TEPI BARAT – Israel berencana membangun lebih dari 42 permukiman baru di wilayah utara Tepi Barat. Rencana tersebut dinilai bukan hanya perluasan permukiman, melainkan bagian dari strategi untuk memisahkan wilayah Palestina, mengisolasi sejumlah kota, dan mengubah komposisi demografi kawasan.
Muhammad Azem, Direktur Wilayah Utara pada Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina, mengatakan rencana itu menyasar sejumlah wilayah di Tepi Barat bagian utara. Menurut dia, proyek tersebut berpotensi memutus hubungan geografis antwilayah Palestina sekaligus memperkuat kendali Israel atas kawasan tersebut.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Azem menyebut Nablus dan Jenin sebagai dua wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas permukiman ilegal secara signifikan.
Pemerintah Israel, kata dia, telah mengumumkan pembangunan sembilan permukiman baru di Provinsi Nablus. Pembangunan infrastruktur untuk proyek tersebut bahkan mulai berjalan, termasuk jaringan air, listrik, dan jalan.
Permukiman baru untuk memutus wilayah Palestina
Azem menjelaskan, pembangunan permukiman baru itu diarahkan untuk memisahkan Nablus dari Jenin dan menghambat hubungan geografis maupun sosial antara wilayah-wilayah Palestina di utara Tepi Barat.
Di sisi lain, proyek tersebut juga dirancang untuk menghubungkan kawasan itu dengan Lembah Yordan, hingga Jericho dan Lembah Yordan bagian timur.
Menurut Azem, perluasan permukiman merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk menggantikan penduduk Palestina dengan pemukim Israel. Pembangunan permukiman dan pos-pos permukiman ilegal dinilai bertujuan menciptakan perubahan geografis serta demografis yang dapat membuka jalan bagi aneksasi dan Yudaisasi Tepi Barat.
Aktivitas permukiman di Nablus dan Jenin juga disertai pemindahan ratusan keluarga Israel ke permukiman dan pos-pos baru. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran pergerakan tersebut adalah kawasan timur Nablus.
Azem mencontohkan Desa Salem, di timur Nablus, yang kini memiliki pos permukiman ilegal baru di atas tanahnya. Menurut dia, pos tersebut diarahkan untuk menghubungkan permukiman Homesh dengan Elon Moreh, lalu meluas ke Lembah Yordan dan wilayah Jenin.
Rencana itu juga mencakup permukiman yang kembali diaktifkan setelah sebelumnya dikosongkan pada 2005.
Sebanyak 45 persen wilayah Sebastia masuk sasaran
Selain Nablus dan Jenin, aktivitas permukiman Israel juga menyasar Sebastia, wilayah di utara Nablus yang memiliki sejumlah situs arkeologi penting.
Azem mengatakan Israel memanfaatkan status sebagian wilayah Sebastia yang masuk Area C, yakni kawasan Tepi Barat yang berada di bawah kendali penuh Israel, untuk menjalankan proyek permukiman dan upaya Yudaisasi.
Menurut dia, lebih dari 45 persen wilayah Sebastia masuk dalam sasaran pengambilalihan dan penyitaan tanah. Langkah tersebut disebut bertujuan menghubungkan kawasan itu dengan jaringan permukiman yang membentang antara Nablus dan Jenin.
Pemerintah Israel, lanjut Azem, terus memperluas pembangunan permukiman dan pos-pos ilegal di seluruh Tepi Barat, dengan fokus khusus di wilayah utara. Kebijakan ini dinilai memperkuat penguasaan Israel atas tanah sekaligus membatasi keterhubungan antwilayah Palestina.
Data Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina menunjukkan, selama tiga tahun perang genosida di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, sebanyak 211 pos permukiman ilegal baru telah didirikan di Tepi Barat. Sebagian besar pos tersebut berkarakter permukiman pastoral atau berbasis peternakan.
Sebanyak 62 pos berada di Ramallah dan Al-Bireh, 57 di Hebron, 38 di Nablus, 29 di Bethlehem, dan 15 di Al-Quds. Sisanya tersebar di sejumlah provinsi lain.
Dalam periode yang sama, lembaga perencanaan Israel telah mengkaji 415 rencana pembangunan permukiman dan mengumumkan 97 tender pembangunan yang mencakup 15.760 unit permukiman.
Dari jumlah itu, 84 tender berada di Tepi Barat dengan total 12.872 unit. Sementara 13 tender lainnya berada di dalam batas administrasi Kota Al-Quds dan mencakup 2.888 unit.
Israel ambil 26 dunam tanah untuk jalur darurat
Perluasan permukiman juga berlangsung melalui penerbitan perintah militer untuk mengambil alih tanah Palestina.
Organisasi Al-Baidar untuk Pembelaan Hak Badui dan Desa-desa Terdampak memperingatkan dampak perintah militer Israel yang menetapkan pengambilalihan sekitar 26 dunam atau 2,6 hektare tanah di Desa Deir Nizam, Umm Safa, dan Attara, barat laut Ramallah.
Tanah tersebut akan digunakan untuk membangun jalur darurat permukiman Ateret–Naveh Tzuf dengan alasan kebutuhan militer.
Menurut Al-Baidar, dampak pengambilalihan itu tidak hanya menyangkut luas tanah yang tercantum dalam perintah militer. Pembatasan akses, gangguan terhadap kegiatan pertanian, dan perubahan jalur mobilitas juga berpotensi memengaruhi lahan-lahan di sekitarnya.
Organisasi itu menilai pembangunan jalur tersebut akan memperkuat keterhubungan antpermukiman Israel dengan mengorbankan kesinambungan geografis wilayah Palestina. Kondisi ini dinilai dapat semakin menghambat peluang pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Pengawas Umum Al-Baidar, Hassan Mleihat, mengatakan dampak pengambilalihan tanah dapat meluas akibat pembatasan keamanan yang diberlakukan Israel. Pemilik tanah berpotensi kesulitan mencapai ladang mereka, sementara jalur pergerakan warga juga dapat berubah.
Al-Baidar mendesak Israel menghentikan perintah militer yang berkaitan dengan pengambilalihan tanah di Deir Nizam, Umm Safa, dan Attara. Organisasi itu juga meminta seluruh prosedur pembangunan jalur permukiman ditangguhkan serta hak warga Palestina atas tanah dan kebebasan bergerak dilindungi.
Selain itu, Al-Baidar meminta PBB dan lembaga hukum serta hak asasi manusia internasional memantau keputusan tersebut dan mendokumentasikan dampaknya di lapangan.
Organisasi itu menegaskan alasan militer tidak boleh digunakan sebagai kedok untuk mengambil alih tanah Palestina secara permanen atau menjadikannya bagian dari perluasan permukiman Israel.
