NEW YORK — Amerika Serikat kembali mempertontonkan diplomasi tangan besi di panggung perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Dalam sebuah langkah yang terbilang ekstrem dan tidak biasa, Washington mengancam akan membatalkan visa masuk delegasi Palestina jika Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, tidak mundur dari pencalonannya sebagai Wakil Ketua Majelis Umum PBB.
Sejumlah laporan media mengungkap bahwa ketegangan ini dipicu oleh memo internal Kementerian Luar Negeri AS. Berdasarkan laporan Radio Publik Nasional AS (NPR), Washington telah menginstruksikan para diplomatnya di Yerusalem yang diduduki untuk menekan para pejabat Palestina. Pilihannya hanya dua: menarik pencalonan Mansour atau menghadapi konsekuensi pengusiran diplomatik lewat pembatalan visa.
Memo Kemenlu AS tersebut diklasifikasikan sebagai dokumen “sensitif namun tidak rahasia” tertanggal 19 Mei. Di dalamnya, Washington secara terang-terangan melabeli Riyad Mansour sebagai sosok yang memiliki “rekam jejak kerap menuduh Tel Aviv melakukan genosida.”
Bagi Washington, keberadaan Mansour di kursi kepemimpinan Majelis Umum dianggap berbahaya. Langkah tersebut dinilai dapat merusak cetak biru rencana perdamaian 20 poin di Gaza yang diusung Presiden Donald Trump—sebuah proposal yang mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk mengelola wilayah kantong tersebut pascaperang.
Jualan Isu Kemanusiaan, Mainkan Instrumen Tekanan
Pihak Kemenlu AS berdalih bahwa memberikan panggung formal bagi Mansour di podium PBB sama sekali tidak akan memperbaiki taraf hidup warga Palestina di lapangan. Sebaliknya, hal itu disebut hanya akan merusak hubungan bilateral antara AS dan Otoritas Palestina.
Padahal, pola tekanan semacam ini bukan barang baru bagi pemerintahan Trump. Menjelang sidang Majelis Umum PBB tahun lalu di New York, Gedung Putih bahkan sempat menolak menerbitkan visa bagi sejumlah pejabat teras Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas. Namun, ancaman pembatalan visa massal bagi seluruh korps diplomatik di PBB seperti yang terjadi saat ini dipandang sebagai eskalasi ketegangan yang jauh lebih agresif.
Selama berdekade-dekade, baik di bawah pemerintahan Demokrat maupun Republik, AS memang konsisten menjegal setiap upaya Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh di PBB. Washington selalu berlindung di balik argumen klasik: langkah sepihak Palestina hanya akan merusak proses negosiasi damai dengan Israel.
Ketakutan AS di Podium Utama
Di sisi lain, harian Inggris The Guardian menyoroti motif di balik kepanikan Washington. Ada ketakutan nyata di kalangan pejabat AS bahwa jika posisi Wakil Ketua Majelis Umum jatuh ke tangan Palestina, mereka akan memiliki kewenangan legal untuk memimpin sidang-sidang tingkat tinggi, termasuk perdebatan krusial mengenai Timur Tengah.
Washington dilaporkan memberikan tenggat waktu yang sangat sempit bagi Palestina, yakni hingga 22 Mei, untuk segera menarik diri dari bursa pencalonan. Jika tidak tunduk, AS sudah menyiapkan “hukuman.”
Tidak tanggung-tanggung, diplomat AS di Yerusalem bahkan diinstruksikan untuk menggunakan isu domestik sebagai alat tawar. Mereka diminta mengingatkan Palestina bahwa jika mereka terus memboyong konflik ini ke pengadilan-pengadilan internasional ketimbang bernegosiasi, Palestina jangan harap bisa mencairkan dana sisa pendapatan pajak dan bea cukai mereka yang saat ini masih disita dan ditahan oleh pemerintah Israel.
Saat ini, pemerintahan Trump yang menentang keras segala bentuk pengakuan atas negara Palestina, tengah melancarkan segala cara demi menjegal misi diplomatik Palestina. Mereka tidak ingin Palestina mengamankan satu dari 16 kursi Wakil Ketua Majelis Umum yang pemilihannya dijadwalkan pada 2 Juni mendatang, bersamaan dengan pemilihan Ketua Majelis Umum untuk masa jabatan satu tahun penuh.
Palestina sendiri maju dalam bursa pencalonan ini di bawah payung Kelompok Asia-Pasifik, bersaing bersama empat delegasi lainnya. Meski posisi wakil ketua berada di bawah ketua umum, dokumen internal AS mengakui bahwa fungsi strategis posisi ini sangat besar, karena para wakil ketua sewaktu-waktu dapat didelegasikan untuk mengendalikan penuh jalannya sidang-sidang penting di Majelis Umum PBB.
Sumber: Media AS + The Guardian
