GAZA — Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan komitmen dana sekitar US$ 18 miliar untuk membangun kembali Jalur Gaza, setahun setelah kesepakatan gencatan senjata diberlakukan.
Namun, di tengah klaim kemajuan politik dan keamanan yang disampaikan BoP, rekonstruksi menyeluruh belum juga dimulai. Pasukan Israel masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza, serangan terus berlangsung, sementara rencana penarikan pasukan dan penyerahan pemerintahan kepada komite Palestina belum berjalan sesuai harapan.
Jarak antara janji dan kenyataan itu memperlihatkan persoalan mendasar dalam rencana pemulihan Gaza. Lebih dari dua juta warga Palestina masih berusaha bertahan di tengah kehancuran, pengungsian, dan layanan dasar yang memburuk.
Sementara itu, dana miliaran dolar yang diumumkan belum sepenuhnya menjelma menjadi rumah, fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, ataupun infrastruktur yang dibutuhkan warga.
Laporan Fox News pada 13 Oktober, yang mengutip BBC, menyebut komitmen pendanaan rekonstruksi Gaza mencapai sekitar US$ 18 miliar. Seorang pejabat BoP mengatakan tahap berikutnya mencakup program selama enam bulan dengan 66 inisiatif pemulihan.
Program itu meliputi pembersihan puing dan amunisi yang belum meledak, penyediaan tempat tinggal sementara, serta pembangunan infrastruktur.
Sebelumnya, dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada Mei lalu, BoP menyebut komitmen dana sekitar US$ 17 miliar. Lembaga itu menyatakan siap beralih ke tahap pelaksanaan setelah pengaturan keamanan dan politik yang diperlukan diselesaikan.
Dalam pertemuan pendiriannya di Washington pada 19 Februari 2026, BoP juga mengumumkan pembentukan dana rekonstruksi dan pembangunan Gaza yang akan dikelola Bank Dunia. Dana itu dimaksudkan sebagai mekanisme pembiayaan proyek sekaligus pengawasan pelaksanaannya.
Namun, pengumuman komitmen dana dan pembentukan lembaga pembiayaan tidak otomatis berarti uang telah dicairkan atau proyek sudah berjalan di lapangan.
The Washington Post, dalam laporan pada 8 Oktober, menyebut BoP telah menyiapkan proyek dan memiliki sumber daya awal. Akan tetapi, perselisihan dengan pemerintah Israel mengenai pelucutan senjata Hamas, masuknya pemerintahan Palestina, serta pengerahan pasukan internasional menghambat dimulainya rekonstruksi.
Besarnya komitmen dana itu juga perlu dibandingkan dengan total kebutuhan Gaza. Lembaga-lembaga internasional memperkirakan biaya pemulihan dan rekonstruksi mencapai sekitar US$ 70 miliar atau lebih.
Artinya, dana US$ 18 miliar sekalipun tersedia dan dibelanjakan seluruhnya, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh kerusakan.
Berdasarkan penilaian akhir cepat mengenai kerusakan dan kebutuhan yang diumumkan Uni Eropa, PBB, dan Bank Dunia pada April 2026, kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza mencapai US$ 71,4 miliar selama satu dekade mendatang.
Dari jumlah itu, US$ 26,3 miliar dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan dasar, memperbaiki infrastruktur vital, dan mendukung kebangkitan ekonomi.
Rencana politik belum berjalan sepenuhnya
BoP mendasarkan mandatnya pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Resolusi tersebut mendukung rencana komprehensif Amerika Serikat untuk Gaza dan menyambut pembentukan dewan sebagai bagian dari pengaturan pemerintahan transisi.
Resolusi itu juga memberikan mandat bagi pembentukan pasukan internasional untuk menjaga stabilitas serta komite teknokrat Palestina yang bertugas menangani urusan administrasi dan sipil selama masa transisi.
Dalam laporannya, BoP menyatakan 28 negara telah bergabung dan mengklaim terdapat kemajuan dalam pembentukan struktur politik, keuangan, dan keamanan untuk menjalankan rencana tersebut.
Pada 30 Juli 2026, BoP menerbitkan peta jalan yang memuat tahapan pengelolaan Gaza, penarikan pasukan Israel, dan rekonstruksi. Dokumen tersebut juga menekankan penyatuan kewenangan pemerintahan, hukum, dan senjata di wilayah itu.
