HEBRON — Ratusan keluarga Palestina di Hebron, Tepi Barat yang diduduki, terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah pasukan penjajah Israel memerintahkan pengosongan bangunan dengan ancaman senjata. Di tengah pengepungan, penutupan jalan, penghancuran bangunan, dan penyitaan rumah untuk dijadikan pos militer, warga menghadapi ketidakpastian: kapan mereka bisa pulang dan apakah rumah mereka masih dapat ditempati.
Banyak keluarga meninggalkan rumah tanpa sempat membawa kebutuhan pokok. Obat-obatan, pakaian, barang pribadi, hingga mainan anak-anak tertinggal di dalam rumah. Perempuan, anak-anak, lansia, dan pasien penyakit kronis kini harus mencari tempat berlindung sekaligus memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, tanpa kepastian kapan operasi militer berakhir.
Di kawasan Deir Baha, Al-Jilda, Farsh al-Hawa, dan sejumlah wilayah lain di kota itu, dampak operasi militer tidak berhenti pada pengosongan rumah. Penghancuran bangunan, pembatasan pergerakan, dan penutupan usaha turut mengganggu kehidupan warga. Sejumlah rumah Palestina bahkan diambil alih dan dialihfungsikan menjadi pos militer maupun tempat pemeriksaan dan interogasi.
Bagi keluarga yang terusir, persoalannya bukan semata-mata kehilangan tempat tinggal. Mereka juga menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian dan hak untuk kembali ke rumah sendiri.
Ribuan Warga Terdampak Pengusiran
Data terbaru Pemerintah Kota Hebron menunjukkan, operasi militer tersebut berdampak pada 379 keluarga yang terdiri atas 2.456 orang. Di antara mereka terdapat 171 bayi, 204 lansia, 27 penyandang disabilitas, dan 159 orang dengan penyakit kronis.
Namun, menurut data pemerintah kota, baru 154 orang yang tercatat berada di tempat aman. Angka ini menggambarkan besarnya kebutuhan kemanusiaan yang muncul setelah warga dipaksa meninggalkan rumah, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota dengan kebutuhan perawatan kesehatan berkelanjutan atau memerlukan tempat tinggal khusus.
Wali Kota Hebron, Yusuf al-Jaabari, mengatakan pasukan penjajah mengepung kota itu beserta sejumlah desa di sekitarnya. Warga diperintahkan meninggalkan rumah melalui pengeras suara. Akibatnya, perempuan, anak-anak, dan lansia terpaksa keluar ke jalan tanpa tempat berlindung yang jelas.
Hingga kini, warga belum memperoleh kepastian mengenai berakhirnya operasi militer maupun kemungkinan untuk kembali ke rumah masing-masing.
Kesulitan paling berat dialami pasien yang tidak dapat mengakses obat-obatan dan perlengkapan medis. Lansia serta penyandang disabilitas juga harus menghadapi kondisi pengungsian yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, anak-anak kehilangan lingkungan keluarga yang stabil dan tempat aman yang selama ini mereka kenal.
Pemerintah Kota Hebron telah menetapkan status darurat dan membuka sejumlah pusat penampungan, antara lain Pusat Anak-anak Is’ad dan Pusat Korea-Palestina. Langkah ini dilakukan bersama lembaga mitra dan organisasi masyarakat setempat untuk menyediakan tempat berlindung bagi keluarga yang terdampak.
Namun, penampungan sementara belum menyelesaikan persoalan. Selama operasi militer berlanjut dan waktu kepulangan belum jelas, keluarga pengungsi harus menanggung kebutuhan tambahan untuk memperoleh makanan, air, pakaian, obat-obatan, serta perlengkapan anak-anak.
Rumah Dihancurkan, Bangunan Disita
Bersamaan dengan pengusiran warga, pasukan penjajah Israel terus menghancurkan dan meratakan bangunan Palestina di sejumlah wilayah Hebron. Sasaran penghancuran mencakup rumah, fasilitas usaha, dan properti yang menjadi tumpuan kehidupan sehari-hari warga.
Jurnalis Hebron, Amer Abu Arafah, mengatakan penghancuran terkonsentrasi di kawasan Farsh al-Hawa. Di wilayah tersebut, sekitar 14 dunum lahan telah diratakan dan lebih dari tujuh bangunan dihancurkan. Sebuah rumah besar dengan luas sekitar 600 meter persegi juga menjadi sasaran.
