AL-QUDS — Penyerbuan massal pemukim Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan pelaksanaan ritual keagamaan Yahudi di dalamnya tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Sejumlah analis menilai aksi tersebut merupakan bagian dari kecenderungan politik Israel yang semakin keras terhadap warga Palestina di Tepi Barat, termasuk tekanan terhadap tahanan Palestina yang dilakukan secara terbuka di depan kamera.
Namun, ada perkembangan yang dinilai lebih mengkhawatirkan kali ini: ritual keagamaan Yahudi dilakukan secara terbuka di halaman Al-Aqsa dengan perlindungan polisi Israel.
Pengacara sekaligus peneliti urusan permukiman, Alaa Mahajneh, mengatakan praktik semacam itu bahkan sebelumnya tidak mendapat izin dari sebagian kalangan Yahudi sendiri.
Pada Senin pagi, sekitar 1.730 pemukim memasuki kompleks Al-Aqsa di bawah perlindungan polisi Israel. Mereka melakukan tarian dan nyanyian secara berkelompok di dalam kompleks masjid.
Pada saat yang sama, Masjid Ibrahimi di Hebron ditutup bagi warga Palestina hingga Rabu malam dengan alasan perayaan hari raya Yahudi.
Pemerintah Kota Al-Quds juga menyatakan otoritas Israel menutup sejumlah persimpangan dan ruas jalan di sekitar Kota Tua yang mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Penutupan dilakukan untuk mengamankan pergerakan para pemukim selama perayaan tersebut.
Menurut pakar urusan Israel, Muhannad Mustafa, persoalan paling serius bukan semata jumlah pemukim yang masuk ke Al-Aqsa, melainkan upaya membentuk realitas baru di dalam kompleks tersebut.
Ia menilai pemberian legitimasi hukum dan politik terhadap ibadah Yahudi di Al-Aqsa dapat menjadi tahapan menuju pembangunan apa yang disebut sebagai “Kuil Sulaiman”, yang memiliki kedudukan khusus dalam keyakinan Yahudi.
Dalam situasi politik Israel saat ini, menurut Mustafa, langkah tersebut tidak dapat dianggap sebagai kemungkinan yang jauh dari kenyataan.
Dari Penyerbuan hingga Ritual
Perubahan itu juga berjalan beriringan dengan pembatasan terhadap warga Palestina yang tinggal di sekitar Al-Aqsa. Mereka semakin sulit mengakses masjid, sementara ruang gerak warga Palestina di kawasan tersebut terus dipersempit.
Para analis memperingatkan, tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat mendorong warga Palestina menuju keputusasaan, bahkan memicu migrasi paksa dan pengosongan Al-Quds dari penduduk aslinya.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir turut memasuki kompleks Al-Aqsa pada Senin pagi.
Dalam pernyataannya, Ben-Gvir mengatakan, “Kami adalah pemilik tempat ini di Al-Aqsa dan di penjara,” seraya mengklaim bahwa pemerintah Israel telah mengubah kehidupan para tahanan menjadi “neraka”.
Ia juga mengatakan Israel sedang menuju apa yang disebutnya sebagai “kemenangan mutlak” dan menyebut Al-Aqsa sebagai “Gunung Bait” serta tempat paling penting bagi orang Yahudi.
Pakar urusan Israel Adel Shadid menjelaskan, kelompok-kelompok yang dikenal sebagai “kelompok Kuil” menjalankan agenda secara bertahap.
Tahapannya, menurut dia, dimulai dari penyerbuan individu, kemudian penyerbuan secara berkelompok, pengaturan waktu kunjungan, penggunaan pakaian keagamaan, aksi bersujud, hingga membawa tanaman ke dalam kompleks.
Tahapan tersebut, kata Shadid, pada akhirnya diarahkan pada tuntutan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil di lokasinya.
Ancaman Pembagian Al-Aqsa
Perkembangan tersebut mengingatkan kembali pada skema yang sebelumnya diterapkan terhadap Masjid Ibrahimi di Hebron.
Direktur Kantor Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman di wilayah tengah Tepi Barat, Salah al-Khawaja, mengatakan pembagian waktu dan tempat di Masjid Ibrahimi diberlakukan setelah pembantaian 1994 yang dilakukan Baruch Goldstein.
Menurut dia, pola serupa dikhawatirkan diterapkan di Masjid Al-Aqsa untuk kemudian membuka jalan menuju penguasaan penuh atas kompleks tersebut.
Muhannad Mustafa juga melihat kecenderungan yang sama. Menurut dia, kelompok-kelompok ekstrem yang selama dua dekade terakhir mendorong pembangunan kuil telah bergerak dari sekadar wacana politik menuju praktik di lapangan.
Kelompok-kelompok tersebut kini memperoleh dukungan finansial dan pemerintah yang lebih besar. Bahkan, Kementerian Pendidikan Israel disebut telah mengorganisasi kunjungan siswa untuk melihat model atau miniatur kuil yang mereka klaim pernah berdiri di lokasi Al-Aqsa.
Kekhawatiran mengenai upaya mengubah status quo tersebut juga disampaikan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina.