Rencana tersebut mengatur penghentian operasi militer dan penarikan pasukan Israel secara bertahap, seiring pembentukan pengaturan keamanan Palestina dan internasional. Namun, perbedaan pendapat mengenai sejumlah persoalan itu membuat peralihan ke tahap berikutnya tersendat.
Salah satu hambatan utama adalah belum masuknya Komite Nasional Palestina ke Gaza untuk menjalankan tugasnya. Komite yang dibentuk untuk menangani urusan sipil, pelayanan publik, dan rekonstruksi itu masih bekerja dari Kairo.
Menurut laporan Al Jazeera pada 10 Oktober, komite yang dipimpin Ali Shaath dan beranggotakan sejumlah tokoh Palestina dengan keahlian teknis tersebut belum mengambil alih tanggung jawab secara langsung di lapangan.
Pada saat yang sama, pasukan internasional yang direncanakan belum dikerahkan. Perselisihan mengenai penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata kelompok-kelompok Palestina juga belum terselesaikan.
Dengan demikian, masalahnya bukan sekadar keterlambatan pembangunan. Persoalan itu juga menyangkut siapa yang akan mengelola pemulihan Gaza, kondisi politik dan keamanan yang memungkinkan rekonstruksi berlangsung, serta sejauh mana warga Palestina dapat kembali mengurus kehidupan sipil mereka di tengah berlanjutnya kendali Israel.
Setahun gencatan senjata, serangan Israel masih berlangsung
Di tengah narasi politik yang menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai tonggak sejarah, kondisi di lapangan menunjukkan perubahan yang masih terbatas bagi warga Gaza.
Dalam pernyataan untuk memperingati satu tahun pelaksanaan kesepakatan pada 10 Oktober 2026, BoP memuji peran Trump dan timnya, termasuk Jared Kushner, utusan Amerika Serikat Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Mereka disebut berperan dalam mencapai kesepakatan serta merancang kerangka politik dan keamanan bagi masa depan Gaza.
BoP mengklaim tahun pertama telah menghasilkan penyelesaian persoalan tawanan Israel, pembentukan mekanisme pemerintahan transisi internasional, serta penyusunan rencana pemulihan dan rekonstruksi.
Namun, laporan Reuters dan Associated Press menjelang peringatan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara tujuan yang diumumkan dan kenyataan di lapangan. Kehadiran militer Israel masih berlanjut, sementara penarikan pasukan dan rekonstruksi belum berjalan sesuai rencana.
Menurut laporan Reuters pada 6 Oktober, pasukan Israel masih menguasai sekitar dua pertiga wilayah Gaza. Serangan Israel sejak kesepakatan diberlakukan juga telah menyebabkan lebih dari 1.400 warga Palestina syahid, berdasarkan data otoritas kesehatan Gaza.
Associated Press mencatat bahwa kesepakatan itu menghentikan operasi militer berskala besar dan memungkinkan penyelesaian pertukaran tawanan. Namun, kesepakatan tersebut belum menghasilkan stabilitas jangka panjang.
Perselisihan mengenai pengaturan keamanan, pemerintahan Palestina, dan masa depan kehadiran militer Israel masih berlanjut.
Di bidang kemanusiaan, akses bantuan memang membaik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya selama perang. Meski begitu, lebih dari satu juta warga Palestina masih menghadapi tingkat kerawanan pangan yang parah, menurut laporan yang dirujuk dalam bahan tersebut.
Banyak warga juga masih tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara. Rumah, fasilitas kesehatan, bangunan pendidikan, jaringan air bersih, dan sistem sanitasi mengalami kerusakan luas.
Gencatan senjata belum diikuti penarikan penuh pasukan Israel ataupun dimulainya rekonstruksi secara menyeluruh. Sejumlah keluarga pengungsi masih kesulitan kembali ke tempat tinggal mereka, memperbaiki rumah, dan memulihkan sumber penghidupan.
Perselisihan soal pemerintahan dan peran Palestina
Hambatan pelaksanaan rencana rekonstruksi tidak hanya berkaitan dengan pendanaan dan penarikan pasukan. Perbedaan pandangan mengenai bentuk pemerintahan Gaza berikutnya, peran kelompok-kelompok Palestina, dan mekanisme pengawasan internasional juga menjadi persoalan.
Untuk memperkuat dukungan internasional, Dewan Perdamaian mengutip pandangan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Ia mendorong agar rencana Trump diperlakukan sebagai kerangka yang dapat dikembangkan untuk mendorong pihak-pihak terkait melaksanakan kesepakatan, meskipun ia memiliki sejumlah keberatan terhadap bagian tertentu dari rencana tersebut.
