina.
Ia menyebut sikap masyarakat internasional terhadap situasi tersebut “memalukan”.
Menurut Hamad, Amerika Serikat merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk memaksa Israel menjalankan kesepakatan. Namun, ia menilai Washington justru hanya “menonton”.
Hamad juga mengkritik seruan untuk menunggu hasil pemilu Israel. Menurut dia, sikap semacam itu berarti membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “menang di atas darah rakyat Palestina”.
Ia menyerukan negara-negara Arab, Muslim, dan Eropa mengambil langkah yang lebih serius, termasuk memberlakukan sanksi terhadap Israel, bukan hanya terhadap para pemukim.
Mengenai Dewan Perdamaian dan struktur yang berada di bawahnya, termasuk dewan eksekutif, komite pengelola Gaza, serta pasukan stabilisasi internasional, Hamad mengatakan belum ada langkah nyata yang dihasilkan.
Bahkan dalam urusan bantuan, menurut dia, jumlah yang masuk ke Gaza masih sekitar 30 persen lebih rendah dari kebutuhan. Ia juga menyebut 98 persen sekolah telah hancur dan sekitar 85 persen penduduk Gaza bergantung pada bantuan.
Menanggapi ancaman Netanyahu untuk melanjutkan operasi pembunuhan dan upaya pembunuhan terhadap pimpinan Hamas di Gaza yang disebut pembawa acara, Hamad mengatakan hal tersebut tidak mengejutkan dari pemerintahan yang ia sebut ekstremis.
Ia menegaskan bahwa pada akhirnya “yang akan tetap ada adalah rakyat Palestina”. Ia juga mengatakan Hamas berada “di sisi sejarah yang benar”.
Barghouti: Washington Bukan Mediator yang Netral
Barghouti mengatakan berkurangnya pemberitaan media Barat mengenai Gaza justru “memudahkan tujuan agresi”. Ia juga menilai Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian turut memikul sebagian tanggung jawab.
Ia mempertanyakan apakah Washington telah menghentikan ekspor senjata atau dukungannya kepada Israel. Barghouti juga mengutip pernyataan Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee yang menyebut istilah genosida sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima” dan tidak berlaku untuk Gaza.
Menurut Barghouti, pemerintahan Amerika Serikat “bertindak atas nama Israel”.
Ia mengatakan Israel telah melakukan sembilan operasi yang menurutnya merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan. Israel juga disebut belum mengizinkan komite administrasi dan pasukan penjaga perdamaian masuk ke Gaza.
Sementara itu, bantuan yang masuk disebut masih kurang dari 30 persen dari jumlah yang disepakati. Peralatan dan bahan medis serta minyak untuk operasional juga masih dibatasi. Akibatnya, sekitar 18 ribu pasien belum dapat meninggalkan Gaza.
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina itu menilai Washington bukan mediator yang netral. Ia mengaitkan pengepungan, kelaparan, dan pembunuhan dengan tujuan yang disebutnya sebagai “pembersihan etnis” dan upaya mendorong penduduk Palestina meninggalkan wilayah mereka.
Barghouti juga menghubungkan kondisi tersebut dengan situasi di Tepi Barat. Menurut dia, pemerintah Israel secara terbuka menyatakan tujuan untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki dan memindahkan penduduknya.
Sementara itu, pembawa acara program, Fairouz Ziani, mengatakan Israel berupaya menerapkan model Tepi Barat di Gaza. Menurut dia, hal tersebut dilakukan dengan menciptakan kesan adanya proyek negara dan garis hijau melalui pembentukan garis kuning dan garis oranye.