Dalam pernyataannya pada Senin, kementerian memperingatkan bahaya berlanjutnya langkah-langkah Israel untuk memaksakan pembagian waktu dan ruang di Masjid Al-Aqsa.
Kementerian itu juga menyoroti penutupan Masjid Ibrahimi yang mencakup larangan shalat dan mengumandangkan azan. Menurut kementerian, langkah tersebut membuka ruang bagi pemukim untuk menguasai dan menggunakan masjid selama hari raya Yahudi.
Kementerian Wakaf Palestina menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesucian Masjid Ibrahimi dan kebebasan beribadah. Mereka menegaskan bahwa Masjid Ibrahimi merupakan wakaf Islam yang sepenuhnya berada di bawah status tersebut.
Berpijak pada Agenda Politik
Alaa Mahajneh mengatakan rangkaian penyerbuan itu harus dilihat dalam kerangka lebih luas, yakni rencana “Yahudisasi” tempat-tempat suci yang secara bertahap menjadikan pembagian waktu dan ruang sebagai kenyataan sehari-hari.
Ia juga menunjuk tuntutan sejumlah kelompok permukiman yang menyerukan penghancuran atau pembakaran Al-Aqsa serta penghapusan keberadaan situs-situs suci Islam dan Kristen. Tujuan akhirnya, menurut dia, adalah menghapus identitas asli kota dan memaksakan identitas Yahudi secara eksklusif.
Sementara itu, Salah al-Khawaja mengaitkan gerakan tersebut dengan apa yang dikenal sebagai “Rencana Penentuan” (Decisive Plan), kebijakan yang diusung Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dengan dukungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kebijakan tersebut memandang Tepi Barat sebagai wilayah “Yudea dan Samaria” serta berupaya meniadakan keberadaan entitas Palestina di wilayah tersebut.
Namun, Adel Shadid mencatat adanya perbedaan pandangan di antara berbagai kelompok Zionisme agama mengenai penyerbuan Al-Aqsa.
Menurut dia, tokoh seperti Smotrich memilih tidak memasuki kompleks tersebut dengan merujuk pada fatwa rabinat resmi yang melarang orang Yahudi memasuki lokasi yang diyakini sebagai tempat Kuil hingga kedatangan Mesias.
Di sisi lain, kelompok-kelompok Kuil yang diwakili Ben-Gvir dan terdiri atas sekitar 43 organisasi lainnya berpandangan bahwa proses tersebut harus dipercepat melalui pembentukan fakta baru secara bertahap.
Shadid menilai perubahan dalam masyarakat Israel dan menguatnya kelompok sayap kanan telah mengubah sikap politik terhadap tindakan kelompok-kelompok tersebut.
Dalam konteks itu, ia melihat diamnya Netanyahu terhadap langkah Ben-Gvir bukan lagi sekadar manuver politik, melainkan dapat dibaca sebagai bentuk penerimaan atau dukungan diam-diam terhadap upaya menjadikan kebijakan tersebut sebagai kenyataan di lapangan.
Salah al-Khawaja juga mengatakan langkah-langkah tersebut mendapat dukungan resmi dari pemerintah Israel dan jaringan permukiman. Ia menilai targetnya mencakup pemindahan paksa warga Palestina secara massal dari kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa dan dilakukan secara sistematis dari tingkat politik tertinggi.
Ketika Dunia Internasional Diam
Di tengah perkembangan tersebut, Alaa Mahajneh menyerukan agar respons hukum dan diplomatik internasional tidak berhenti pada pernyataan kecaman.
Menurut dia, diperlukan strategi politik yang lebih terukur dengan berlandaskan resolusi internasional dan putusan pengadilan yang menyatakan Al-Quds Timur sebagai wilayah yang diduduki.
Ia juga menyerukan kerja lebih serius dengan negara-negara dan kekuatan internasional untuk mendorong sanksi nyata terhadap Israel sebagai upaya menghentikan pelanggaran yang terjadi.
Mahajneh menilai perkembangan tersebut juga menguntungkan Partai Otzma Yehudit yang dipimpin Ben-Gvir dan dapat memperkuat popularitasnya. Ia mengatakan agenda tersebut memiliki dimensi ideologis sekaligus rencana praktis yang jelas untuk mengubah status quo dan mempercepat langkah menuju pembangunan kuil yang mereka cita-citakan.
Menurut Mahajneh, persoalan semakin rumit karena adanya kelumpuhan dan sikap diam dari komunitas internasional maupun negara-negara Arab. Pemerintah Israel, bahkan sebagian kalangan oposisi, dinilai tidak lagi memiliki kemauan atau kemampuan untuk membendung perkembangan tersebut.
Gelombang penyerbuan terbaru ke Masjid Al-Aqsa berlangsung ketika ekspansi permukiman Israel di Al-Quds dan Tepi Barat terus meningkat.
Bagi para analis, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang memasuki kompleks Al-Aqsa atau ritual apa yang dilakukan di dalamnya. Yang dipersoalkan adalah apakah rangkaian tindakan tersebut sedang membentuk realitas baru secara bertahap—dari penyerbuan, ritual, hingga tuntutan pembagian ruang dan waktu—yang pada akhirnya dapat mengubah status quo Masjid Al-Aqsa.
