Di balik gedung putih Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia, sebuah gesekan internal meletup ke permukaan. Benjamin Davis, pejabat senior yang telah mendedikasikan 26 tahun hidupnya untuk organisasi pangan PBB tersebut, harus menerima kenyataan pahit: kontrak kerjanya diputus secara sepihak.
Alasannya? Ia dianggap melanggar prinsip netralitas internasional. Padahal, bagi Davis (62), apa yang dilakukannya hanyalah menyuarakan mandat paling fundamental dari lembaga tempatnya bekerja—hak atas makanan.
Berdasarkan dokumen yang ditinjau oleh kantor berita Reuters, pria berkebangsaan ganda Amerika Serikat dan Spanyol itu diberitahu bahwa masa baktinya resmi berakhir pada 30 September lalu, atas instruksi langsung dari Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu. Tak terima dengan keputusan tersebut, Davis langsung melayangkan perlawanan resmi melalui jalur hukum internal.
“Bukan Permainan Politik”
“Saya merasa ini adalah ketidakadilan yang luar biasa,” cetus Davis kepada Reuters. “Saya dijatuhi sanksi disipliner tanpa proses hukum yang wajar, hanya karena berbicara tentang isu yang menjadi inti dari misi FAO: hak atas pangan yang merupakan hak paling dasar manusia.”
Pemecatan ini bermula dari keterlibatan Davis bersama ratusan pegawai FAO lainnya dalam aksi solidaritas berupa unjuk rasa diam (silent protest). Aksi itu digelar sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas krisis kelaparan ekstrem di Jalur Gaza, wilayah di mana sistem pemantauan global PBB bahkan telah menetapkan status kelaparan (famine) pada Agustus 2025 lalu.
Sebelumnya, pada Mei 2025, Davis sendiri sempat merampungkan laporan khusus mengenai ketersediaan pangan di wilayah kantong tersebut.
Konflik yang selama ini berada di balik layar akhirnya meledak ke ruang publik. Dalam konferensi FAO pekan ini, Dirjen Qu Dongyu secara terbuka menyinggung pemecatan pegawai tanpa menyebut nama. Sambil mengecam tindakan tersebut sebagai “permainan politik”, Qu menegaskan di hadapan forum, “Kami tidak akan membiarkan kalian memainkan permainan hak asasi manusia di sini.”
Simpati di Koridor FAO dan Batas Garis Netralitas
Pernyataan pimpinan tertinggi FAO itu langsung memicu gelombang polemik baru di tubuh PBB: sejauh mana seorang pegawai internasional boleh menyuarakan nurani kemanusiaan tanpa harus mengorbankan karier mereka?
Aturan internal PBB sebenarnya memberikan ruang bagi pegawainya untuk berekspresi secara politik, selama hal itu tidak mengorbankan independensi dan tugas kedinasan. Namun, kasus Davis menunjukkan batasan itu kini kian abu-abu dan rawan tebang pilih.
Suasana haru sempat terekam kamera saat Davis melangkah keluar dari markas FAO di Roma pada Rabu lalu. Dikelilingi oleh barisan pegawai yang bertepuk tangan riuh, ia dilepas sebagai bentuk dukungan moral atas sikapnya.
Di balik gestur perpisahan itu, Davis menyimpan kekhawatiran mendalam. Ia menduga pemecatannya sengaja dijadikan preseden untuk membungkam pegawai lain agar tidak ikut bersuara atas tragedi kemanusiaan di Gaza.
Kini, nasib kariernya berada di tangan mekanisme peradilan internal FAO. Jika jalan buntu ini tak kunjung usai, sengketa ketenagakerjaan tersebut bakal berlanjut ke meja pengadilan resmi PBB, yang memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan vonis dan ganti rugi.
Disarikan dari laporan investigasi Reuters.
