GAZA — Ahmad Murad tak mau lagi menunggu janji rekonstruksi Gaza yang belum juga terwujud. Sejak kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada Oktober 2025, rencana pembangunan kembali wilayah itu masih sebatas dokumen. Sementara rumah-rumah warga hancur, kebutuhan untuk kembali hidup bersama keluarga tak bisa terus ditunda.
“Tak ada yang mau membangun kembali rumah kami atau membersihkan reruntuhannya. Apa kami harus terus menunggu? Kami harus mulai bekerja dengan tangan sendiri,” kata Ahmad kepada Al Jazeera Net.
Pemuda Gaza itu lalu mengambil palu dan sekop. Ia mulai membersihkan puing-puing rumah keluarganya di jantung Kamp Pengungsi Shati, sebelah barat Kota Gaza.
Genosida di Jalur Gaza telah menghancurkan tempat tinggal dan memisahkan banyak keluarga selama bertahun-tahun. Di tengah lambannya rekonstruksi, Ahmad dan warga lainnya memilih memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Mereka berusaha menyiapkan tempat tinggal agar keluarga dapat berkumpul kembali dan mengurangi penderitaan yang sudah berlangsung hampir tiga tahun.
Membersihkan puing dengan tenaga sendiri
Selama 10 hari bekerja tanpa henti, Ahmad bersama sejumlah pekerja berhasil menyingkirkan lapisan pertama atap beton dari reruntuhan bangunan tempat tinggal mereka yang sebelumnya terdiri atas tiga lantai.
“Saya tidak sedang berusaha membangun sesuatu. Saya hanya ingin menyiapkan lahan agar bisa menjadi tempat untuk mengumpulkan kembali keluarga saya yang tercerai-berai,” ujarnya.
Ayah Ahmad yang mengalami kelumpuhan kini tinggal di tenda bersama saudara perempuannya yang menjanda dan anak-anaknya. Salah seorang saudara laki-lakinya tinggal di Gaza selatan, sedangkan yang lain berada di Jabalia, Gaza utara.
Beban biaya sewa rumah terus menghimpit keluarga itu. Pengungsian juga membuat mereka sulit memperoleh tempat tinggal yang stabil. Dalam situasi tersebut, menunggu rekonstruksi tanpa kepastian bukan lagi pilihan yang bisa mereka pertahankan.
Ahmad juga berusaha memulihkan kehidupannya dengan membuka kembali usaha pangkas rambut miliknya. Namun, untuk membersihkan reruntuhan rumah, ia tidak mampu menyewa alat berat. Ia mengandalkan perkakas sederhana dan tenaga manusia untuk menangani kerusakan yang jauh melampaui kemampuannya.
Apa yang dilakukan Ahmad menjadi gambaran upaya warga Gaza untuk bertahan di tengah kehancuran. Namun, tidak semua keluarga memiliki tenaga, peralatan, atau kemampuan fisik untuk melakukan hal serupa.
Puluhan juta ton reruntuhan
Besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan terlihat dari jumlah puing yang menutupi Jalur Gaza. Pakar infrastruktur dan rekonstruksi, Naji Sarhan, memperkirakan volume reruntuhan di wilayah itu mencapai sekitar 68 juta ton. Lebih dari satu juta ton telah disingkirkan, tetapi rumah dan infrastruktur masih membutuhkan pembangunan kembali serta rehabilitasi besar-besaran.
Kepada Al Jazeera Net, Sarhan mengatakan sekitar 330 ribu unit rumah hancur total. Sebanyak 80 ribu unit lainnya mengalami kerusakan berat hingga tidak layak dihuni. Angka tersebut berasal dari total sekitar 480 ribu unit rumah di Jalur Gaza.
Kerusakan juga meluas ke infrastruktur publik. Lebih dari 3.000 kilometer jalan rusak, demikian pula lebih dari 1.000 kilometer jaringan air bersih dan saluran pembuangan. Artinya, pemulihan Gaza tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali rumah. Jalan, jaringan air, sanitasi, dan fasilitas ekonomi juga harus dipulihkan agar kehidupan warga dapat berjalan kembali.
Berdasarkan perkiraan Sarhan yang merujuk pada laporan internasional, kebutuhan keseluruhan untuk rekonstruksi Gaza mencapai sekitar US$71,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$35,2 miliar diperlukan untuk memperbaiki kerusakan langsung.
Namun, besarnya kebutuhan tidak sebanding dengan dana yang benar-benar tersedia dan pelaksanaannya di lapangan. Proyek besar, mulai dari pembangunan rumah hingga pemulihan infrastruktur dan fasilitas ekonomi, masih tertahan. Pekerjaan yang berjalan sejauh ini umumnya terbatas pada pembukaan jalan, pengangkutan sebagian puing, dan perbaikan sejumlah layanan dasar.
Perbaikan darurat belum berarti rekonstruksi
Membersihkan reruntuhan hanyalah salah satu bagian dari persoalan. Rekonstruksi membutuhkan pembiayaan besar, sementara jarak antara janji bantuan yang diumumkan dalam konferensi internasional dan realisasi di lapangan masih lebar.
Ismail al-Thawabta, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa aliran dana untuk rekonstruksi praktis belum berjalan.
