Ketua lembaga Americans for Global Peace, Bishara Bahbah, membeberkan gambaran awal pembentukan Dewan Perdamaian Global untuk Gaza yang akan melibatkan 10 negara utama. Ia juga mengonfirmasi kesiapan utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff, untuk bertemu langsung dengan pimpinan Hamas.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Bahbah menyebut sepuluh negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Turki, Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Selain itu, sejumlah negara lain juga telah diundang untuk bergabung, dengan syarat kontribusi pendanaan awal sebesar 1 miliar dolar AS per negara guna mendukung proses rekonstruksi Gaza.
Bahbah menegaskan, angka 1 miliar dolar tersebut bukanlah biaya penuh rekonstruksi, melainkan kontribusi awal. Ia menyebut total kebutuhan dana pembangunan kembali Gaza diperkirakan mencapai 74 hingga 112 miliar dolar AS.
Sejalan dengan itu, sejumlah media Barat mengungkap draf piagam Dewan Perdamaian yang menyebut Presiden AS Donald Trump telah mengirim undangan kepada sekitar 60 negara. Dalam skema tersebut, keanggotaan lebih dari tiga tahun mensyaratkan pembayaran tunai sebesar 1 miliar dolar AS.
Menurut Bahbah, nilai tersebut relatif kecil bagi sebagian negara dan mencerminkan pendekatan Trump yang melihat politik global dengan logika transaksional. “Negara yang ingin bergabung akan berkomitmen pada kontribusi itu,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sejauh ini keanggotaan yang telah dipastikan baru mencakup 10 negara.
Ia memperkirakan pengumuman resmi susunan Dewan Perdamaian akan dilakukan dalam waktu dekat, kemungkinan bertepatan dengan forum internasional mendatang. Pada saat yang sama, Komite Nasional Pengelolaan Gaza disebut akan mulai bekerja dari Kairo sebelum berpindah ke Gaza, sebagai bagian dari fase yang ia sebut “radikal” dan dipimpin langsung oleh Amerika Serikat.
Bahbah menekankan bahwa Washington kini memegang kendali utama fase berikutnya, termasuk rekonstruksi, pembukaan perlintasan, pembentukan komite pengelola Gaza, serta penempatan “pasukan stabilisasi” dengan jaminan Amerika. Dalam konteks ini, ia menilai kemampuan Israel untuk memaksakan syarat-syaratnya semakin terbatas.
Peran Trump dan Arah Politik Gaza
Menanggapi kekhawatiran atas karakter Dewan Perdamaian, Bahbah menyatakan lebih memilih skema apa pun dibanding kelanjutan pendudukan Israel. Ia menilai pemerintahan Trump tengah mengarahkan rekonstruksi Gaza sebagai bagian dari proses politik yang lebih luas.
Menurutnya, Trump ingin mencatatkan namanya dalam perjanjian damai dan tidak akan membiarkan Israel menggagalkan rekonstruksi atau pemulihan infrastruktur Gaza. Proses tersebut, kata Bahbah, diharapkan bermuara pada jalur politik menuju pembentukan negara Palestina, dengan syarat Gaza terhubung secara politik dan geografis dengan Tepi Barat.
Terkait penolakan Israel terhadap komite rekonstruksi, Bahbah menilai Tel Aviv telah kehilangan kendali atas arah kebijakan. “Keputusan kini berada di tangan Amerika Serikat, dan Washington mampu memaksakannya,” ujarnya.
Ia juga mengkritik keras pernyataan sejumlah menteri Israel yang menyerukan pemerintahan militer dan pengusiran warga Palestina. Menurut Bahbah, Israel telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza dan karenanya harus ikut menanggung biaya rekonstruksi, seraya membandingkannya dengan kompensasi yang dibayarkan Jerman pasca-Perang Dunia II.
Mengenai fase kedua kesepakatan gencatan senjata, Bahbah memperkirakan sikap Amerika Serikat akan lebih tegas, terutama setelah Hamas tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan Gaza. Kondisi ini, menurutnya, menghilangkan alasan Israel untuk menghindari kewajiban perjanjian.
Ia juga menegaskan adanya tuntutan jelas dari AS untuk membuka seluruh perlintasan. “Pembukaan akses adalah syarat utama masuknya bantuan dan keluarnya pasien,” katanya.
Dalam isu pelucutan senjata, Bahbah menyebut topik tersebut masih terbuka untuk negosiasi. Ia mengonfirmasi kesiapan utusan Presiden AS, Steve Witkoff, untuk bertemu pimpinan Hamas, seraya menilai pendekatan politik terbukti lebih efektif dibandingkan kegagalan strategi militer Israel.
Bahbah menutup dengan menegaskan bahwa satu-satunya jaminan agar Israel tidak kembali menargetkan warga Palestina atau pimpinan perlawanan adalah Amerika Serikat dan Presiden AS secara langsung. Ia juga menyoroti pentingnya penempatan pasukan stabilisasi di Gaza, sembari mengungkap bahwa Israel menolak keterlibatan Turki, meskipun Ankara menjadi anggota Dewan Perdamaian dan dewan eksekutifnya.
Dalam perkembangan lain, peran mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dilaporkan dipangkas dari posisi eksekutif menjadi anggota biasa.
Sebelumnya, Gedung Putih secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, bersamaan dengan pengesahan Komite Nasional Palestina untuk Pengelolaan Gaza, sebagai bagian dari fase kedua rencana besar Presiden AS untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.
