Ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melancarkan operasi militer yang disebutnya belum pernah terjadi sejak Perang Enam Hari pada 1967 membuka kemungkinan eskalasi baru di Tepi Barat. Di balik dalih keamanan, ancaman itu berkelindan dengan agenda kelompok kanan Israel untuk mengakhiri perlawanan dengan memaksakan kendali atas wilayah Palestina. Netanyahu juga berupaya memanfaatkan ketegangan tersebut untuk memperkuat posisinya menjelang pemilu.
Ancaman itu muncul setelah kontak senjata selama lebih dari 20 menit di pos pemeriksaan Farsh al-Hawa, di sebelah barat Hebron. Insiden tersebut menewaskan dua tentara Israel dan melukai sejumlah lainnya, sementara kedua pelaku Palestina syahid. Setelah perlawanan itu, Israel memperketat langkah keamanan dengan mengepung Hebron dan Halhul, disertai ancaman pembatasan tambahan serta perluasan operasi militer.
Netanyahu menyatakan militer akan memasuki kawasan tempat kedua pelaku berasal, mengevakuasi penduduk, dan menggeledah rumah-rumah untuk mencari senjata. Ia juga mengancam akan menghancurkan infrastruktur yang disebutnya sebagai sarana terorisme. Menurut Netanyahu, militer telah menyiapkan operasi besar dan hanya menunggu waktu yang tepat. Ia merujuk pada operasi Israel sebelumnya di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat bagian utara.
Koresponden Al Jazeera di Palestina, Elias Karam, menilai ancaman tersebut memiliki dua tujuan yang saling berkaitan. Pertama, mempersiapkan operasi militer berskala besar. Kedua, memanfaatkan perlawanan itu untuk kepentingan pemilu, terutama guna mencegah perpindahan suara dari kubu kanan dan menarik pemilih yang belum menentukan pilihan. Waktu penyampaian ancaman itu menjadi penting karena pemilu Israel dijadwalkan berlangsung empat hari kemudian.
Direktur Lembaga Media Palestina, Ibrahim al-Madhoun, berpandangan bahwa Israel berusaha menjadikan perlawanan tersebut sebagai pembenaran bagi langkah-langkah yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut dia, langkah itu menyasar keberadaan warga Palestina beserta institusi mereka, sekaligus mendorong pengusiran dan aneksasi wilayah.
Al-Madhoun memperingatkan bahwa ancaman eskalasi mencerminkan agenda Netanyahu yang lebih luas: meningkatkan konfrontasi dengan warga Palestina dan mengubah tatanan kehidupan di Tepi Barat.
Ia mengaitkan agenda tersebut dengan tekanan yang dihadapi warga Palestina setiap hari, mulai dari penangkapan, pos pemeriksaan, pembatasan mata pencaharian, serangan pemukim, hingga upaya perampasan tanah. Tekanan itu, menurut dia, perlahan mengubah sejumlah wilayah Palestina menjadi tempat yang semakin sulit dihuni.
Tanpa langkah nyata dari komunitas internasional dan negara-negara kawasan, Al-Madhoun khawatir tekanan tersebut akan memicu eskalasi luas yang dampaknya sulit dikendalikan.
Logika di Balik Rencana Penentuan
Latar belakang politik dari langkah tersebut berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai Rencana Penentuan atau Plan of Decisiveness. Gagasan ini pernah disuarakan Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Dalam pandangan politik mereka, rencana tersebut bertujuan menutup peluang berdirinya negara Palestina dan memperkokoh kendali Israel atas wilayah pendudukan. Pada akhirnya, agenda itu mengarah pada penundukan masyarakat Palestina beserta institusi politiknya.
Arah tersebut terlihat dalam seruan Smotrich agar Israel melancarkan operasi militer menyeluruh di Tepi Barat untuk membubarkan Otoritas Palestina dan mengumpulkan senjata. Ben-Gvir juga menyerukan pembubaran otoritas tersebut dengan alasan menolak keberadaan apa yang ia sebut sebagai “negara teror”.
Pernyataan kedua menteri itu menunjukkan bahwa sasaran yang dibicarakan tidak terbatas pada pengejaran pelaku perlawanan di Hebron. Yang turut dipersoalkan adalah keberadaan struktur politik Palestina itu sendiri.
Karam mengatakan para pemimpin kanan Israel ingin memperlakukan Tepi Barat seperti Jalur Gaza dan Lebanon selatan, yakni melalui pembunuhan, penghancuran, pelucutan senjata, dan pengusiran penduduk. Dalam kerangka itu, ancaman operasi militer terbaru menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan perlawanan dan membentuk ulang realitas kehidupan warga Palestina.
Untuk menjelaskan pernyataan Netanyahu tentang operasi yang belum pernah terjadi sejak 1967, Karam mengingatkan pada Operasi Perisai Pertahanan (Operation Defensive Shield) yang dilancarkan Israel pada 2002. Dalam operasi tersebut, Israel mengerahkan tank dan puluhan ribu tentara, lalu memberlakukan kontrol keamanan yang luas di Tepi Barat.
Pengalaman itu memperlihatkan bagaimana operasi militer berskala besar digunakan untuk kembali menegakkan kendali Israel atas kota-kota dan kamp-kamp pengungsi Palestina.
Perbandingan dengan operasi sebelumnya juga menjadi perhatian pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa. Ia mengatakan militer Israel dahulu menarik pasukannya dari kamp pengungsi Jenin setelah operasi pada 2002. Kini, menurut dia, militer justru memasuki kamp-kamp tersebut, menghancurkannya, dan terus melancarkan operasi di dalamnya.
