Sebuah kampanye disinformasi yang menjangkau 30 negara terungkap menghabiskan dana 6,12 juta pound sterling atau sekitar 8,2 juta dolar AS untuk menyebarkan narasi rasis dan anti-Muslim melalui berbagai platform digital. Kampanye itu diperkirakan menghasilkan 800 juta tayangan iklan di Eropa, Amerika, Asia, dan Timur Tengah.
Temuan tersebut dipaparkan dalam laporan penelitian berjudul The Great Replacement Factory atau “Pabrik Teori Penggantian Besar”, yang disusun Mark Owen Jones dan Suhan D’Souza. Keduanya menyebut operasi ini sebagai salah satu kampanye pengaruh dan disinformasi terbesar yang pernah terdokumentasi.
Laporan itu mencatat, kampanye berlangsung sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2026. Berbagai materi propaganda disebarkan melalui iklan berbayar di media sosial, video yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI), lagu, parodi permainan video, hingga penggunaan ulang rekaman visual yang sudah ada.
Materi-materi tersebut dirancang untuk mendorong sentimen rasis dan kebencian terhadap Muslim, imigran, Qatar, serta Iran. Salah satu narasi yang disebarkan menggambarkan warga Uni Emirat Arab membeli bangunan di Eropa untuk mengubahnya menjadi masjid. Iklan lain menggunakan slogan provokatif seperti “Ini adalah invasi” dan “Qatar sedang mengislamkan Eropa”.
Menurut laporan tersebut, kampanye itu berupaya mempopulerkan teori konspirasi rasial yang dikenal sebagai Great Replacement atau “Penggantian Besar”. Teori yang dianut sebagian kelompok ekstrem kanan nasionalis kulit putih itu mengklaim adanya rencana terorganisasi untuk menggantikan penduduk kulit putih Eropa dengan kelompok masyarakat keturunan non-Eropa melalui migrasi dan perubahan demografi.
Jejak operasi mengarah ke Israel
Penelusuran Jones dan D’Souza menemukan sejumlah indikasi yang menghubungkan kampanye tersebut dengan entitas yang beroperasi dari Israel. Namun, keduanya menegaskan belum memiliki bukti konklusif bahwa pemerintah Israel berada di balik operasi tersebut.
D’Souza mengatakan kepada The National bahwa ia tidak dapat memastikan Israel secara langsung mengendalikan kampanye itu. Meski demikian, menurut dia, bukti yang ditemukan menunjukkan sejumlah pihak yang terlibat dalam operasi tersebut berbasis di Israel dan memiliki hubungan dengan kampanye pengaruh yang pernah dijalankan pemerintah Israel.
Laporan itu juga mengungkap bahwa peneliti menelusuri tahap awal kampanye hingga ke Israel melalui sejumlah perusahaan perantara di Vietnam.
Setelah Meta, perusahaan induk Facebook, mengambil tindakan terhadap jaringan tersebut pada Mei 2024, kampanye kembali muncul pada November tahun yang sama. Operasi itu kemudian menggunakan sejumlah entitas bisnis yang berbasis di Brasil untuk melanjutkan penyebaran konten.
Investigasi mencatat sedikitnya 1.473 iklan di Facebook, 189 video di YouTube, serta 359 iklan dan 105 video yang diunggah melalui akun-akun TikTok.
Mayoritas komentar mendukung sentimen anti-Muslim
Untuk mengukur dampak kampanye terhadap pengguna, kedua peneliti menganalisis 406 komentar pada iklan Facebook yang menyasar masyarakat Inggris sepanjang 2024.
Hasilnya menunjukkan 61 persen komentar mengandung dukungan terhadap pandangan anti-Muslim. Temuan ini memperlihatkan bagaimana kampanye digital tidak hanya menyebarkan propaganda, tetapi juga berpotensi memperkuat sentimen kebencian di kalangan pengguna.
Meta sebelumnya mengakui bahwa tahap awal operasi tersebut menghabiskan sekitar 900 ribu pound sterling untuk iklan di platformnya pada 2024.
Kepada The National, Meta menyatakan perusahaan terus mengidentifikasi dan menindak perilaku terkoordinasi yang tidak autentik. Standar platformnya, kata perusahaan itu, melarang ujaran kebencian, disinformasi berbahaya, praktik menyesatkan, serta aktivitas terkoordinasi yang menggunakan identitas palsu.
Temuan investigasi tersebut mendorong Jones dan D’Souza meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap iklan politik dan kampanye pengaruh di platform digital.
Keduanya menilai pemeriksaan identitas pengiklan perlu diperketat. Penindakan terhadap jaringan disinformasi terorganisasi juga harus dipercepat agar kampanye serupa tidak kembali beroperasi melalui akun baru maupun perusahaan perantara setelah jaringan sebelumnya ditutup.
Laporan itu menyimpulkan, besarnya anggaran, luasnya jangkauan geografis, serta beragamnya metode penyebaran menunjukkan bahwa operasi tersebut dijalankan secara terorganisasi. Namun, siapa yang secara definitif membiayai kampanye dan memberikan instruksi akhir masih belum terungkap.
