Situasi kesehatan di Jalur Gaza saat ini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Alih-alih membawa kelegaan, kesepakatan gencatan senjata yang disepakati hampir setahun lalu ternyata sama sekali tidak membuka keran bantuan medis dan obat-obatan secara leluasa bagi warga setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Palestina, Rik Peeperkorn atau yang diwakili oleh pejabat WHO Reinhilde van De Weerd, dalam konferensi pers PBB yang digelar hari Jumat untuk membahas krisis kemanusiaan di berbagai kawasan konflik.
Menurut Van De Weerd, birokrasi perizinan yang diterapkan militer Israel justru semakin dipersulit dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan lampu hijau masuk ke Gaza, proses penyaringan administrasi kini memakan waktu minimal dua setengah bulan berdasarkan aturan terbaru.
Ia dengan tegas membantah klaim Israel yang menyebutkan bahwa prosedur pengiriman obat-obatan telah dilonggarkan. “Kenyataannya, syarat-syarat itu terus berubah dan semakin rumit di setiap pengajuannya,” ujarnya.
Pemblokiran Alat Diagnostik dan Ancaman Kematian Anak
WHO mencatat bahwa pembatasan tidak hanya menyasar obat-obatan umum, melainkan pemblokiran total terhadap seluruh perangkat sinar-X dan alat diagnostik pencitraan tanpa alasan yang jelas. Dalam enam bulan terakhir saja, sebanyak 60% permohonan masuk untuk alat-alat medis krusial tersebut ditolak mentah-mentah oleh otoritas Israel.
Dampaknya langsung merontokkan sektor pelayanan publik. Saat ini, tidak ada satu pun rumah sakit di Gaza yang mampu beroperasi secara utuh. Obat-obatan menumpuk dan membusuk di zona perbatasan akibat tertahan terlalu lama, sementara ribuan pasien harus menghadapi risiko memburuknya penyakit hingga kematian.
Berdasarkan data yang dihimpun bersama UNICEF, Van De Weerd menyebutkan fakta yang menyesakkan dada: rata-rata satu anak meninggal dunia setiap hari bahkan di tengah masa-masa gencatan senjata.
Meski program vaksinasi polio sempat berhasil diredam, WHO mengaku kewalahan menghadapi potensi wabah kolera dan penyakit lainnya karena pasokan alat diagnostik yang masuk tidak ada apa-apanya dibanding kebutuhan riil di lapangan, kurang dari seperempat dari jumlah yang semestinya.
Ironisnya, militer Israel kerap melabeli berbagai instrumen medis esensial sebagai barang “kegunaan ganda” (dual-use).
“Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang memperlakukan peralatan medis dengan cara seperti ini,” ketusnya.
Belum lagi risiko keamanan di jalur distribusi yang membuat truk-truk logistik kerap tertahan atau gagal mencapai fasilitas kesehatan tujuan akibat kendala izin di pos-pos pengawasan militer yang tersebar.
Krisis Dokter Spesialis dan Rontoknya Fasilitas Rumah Sakit
Beban runtuhnya sistem kesehatan ini kian berlipat ganda karena kelangkaan tenaga dokter spesialis. Di tengah gempuran krisis, rumah sakit-rumah sakit di Gaza beroperasi dengan sisa-sisa tenaga dan fasilitas yang compang-camping.
Berdasarkan laporan jurnalis Al Jazeera, Nur Khalid, yang mengutip data Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah perangkat pencitraan dan diagnostik medis anjlok drastis dari 635 unit kini tinggal menyisakan 240 unit saja.
Di Rumah Sakit Asosiasi Pasien (Friends of the Patient Hospital), misalnya, dua dari delapan inkubator bayi yang tersedia kini terpaksa mangkrak karena rusak tanpa suku cadang pengganti.
Tahun-tahun perang telah menggerus habis fondasi infrastruktur medis yang tersisa. Pilihan hidup bagi para dokter semakin menyempit, sementara peluang kesembuhan bagi para pasien kian menipis di tengah kepungan blokade yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan dilonggarkan.
Disarikan dari laporan Al Jazeera