Mustafa menilai pembunuhan, pengusiran penduduk, dan penghancuran infrastruktur yang berlangsung saat ini telah melampaui pola operasi sebelumnya, baik dari segi skala maupun durasinya.
Ia memperingatkan bahwa operasi yang diancamkan Netanyahu dapat berujung pada penguatan kendali militer Israel atas seluruh Tepi Barat, termasuk wilayah Area A yang berada di bawah administrasi Otoritas Palestina.
Jika skenario itu terwujud, menurut Mustafa, jalan menuju pembubaran Otoritas Palestina akan semakin terbuka. Langkah tersebut sekaligus dapat mengakhiri perdebatan yang selama ini berlangsung di Israel mengenai masa depan dan peran otoritas tersebut.
Permukiman Ilegal dan Kepentingan Pemilu
Ancaman mengosongkan kawasan permukiman di Hebron dan merobohkan rumah-rumah warga memberikan gambaran konkret tentang skenario yang sedang dibicarakan pemerintah Israel.
Menurut Karam, lebih dari 60 ribu warga Palestina sebelumnya telah diusir dari kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat bagian utara selama operasi militer Israel. Ia khawatir pemerintah akan menerapkan pola serupa di kawasan Hebron dan Halhul melalui evakuasi besar-besaran serta penghancuran bangunan secara sistematis.
Penghancuran bangunan di sekitar pos pemeriksaan Farsh al-Hawa juga memunculkan pertanyaan tentang sasaran dan tujuan operasi tersebut. Dalam pemberitaannya, Al Jazeera menyoroti bangunan-bangunan di sekitar lokasi perlawanan yang turut menjadi sasaran, bukan hanya rumah kedua pelaku.
Mustafa mengatakan Smotrich, yang bertanggung jawab atas administrasi sipil di wilayah pendudukan, mengambil keputusan pembongkaran itu dalam kapasitasnya sebagai menteri.
Menurut Mustafa, penghancuran rumah sebelumnya biasanya dikaitkan dengan proses hukum atau alasan militer tertentu. Namun, dalam perkembangan terakhir, keputusan semacam itu dinilai semakin banyak dikeluarkan langsung oleh menteri, termasuk dalam kasus-kasus yang menurutnya tidak memiliki dasar keamanan yang jelas.
Ia menilai perubahan tersebut mencerminkan semakin luasnya ruang bagi tindakan penghukuman terhadap warga Palestina, di tengah lemahnya mekanisme pertanggungjawaban.
Di samping operasi militer, pemerintah Netanyahu juga terus mendorong perluasan permukiman ilegal Israel. Netanyahu bahkan menyebut para pemukim sebagai “garis pertahanan terdepan”. Ia mengklaim pemerintahannya telah membangun lebih dari 100 permukiman dan pos permukiman baru, serta berjanji melanjutkan pembangunan.
Pernyataan itu memperkuat kekhawatiran Palestina bahwa eskalasi militer akan berjalan beriringan dengan upaya memperkokoh kendali Israel atas tanah mereka.
Dalam konteks tersebut, kekerasan pemukim menjadi salah satu instrumen tekanan terhadap warga Palestina, sebagaimana disinggung Al-Madhoun. Tekanan itu berlangsung bersamaan dengan pos pemeriksaan, penangkapan, dan pembatasan gerak serta mata pencaharian.
Karam memperkirakan perlawanan terhadap properti warga Palestina berpotensi meningkat dengan dukungan pemerintah dan para menterinya. Kekerasan oleh pemukim itu dapat berlangsung bersamaan dengan perluasan operasi militer yang kini diancamkan Israel.
Netanyahu Memanfaatkan Ketegangan untuk Kampanye
Karam membaca pernyataan Netanyahu sebagai bagian dari upaya menghubungkan pilihan politik dalam pemilu dengan kelanjutan konfrontasi terhadap Palestina. Netanyahu berusaha menggambarkan kemenangan kubu kanan sebagai jalan untuk mempertahankan kebijakan keras, sementara lawan politiknya dikaitkan dengan kemungkinan berdirinya negara Palestina.
Perdana menteri Israel itu merangkum pesan kampanyenya dalam slogan “Entah kanan atau Palestina”. Perlawanan di Hebron menjadi momentum untuk menggalang dukungan pemilih dan mempromosikan kebijakan yang lebih keras terhadap warga Palestina.
Namun, Karam juga menyoroti ketidakkonsistenan dalam penjelasan resmi Israel mengenai perlawanan tersebut.
Pada awalnya, militer Israel menyatakan tidak memiliki informasi intelijen sebelumnya mengenai perlawanan itu. Belakangan, militer menyebut kedua pelaku berencana menyerang warga sipil.
Menurut Karam, rekaman video yang beredar memperlihatkan kedua pria turun dari mobil dan terlibat kontak senjata dari titik yang berada di luar jangkauan pandangan tentara. Rekaman itu, dalam penilaiannya, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan yang digunakan pemerintah Israel untuk membenarkan perluasan operasi militer.
Perlawanan di Hebron kini menjadi lebih dari sekadar insiden keamanan. Ancaman Netanyahu, seruan pembubaran Otoritas Palestina, rencana pengusiran penduduk, dan perluasan permukiman ilegal memperlihatkan bahwa arah kebijakan Israel di Tepi Barat menyentuh persoalan yang lebih mendasar: masa depan keberadaan politik Palestina dan kendali atas tanahnya.
Sumber: Al Jazeera