Dalam artikel yang diterbitkan Financial Times pada 18 Juni lalu, Clinton menilai rencana 20 poin itu menyediakan kerangka yang menggabungkan pengaruh politik dan potensi sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kesepakatan.
Dia juga meminta pemerintah Eropa dan kekuatan internasional terlibat dalam penyempurnaan rencana tersebut, alih-alih menjauh.
Namun, Clinton mengakui adanya keberatan mengenai mekanisme pemerintahan Palestina, keterwakilan politik, dan bentuk administrasi internasional yang diusulkan. Sikapnya karena itu tidak dapat dimaknai sebagai dukungan tanpa syarat terhadap seluruh isi rencana Trump. Pandangannya juga tidak menghapus perselisihan mengenai penarikan pasukan Israel, pemerintahan Palestina, dan rekonstruksi.
Kemampuan warga Palestina untuk mengelola wilayahnya sendiri tetap menjadi ujian penting bagi setiap pengaturan transisi. Gaza membutuhkan pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan jaringan air, sanitasi, dan listrik, pembersihan puing, serta pembangunan kembali rumah dan infrastruktur.
Pengecualian UNRWA memunculkan pertanyaan
Persoalan lain yang memicu pertanyaan mengenai masa depan pemulihan Gaza adalah sikap BoP terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Padahal, warga masih sangat membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan yang selama ini disediakan badan tersebut.
Fox News mengutip unggahan BoP di platform X yang menunjukkan sikap tidak melibatkan UNRWA sebagai mitra. Sikap itu didasarkan pada tuduhan bahwa badan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan dewan bagi para mitranya.
Tuduhan tersebut merupakan posisi BoP dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh UNRWA ataupun para pekerjanya tanpa hasil penyelidikan independen.
Pengecualian terhadap UNRWA menimbulkan pertanyaan mengenai lembaga yang nantinya akan mengambil alih pelayanan dasar bagi pengungsi Palestina, termasuk dalam pemulihan dan pengoperasian kembali berbagai fasilitas. Kebutuhan Gaza menuntut koordinasi luas, sumber daya besar, serta akses yang stabil kepada penduduk.
Angka miliaran dolar belum menjawab kebutuhan Gaza
Setahun setelah kesepakatan diberlakukan, BoP menonjolkan penyelesaian persoalan tawanan Israel, pembentukan institusi, penghimpunan komitmen dana, dan dukungan politik internasional sebagai langkah awal menuju tahap baru.
Namun, sasaran yang paling langsung menyangkut kehidupan warga Palestina belum tercapai. Penarikan penuh pasukan Israel belum terlaksana, rekonstruksi menyeluruh belum dimulai, komite Palestina belum menjalankan pemerintahan dari dalam Gaza, dan pasukan internasional yang diusulkan belum dikerahkan.
Sementara itu, warga masih menanggung dampak kehancuran, pengungsian, dan memburuknya kondisi kemanusiaan.
Pelaksanaan rencana pada tahun kedua akan bergantung pada kemampuan pihak-pihak terkait mengubah janji dan keputusan politik menjadi tindakan nyata. Hal itu mencakup pembukaan akses bagi material bangunan dan peralatan, pembersihan puing serta amunisi yang belum meledak, pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum, serta pemberian kewenangan kepada warga Palestina untuk mengelola urusan mereka sendiri.
Di tengah perayaan BoP atas tahun pertama kesepakatan dan penderitaan yang masih berlangsung di Gaza, keberhasilan tidak dapat diukur hanya dari jumlah pertemuan atau besarnya komitmen dana.
Ukurannya adalah apakah kesepakatan itu mampu menghentikan serangan, memastikan penarikan pasukan Israel, memungkinkan pengungsi kembali, memulihkan rumah dan layanan dasar, serta mengembalikan kemampuan warga Palestina menentukan kehidupan dan masa depan mereka.
Selama miliaran dolar itu masih berupa angka yang diumumkan, bukan rumah yang dibangun, fasilitas yang kembali berfungsi, atau sumber penghidupan yang pulih, janji rekonstruksi akan terus tertahan di antara dokumen dan kenyataan. Dan selama kendali militer Israel masih berlanjut, perdamaian yang diumumkan belum menjawab kebutuhan paling mendasar warga Gaza.
Sumber: Palinfo