Menurut Abu Arafah, pasukan penjajah masih menggerebek dan menggeledah rumah-rumah di berbagai bagian kota. Penutupan pintu masuk dan pembatasan pergerakan membuat warga kesulitan menjangkau tempat tinggal mereka. Upaya untuk kembali bahkan berisiko berujung pada pemukulan atau tindakan kekerasan.
Ia mencontohkan kasus kepala keluarga besar Shawar, seorang lansia yang berusaha kembali ke rumahnya di kawasan Ain Deir Baha untuk mengambil obat-obatan. Pria itu sebelumnya telah dipaksa meninggalkan rumah. Menurut keterangan Abu Arafah, ia kemudian diserang dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Kekhawatiran warga semakin besar setelah pasukan penjajah menyita sejumlah bangunan dan rumah untuk dijadikan fasilitas militer.
Abu Arafah menyebut sebuah gedung di bagian utara Hebron telah diambil alih dan diubah menjadi pos militer. Sebuah rumah milik keluarga Natshah di kawasan permukiman Az-Zaytun, selatan kota, juga disita. Pemiliknya ditangkap, sedangkan rumah tersebut dialihfungsikan menjadi barak militer.
Rumah dan vila lainnya, menurut Abu Arafah, diubah menjadi tempat pemeriksaan dan interogasi serta lokasi komando pasukan. Kendaraan yang mengangkut air dan bahan makanan juga terlihat memasuki beberapa lokasi tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pasukan akan bertahan di sana dalam waktu lama.
Penyitaan rumah bukan hanya membuat pemiliknya kehilangan tempat tinggal. Jika bangunan terus digunakan untuk kepentingan militer atau kemudian dihancurkan, peluang warga untuk kembali dapat semakin kecil, bahkan setelah operasi militer berakhir.
Abu Arafah memperingatkan, penempatan pasukan secara permanen di kawasan permukiman dapat menghambat kepulangan warga. Kekhawatiran itu bertambah setelah lembaga penyiaran publik Israel, menurut laporan sumber, mengutip sumber keamanan yang menyatakan bahwa operasi di Hebron mungkin berlangsung hingga melewati pemilihan umum.
Bagi keluarga yang terusir, kemungkinan berlanjutnya operasi tersebut berarti ketidakpastian yang semakin panjang. Mereka tidak hanya menunggu kesempatan pulang, tetapi juga menghadapi risiko rumah dan harta benda mereka tidak lagi dapat digunakan seperti sebelumnya.
Pengepungan Melumpuhkan Ekonomi
Dampak operasi militer tidak hanya dirasakan keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Pengepungan juga memukul kehidupan ekonomi Hebron, salah satu pusat produksi, industri, dan perdagangan utama di wilayah Palestina.
Ribuan keluarga di kota itu bergantung pada pekerjaan harian, pabrik, bengkel, dan usaha perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika akses jalan dibatasi dan pergerakan barang terganggu, sumber penghasilan mereka ikut terancam.
Abu Arafah mengatakan pengepungan membatasi arus masuk dan keluar bahan makanan serta kebutuhan pokok. Banyak pekerja tidak dapat mencapai tempat kerja, sementara pengangkutan barang terhenti di sejumlah wilayah. Akibatnya, sejumlah pabrik dan kegiatan ekonomi terpaksa berhenti beroperasi.
Menurut dia, sekitar 40 persen pabrik telah tutup akibat sulitnya akses pekerja dan terganggunya distribusi barang. Sejumlah usaha lain juga terdampak karena mengalami kerusakan atau berada di dekat lokasi operasi militer.
Wali Kota Yusuf al-Jaabari turut memperingatkan dampak ekonomi yang ditimbulkan pengepungan. Ia menyatakan Hebron menyumbang sekitar 40 persen perekonomian nasional Palestina. Puluhan hingga ratusan pabrik, menurut dia, berhenti beroperasi karena pembatasan pergerakan, kesulitan pekerja mencapai tempat kerja, dan terhambatnya pengiriman barang.
Terhentinya kegiatan ekonomi langsung memengaruhi kehidupan rumah tangga. Pekerja kehilangan pendapatan ketika pabrik tutup dan usaha perdagangan terhenti. Pada saat yang sama, keluarga yang mengungsi justru menghadapi pengeluaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup di luar rumah mereka.
Mereka harus mencari makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara, sementara sumber penghasilan semakin sulit diperoleh. Dengan demikian, kehilangan rumah dan kehilangan pekerjaan menjadi dua persoalan yang saling memperparah.
