Sebuah arus keagamaan fundamentalis tengah bergolak dan merangsek ke jantung kekuasaan Israel. Laporan terbaru majalah The Economist yang ditulis oleh korespondennya di Israel, Nicholas Pelham, mengungkap bagaimana gerakan “Yahudi baru” ini berambisi merombak total fondasi negara, meminggirkan warga Palestina, dan menyeret kawasan dalam pusaran konflik yang kian tak terelakkan.
Bukan sekadar wacana pinggiran, gerakan ini mengusung misi revivalis radikal: menghidupkan kembali model teokrasi kuno era sebelum hancurnya Bait Suci di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Agenda mereka mencakup pembangunan kembali Bait Suci, restorasi ritual kurban hewan, hingga kembalinya kekuasaan para imam suci.
Pelham membeberkan bahwa proyek mercusuar kelompok ini jauh melampaui urusan simbolik ibadah. Mereka berniat menyulap Israel dari republik demokratis menjadi negara agama murni yang dikendalikan oleh dewan rabi, bahkan di bawah kepemimpinan seorang keturunan Raja Daud atau Imam Besar.
Sebagai gantinya, Mahkamah Agung serta sisa-sisa institusi sekuler-demokratis akan dibongkar dan digantikan oleh lembaga mirip “Sanhedrin”, majelis tinggi keagamaan dan yudisial Yahudi kuno yang memegang otoritas mutlak dalam menafsirkan hukum agama.
Dari Pinggiran Menuju Pusat Kekuasaan
Ide-ide yang mulanya hanya hidup di kelompok garis keras pinggiran ini, catat The Economist, kini telah menembus lingkaran dalam pemerintahan, parlemen, hingga tubuh militer Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Transformasi radikal ini paling nyata terlihat pada pergeseran status quo di kompleks Masjid Al-Aqsa (Haram al-Syarif).
Gerakan ini secara sistematis mendesak pembukaan ruang bagi ritual doa umat Yahudi di dalam kompleks suci tersebut, sebuah pelanggaran terang-terangan atas aturan lama yang selama ini membatasi umat Yahudi beribadah di Tembok Buraq (Tembok Ratapan), sementara umat Islam memegang hak eksklusif di dalam kompleks. Seiring dengan itu, akses bagi warga Muslim kian diperketat secara drastis.
EVIKSI Total dan Mimpi “Tanpa Kompromi”
Bagi para pengusung ideologi ini, tanah bukan lagi komoditas untuk dibagi bersama. Mereka, tulis Pelham, “cenderung ingin memiliki seluruh tanah, bukan membaginya,” seraya merancang skenario pengusiran sistematis terhadap warga Palestina sebagai penduduk asli wilayah tersebut.
Di kawasan Kota Tua Yerusalem, gelombang perubahan ini sudah dirasakan mentah-mentah oleh warga lokal. Tekanan ekonomi dan sosial kian gencar memaksa warga Palestina di sekitar kawasan tersebut untuk angkat kaki.
Pemandangan jalanan kini dipenuhi kibaran bendera, spora lafaz keagamaan, serta alunan kidung Yahudi yang mengubah fungsi pasar tradisional menjadi arena ritual keagamaan selama hari-hari besar.
Sinyal Perang yang Tak Terelakkan
Hubungan dengan dunia Arab dan Palestina dipandang oleh faksi teokratis ini bukan lewat meja perundingan, melainkan bilah pedang. The Economist mengutip keluhan seorang pemilik toko Palestina di Kota Tua: “Mereka sama sekali tidak tertarik pada negosiasi. Masa depan kita adalah perang.”
Proyek besar ini tidak lagi sekadar mempertebal identitas Yahudi, melainkan membongkar pasang struktur negara dan kedaulatan tanah secara sepihak. Ironisnya, sebagian pendukung garis keras ini bahkan melihat gelonyoran gelombang antisemitisme global sebagai “berkah tersembunyi” untuk memaksa warga Yahudi memutus ketergantungan dari kekuatan asing, sebuah sinyal bahwa mereka siap menempuh jalur konfrontasi total dengan dunia luar.
Disarikan dari laporan majalah The Economist
