Bukan Soal Hamas, Israel tak Pernah Ingin Gencatan Senjata, Bernafsu Jajah Gaza Secara Permanen

DOHA — Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) telah melangkah ke titik terjauh sepanjang sejarah geosida Gaza terkait isu persenjataan mereka. Hamas menyetujui dokumen 15 poin yang dimediasi oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dan para mediator internasional, yang mengatur tentang skema pelucutan, penyimpanan, serta penyerahan senjata kepada otoritas sipil Palestina.

Kompromi ini sejatinya berjalan beriringan dengan komitmen penarikan penuh militer Israel, penghentian operasi militer, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan rekonstruksi Gaza.

Namun, langkah kooperatif Hamas yang seharusnya memenuhi salah satu tujuan utama perang Tel Aviv itu justru ditolak oleh pihak Israel. Kajian mendalam yang dirilis oleh Dr. Mohanad Mustafa, peneliti di Al Jazeera Centre for Studies, mengungkapkan fakta kunci: substansi perselisihan saat ini bukan lagi berpusat pada senjata Hamas, melainkan pada keengganan mutlak Israel untuk keluar dari Jalur Gaza.

Studi tersebut menjelaskan bahwa dokumen anyar ini disusun sebagai panduan teknis yang presisi guna mengeksekusi “Rencana Trump”, setelah formulasi terdahulu kerap ditafsirkan secara sepihak oleh Tel Aviv untuk menghindar dari kewajiban diplomatisnya.

Mustafa memproyeksikan Israel tidak akan pernah menyetujui substansi inti perjanjian tersebut (meski mungkin sekadar bersikap kooperatif di permukaan) karena variabel utamanya kini adalah mempertahankan pendudukan militer secara permanen.

Kartu Truf Terakhir Hamas

Sikap kooperatif Hamas tidak muncul secara mendadak. Sepanjang Juli, Hamas menunjukkan fleksibilitas diplomasi yang signifikan, diawali dengan pembubaran Komite Darurat Pemerintah Gaza hingga berujung pada kesepakatan penyerahan kontrol senjata kepada Komite Teknokrat Palestina.

Dampak praktis dari skema ini sangat jelas: Hamas secara sukarela memotong perannya sebagai otoritas pemerintahan maupun kekuatan militer di Jalur Gaza. Anggota delegasi perundingan Hamas, Ghazi Hamad, menegaskan bahwa apa yang disodorkan kelompoknya merupakan “konsesi demi menyelamatkan rakyat Palestina” dari genosida dan skema pengusiran yang dilancarkan Tel Aviv.

Kesepakatan yang diraih lewat serangkaian perundingan alot di Kairo ini diresmikan tak lama setelah Khalil al-Hayya terpilih sebagai Ketua Kantor Politik Hamas. Presiden AS Donald Trump bahkan sempat menyambut kesepakatan tersebut sebagai “pencapaian bersejarah” yang menjamin pelucutan senjata kelompok perlawanan di Gaza.

Namun, mengapa Hamas akhirnya bersedia melepas isu senjata, sebuah aspek yang selama ini menjadi benteng pertahanan paling rumit dalam negosiasi?

Studi tersebut mengurai beberapa pemicu utama:

1. Agresi Tanpa Henti dan Pendudukan Wilayah: Israel secara konsisten menolak angkat kaki dan terus memperluas ekspansi militernya hingga menguasai sekitar 60 hingga 70 persen wilayah Jalur Gaza. Eskalasi pembunuhan tetap berjalan meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani pada Oktober 2025. Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sekitar 1.225 warga Palestina gugur sejak penandatanganan kesepakatan tersebut, dengan 150 korban jiwa di antaranya jatuh sepanjang bulan Juli saja.
2. Tergerusnya Kartu Penekan (Leverage): Pembebasan seluruh tawanan Israel (terutama yang masih hidup) pada tahap awal kesepakatan membuat posisi tawar Hamas menyusut. Tanpa adanya tawanan, Israel secara bertahap kembali melancarkan pengeboman dan mengingkari komitmen tahap awal, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan.
3. Pengalihan Isu Senjata: Senjata tak lagi berfungsi sebagai alat penekan efektif seperti halnya kartu tawanan, melainkan menjadi dalih utama yang dipakai Israel untuk menolak mundur.

Hamas akhirnya memilih melepas isu senjata dengan jaminan dari Dewan Perdamaian dan Washington bahwa pelucutan tersebut akan mengunci Israel tanpa alasan lagi untuk bertahan. Namun, Hamas menuntut empat jaminan ketat dalam skema perundingan Kairo:

• Penyimpanan, Bukan Pemusnahan: Senjata hanya disimpan dan diamankan, tidak dihancurkan, serta diserahkan kepada Komite Teknokrat Palestina, bukan kepada Israel atau pasukan asing.
• Prinsip Pararelisme: Proses pelucutan senjata harus berjalan sejajar dan simultan dengan penarikan mundur militer Israel serta penghentian total operasi militer dan pengeboman.
• Pembubaran Milisi Pro-Israel: Pembubaran seluruh milisi bersenjata bentukan Israel di dalam Gaza dan larangan integrasi anggotanya ke dalam struktur keamanan baru.
• Protokol Kemanusiaan dan Politik: Pelaksanaan bantuan kemanusiaan secara penuh, dimulainya rekonstruksi, serta pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri (self-determination) rakyat Palestina menuju pembentukan negara merdeka.

Lima Hari Keheningan Tel Aviv

Sebelum kesepakatan diumumkan, Kabinet Terbatas (Security Cabinet) Israel sebenarnya telah menyetujui masuknya Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional ke zona uji coba di selatan Gaza—dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sebagai satu-satunya pihak yang menentang.