Kerusakan juga meluas ke infrastruktur kota. Al-Jaabari menyebut jalan, jaringan air, dan saluran pembuangan turut terdampak. Sejumlah peralatan milik pemerintah kota juga disita. Di tengah kehadiran kendaraan militer, jalan-jalan Hebron tampak jauh lebih sepi dibandingkan aktivitas biasanya.
Al-Jaabari menggambarkan Hebron sebagai kota yang dilanda bencana. Kerusakan kemanusiaan, ekonomi, dan layanan publik terjadi bersamaan, sementara warga semakin kesulitan mengakses kebutuhan sehari-hari.
Penangkapan dan Kekerasan Memperburuk Ketakutan
Di tengah pengusiran, penghancuran bangunan, dan penutupan jalan, pasukan penjajah juga melanjutkan penangkapan di sejumlah wilayah Provinsi Hebron. Sejumlah orang yang dibebaskan dilaporkan mengalami pemukulan dan penghinaan selama berada dalam tahanan.
Abu Arafah mengatakan ia telah mendokumentasikan lebih dari 49 kasus penangkapan. Sebagian orang yang ditangkap telah dibebaskan, sementara lainnya masih ditahan.
Menurut keterangannya, sejumlah warga yang dibebaskan mengaku mengalami pemukulan, penghinaan, ejekan, dan makian selama menjalani penahanan. Abu Arafah mengatakan ia melihat bekas memar pada tubuh beberapa orang setelah mereka dibebaskan.
Penangkapan dan dugaan kekerasan tersebut menambah ketakutan warga yang sebelumnya sudah menghadapi penutupan kawasan permukiman dan penyitaan rumah. Mereka tidak mengetahui apakah rumahnya masih bisa ditempati ketika operasi berakhir atau justru akan berubah menjadi fasilitas militer. Mereka juga tidak memiliki kepastian bahwa harta benda mereka akan terhindar dari penghancuran.
Kondisi ini menjadi lebih berat bagi keluarga yang memiliki bayi, lansia, penyandang disabilitas, dan pasien penyakit kronis. Kebutuhan mereka tidak cukup dipenuhi dengan menyediakan tempat tinggal sementara. Mereka juga memerlukan perawatan kesehatan berkelanjutan, obat-obatan, lingkungan yang layak bagi anak-anak, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan harian.
Warga Menuntut Bisa Pulang
Di tengah pengepungan dan penempatan pasukan Israel di kawasan permukiman, kepulangan ke rumah menjadi kebutuhan paling mendesak bagi keluarga terdampak. Mereka meninggalkan rumah tanpa mengetahui berapa lama operasi militer akan berlangsung atau persyaratan apa yang harus dipenuhi agar dapat kembali.
Pemerintah Kota Hebron dan berbagai lembaga lokal berupaya menyediakan tempat penampungan serta bantuan bagi keluarga yang terdampak. Namun, kemampuan mereka terbatas di tengah besarnya kebutuhan, terlebih jika pengungsian berlangsung lama, pabrik dan usaha tetap tutup, serta pergerakan warga terus dibatasi.
Kekhawatiran juga meningkat karena sejumlah bangunan telah dihancurkan, sementara rumah-rumah lain disita dan dialihfungsikan menjadi fasilitas militer. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib properti warga dan kemungkinan mereka memulihkan kehidupan seperti semula setelah operasi berakhir.
Krisis di Hebron karena itu tidak bisa dipandang sekadar sebagai pengosongan rumah untuk sementara waktu. Pengusiran telah berkelindan dengan hilangnya tempat tinggal, terputusnya mata pencaharian, terbatasnya mobilitas, dan ancaman terhadap stabilitas keluarga serta kehidupan sosial. Dampaknya menjangkau keluarga yang mengungsi maupun warga lain di kota dan provinsi tersebut.
Di antara mereka yang menunggu kepastian kepulangan, anak-anak, pasien, dan lansia menghadapi risiko paling mendesak. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang aman dan perawatan yang sulit dipenuhi dalam kondisi pengungsian.
Bagi keluarga yang dipaksa meninggalkan rumah, kepulangan bukan sekadar kembali ke bangunan yang melindungi mereka dari panas dan hujan. Mereka ingin mendapatkan kembali rasa aman, privasi, harta benda, dan sumber penghasilan yang menopang kehidupan sehari-hari.
Namun, selama tidak ada kepastian kapan mereka dapat pulang, ancaman pengungsian berkepanjangan tetap membayangi. Jika pengepungan dan operasi militer terus berlangsung, kerugian yang dialami warga bukan hanya kehilangan rumah, melainkan juga kehilangan pijakan ekonomi dan kestabilan sosial yang selama ini menopang kehidupan mereka.