Menurut dia, kegiatan yang berlangsung saat ini hanya berupa perbaikan terbatas dan intervensi bantuan darurat. Langkah-langkah tersebut belum sebanding dengan skala kehancuran dan tidak bisa disebut sebagai awal rekonstruksi menyeluruh.
Al-Thawabta menambahkan, komitmen pendanaan yang diumumkan belum diterjemahkan menjadi pelaksanaan nyata sesuai kebutuhan warga. Akibatnya, pembangunan kembali rumah, infrastruktur, dan fasilitas ekonomi berskala besar masih tertunda.
Dana bukan satu-satunya persoalan. Sekalipun tersedia, uang tersebut tidak otomatis dapat diubah menjadi proyek pembangunan jika bahan bangunan dan peralatan yang dibutuhkan tidak bisa masuk ke Gaza.
Pembatasan di perlintasan dan pengendalian arus barang oleh Israel menghambat masuknya bahan dasar seperti semen dan baja. Peralatan berat untuk membersihkan puing serta bahan bakar untuk mengoperasikannya juga sulit diperoleh.
Menurut Al-Thawabta, kekurangan alat berat dan bahan bakar bukan hanya memperlambat pembukaan jalan. Kondisi itu turut menghambat perbaikan jaringan air dan saluran pembuangan, sehingga reruntuhan tetap menumpuk di jalan dan kawasan permukiman. Tumpukan tersebut memperbesar risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan bagi warga yang tinggal di sekitarnya.
Kota Gaza masih tertutup puing
Dampak pembatasan itu terlihat jelas di Kota Gaza. Pemerintah kota mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa sekitar 85 persen peralatannya hancur selama genosida. Untuk melanjutkan pekerjaan, pemerintah kota terpaksa menyewa peralatan dari sektor swasta, meskipun biayanya tinggi.
Upaya itu juga terkendala kelangkaan bahan bakar, oli, dan suku cadang, serta kesulitan memasukkan mesin baru ke wilayah tersebut.
Pemerintah Kota Gaza memperkirakan total reruntuhan di kota itu mencapai sekitar 25 juta ton. Sekitar 2,4 juta ton di antaranya berada di jalan-jalan kota, dengan perkiraan 900 ribu ton masih menutupi ruas jalan.
Jika tersedia peralatan dan bahan bakar yang memadai sehingga pekerjaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan kapasitas pengangkutan 5.000 ton puing per hari, pembersihan reruntuhan di jalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 180 hari.
Namun, perkiraan tersebut bergantung pada tersedianya alat berat, bahan bakar, dan kelangsungan pekerjaan tanpa gangguan. Waktu itu juga hanya mencakup puing di jalan, bukan reruntuhan bangunan yang membutuhkan penanganan lebih luas.
Sarhan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung sekarang belum dapat disebut rekonstruksi. Pekerjaan masih berada pada tahap bantuan darurat, pembukaan jalan, pembersihan reruntuhan, dan perbaikan sejumlah layanan.
Untuk beralih ke pembangunan kembali, Gaza membutuhkan pendanaan, alat berat, dan bahan bangunan. Selain itu, diperlukan stabilitas politik dan kesepakatan mengenai rencana yang jelas, termasuk penentuan prioritas pembangunan.
Rekonstruksi juga bergantung pada keputusan politik
Analis politik Mustafa Ibrahim mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa persoalan rekonstruksi Gaza tidak bisa direduksi menjadi urusan uang dan peralatan. Ada persoalan lain yang tak kalah penting: siapa yang akan mengelola proses pembangunan, menentukan prioritas, mengawasi pelaksanaan, dan mengambil keputusan mengenai masa depan wilayah tersebut.
Menurut Ibrahim, perselisihan politik dan keamanan yang belum terselesaikan, ditambah kendali Israel atas perlintasan serta masuknya bahan dan peralatan, semakin menyulitkan peralihan dari bantuan darurat ke pembangunan kembali.
Ia memperingatkan bahwa jika rekonstruksi terus dikaitkan dengan persyaratan politik dan keamanan, pembangunan berisiko berlangsung secara parsial dan selektif. Wilayah yang dipulihkan dan prioritas pekerjaan bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan politik, bukan semata-mata kebutuhan warga.
Ibrahim juga mempertanyakan arah rencana Amerika Serikat untuk masa depan Gaza: apakah pembangunan akan bertolak dari kebutuhan dan hak-hak warga Palestina, atau justru lebih ditentukan oleh kepentingan politik dan ekonomi pihak luar.
Sampai sekarang, berbagai rencana belum menyatu dalam kerangka pelaksanaan yang disepakati. Janji pendanaan belum menjadi aliran dana nyata, sedangkan perlintasan masih membatasi masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan.
Di tengah kebuntuan itu, warga Gaza terus menanggung biaya dari penantian panjang. Mereka kehilangan rumah, terpisah dari keluarga, dan belum memiliki kepastian kapan dapat kembali. Bagi Ahmad Murad, membersihkan puing dengan palu dan sekop menjadi langkah kecil untuk merebut kembali kehidupan yang tertahan oleh kehancuran dan ketidakpastian politik.
Sumber: Al Jazeera Net
