Dua aktivis internasional kepada Al Jazeera mengungkapkan bahwa persiapan tengah berlangsung untuk meluncurkan misi solidaritas internasional terbesar guna menembus blokade Gaza. Misi ini melibatkan lebih dari 100 kapal dan lebih dari seribu peserta lintas negara (termasuk dokter dan guru) sebagai pesan politik dan moral bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak ada solusi tanpa mengakhiri pendudukan, genosida, serta sistem apartheid.
Tiago Ávila, aktivis internasional dan anggota komite Koalisi Armada Kebebasan, menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan global yang menghormati kehendak dan kedaulatan mereka. “Solidaritas bukan belas kasihan,” ujarnya, “tetapi pengakuan atas hak.”
Pernyataan serupa disampaikan Hanna Phillips, yang mengumumkan kesiapan peluncuran Armada Keteguhan Global (misi maritim solidaritas terbesar hingga saat ini) yang dijadwalkan berangkat pada 29 Maret dari Barcelona dan sejumlah pelabuhan Mediterania lainnya, bersamaan dengan konvoi darat.
Phillips menyebut, ribuan aktivis dari berbagai negara akan terlibat untuk menyampaikan satu pesan kunci: ada alternatif yang dipimpin oleh rakyat, dan dipimpin oleh rakyat Palestina sendiri, alternatif yang berpijak pada hak atas keamanan, keadilan, dan kedaulatan, tanpa paksaan kompromi politik.
Genosida yang “Dipermak”
Dalam wawancara dengan Al Jazeera di sela Forum Al Jazeera, Sabtu, di Doha, Ávila dan Phillips sepakat bahwa situasi saat ini bukanlah akhir kekerasan, melainkan kelanjutan genosida Israel dalam bentuk yang lebih “senyap”, dengan dukungan Amerika Serikat. Mereka memperingatkan, impunitas terhadap pelaku kejahatan justru memperluas lingkaran pelanggaran, bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat.
Phillips menekankan bahwa fokus semata pada Gaza berisiko menutup mata dari lonjakan kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat. Menurutnya, apa yang terjadi di sana adalah bagian dari satu strategi besar pembersihan etnis, yang digerakkan oleh ideologi supremasi dan dipelihara oleh kebal hukum yang sistematis.
Garis Kuning
Menggambarkan lanskap yang lebih luas, Ávila menyatakan bahwa dalam dua setengah tahun terakhir, Palestina mengalami eskalasi genosida dan pembersihan etnis paling brutal dalam delapan dekade pendudukan, dijalankan oleh negara kolonial dengan sistem apartheid dan ideologi rasis.
Ia menilai, gelombang solidaritas global (bersama keteguhan rakyat Palestina mempertahankan tanah mereka) telah menggagalkan skenario pengusiran paksa yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. “Rakyat Palestina tidak akan pergi,” tegasnya.
Ávila juga menyoroti bahwa apa yang disebut sebagai gencatan senjata gagal menghentikan kekerasan. Dalam empat bulan pertama pelaksanaannya saja, lebih dari 550 warga Palestina Syahid, sementara Israel terus menghambat masuknya bantuan kemanusiaan. Rata-rata truk bantuan yang masuk ke Gaza hanya 253 per hari, jauh di bawah kesepakatan 600 truk.
Ia mengungkapkan bahwa Israel kini menguasai sekitar 63 persen wilayah Gaza melalui apa yang disebut sebagai garis kuning. Menurutnya, penurunan intensitas pembunuhan tidak berarti kekerasan berhenti—anak-anak masih dibunuh, dan hak-hak dasar rakyat Palestina terus dilanggar.
Ávila menggambarkan Gaza, yang diblokade selama 19 tahun, telah berubah menjadi “kamp konsentrasi dan pemusnahan terbesar di dunia.” Ia menambahkan, intersepsi armada pemecah blokade dan penahanan para aktivis justru memperluas kesadaran global, di tengah fakta bahwa lebih dari 9.000 warga Palestina mendekam di penjara Israel, termasuk lebih dari 300 anak.
Membungkam Suara
Phillips menilai kondisi kemanusiaan Gaza “jauh dari normal”. Ia menegaskan, gencatan senjata bukan hanya gagal memperbaiki keadaan, tetapi juga berfungsi membungkam banyak suara yang sebelumnya lantang membela Palestina saat puncak genosida.
“Kekerasan tidak berhenti,” katanya. “Orang-orang masih dibunuh, dan hak hidup paling dasar masih dirampas.” Ia menyoroti bahwa bantuan kemanusiaan tetap diperalat sebagai senjata politik: hanya sebagian kecil truk diizinkan masuk, sementara Rafah dibuka dan ditutup sesuai kehendak negara-negara yang bersekongkol.
Phillips menutup dengan peringatan tegas: ini bukan waktunya diam, melainkan waktu untuk eskalasi tekanan. Membiarkan pelaku genosida lolos dari pertanggungjawaban, katanya, hanya akan membuat dunia semakin tidak aman. Ávila menambahkan, solidaritas internasional yang luas adalah satu-satunya jalan untuk menopang hak rakyat Palestina atas keadilan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri.
Sumber: Al Jazeera