Namun, setelah Trump mengumumkan kesepakatan tersebut pada 31 Juli, Pemerintah Israel memilih bungkam secara resmi selama lima hari berturut-turut.

Menurut analisis Mustafa, keheningan ini merupakan taktik kalkulatif Netanyahu. Menolak langsung pengumuman Trump akan memicu konfrontasi terbuka dengan Gedung Putih. Posisi Netanyahu kian terjepit setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (seorang penganjur kuat Israel) turut memuji kesepakatan itu sebagai rekor kemenangan diplomasi AS.

Di internal Israel, perpecahan tak terelakkan. Pihak pragmatis menilai kesepakatan harus diterima karena melucuti Hamas adalah salah satu tujuan utama perang. Sebaliknya, faksi sayap kanan seperti Ben-Gvir menuntut perang dilanjutkan dan warga Gaza diusir.

Menteri dari faksi Religious Zionism mendesak pembatalan izin masuk bagi Dewan Perdamaian. Oposisi Israel pun mengkritik bahwa skema “penyimpanan senjata” di bawah pengawasan komite Palestina masih memberi celah bagi Hamas untuk mengambilnya kembali di kemudian hari.

Manuver Israel Mengubah Persyaratan

Tel Aviv lantas bergerak mengubah fondasi kesepakatan. Pada 3 Agustus, Utusan Dewan Perdamaian Nikolay Mladenov bertemu Netanyahu untuk mendesak penghentian serangan. Namun pascamekanisme tersebut, skema perjanjian mendadak bergeser: penarikan pasukan Israel diubah menjadi dilakukan setelah pelucutan senjata selesai—bukan lagi secara simultan. Istilah “penarikan penuh dari Gaza” pun dikikis menjadi sekadar “penarikan bertahap di titik tertentu.”

Perubahan ini merusak jaminan inti yang membuat Hamas bersedia bernegosiasi sejak awal.

Pada 4 Agustus, Netanyahu akhirnya mengumumkan penolakan resmi terhadap draft kesepakatan. Israel menyodorkan tuntutan baru: pemusnahan total senjata (bukan penyimpanan), penolakan penarikan pasukan sebelum pelucutan terverifikasi 100%, penolakan keterlibatan Turki dan Qatar dalam tim verifikasi, serta penolakan penghentian permanen operasi militer.

Netanyahu bahkan menyindir optimisme Washington dengan berseloroh: “Trump dan timnya percaya mereka mampu melucuti senjata Hamas, mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya.”

Ketika Senjata Bukan Lagi Alasan: Mengapa Israel Ingin Bertahan?

Studi Al Jazeera Centre for Studies sampai pada kesimpulan krusial: Jika pelucutan senjata Hamas adalah tujuan utama perang bagi Israel, draft kesepakatan ini sebenarnya telah memberikan hampir seluruh tuntutan Tel Aviv.

Senjata dikumpulkan, didata, dan disimpan di lokasi terisolasi di bawah pengawasan internasional, yang secara otomatis memudahkan Israel untuk memantau bahkan menghancurkannya sewaktu-waktu.

Keputusan Hamas untuk melepas persenjataannya merupakan pergeseran konseptual yang sangat mendasar. Maka, penolakan tetap dari Israel membuktikan bahwa masalah sesungguhnya bukan lagi senjata Hamas, melainkan keengganan Israel untuk meninggalkan Gaza.

Keempat tujuan resmi perang Israel sebenarnya telah atau dapat tercapai melalui kesepakatan ini:

1. Pembebasan Tawanan: Telah tuntas pada Fase Pertama (Oktober 2025).
2. Pelucutan Senjata Hamas: Dijamin dalam draft kesepakatan baru.
3. Penumbangan Pemerintahan Hamas: Terwujud lewat pembubaran komite pemerintahan pada Juli.
4. Pemusnahan Ancaman Keamanan: Secara taktis telah tercapai sejak penguasaan wilayah Rafah pada Mei 2024.

Ketika seluruh tujuan perang telah berada di depan mata, mengapa Netanyahu tetap menolak mundur? Studi ini memetakan tiga dorongan utama:

1. Motif Ideologis: Bagi kelompok sayap kanan Israel, perang ini telah bergeser dari sekadar respons keamanan menjadi proyek re-okupasi dan re-kolonisasi Jalur Gaza, menghidupkan kembali pemukiman Yahudi yang sempat digusur pada 2005.
2. Doktrin Keamanan Baru: Israel bertekad membangun zona penyangga (buffer zone) permanen yang luas di dalam wilayah Gaza, yang steril dari penduduk maupun infrastruktur sipil.
3. Kalkulasi Politik Elektoral: Netanyahu enggan menghadapi pemilu dengan menyerahkan kontrol Gaza kepada komite teknokrat Palestina. Konsstituen sayap kanan menuntut pendudukan permanen, dan kompromi apa pun dipandang sebagai bunuh diri politik bagi Netanyahu.

Pada akhirnya, isu pelucutan senjata telah bergeser fungsi di tangan rezim Israel: dari yang semula merupakan tujuan perang, kini berubah menjadi sekadar dalih diplomasi.

Ketika Hamas telah meletakkan posisinya sebagai kekuatan militer dan pemerintahan, pertanyaan mendasar dalam negosiasi Gaza kini telah berbalik secara radikal: Jika Hamas telah bersedia menepi, lantas apa lagi alasan Israel untuk tidak pergi? Jawabannya gamblang: Israel memang tidak pernah berniat untuk pergi.

*Diterjemahkan dan diolah dari Al Jazeera Centre for Studies