PALESTINA 48 — Kemenangan film dokumenter “Naza” yang meraih Penghargaan Khusus Dewan Juri di Festival Film Venesia melahirkan guncangan hebat di jantung pemerintahan dan militer Israel.
Film ini membedah borok dari dalam setelah membeberkan kesaksian langsung dari 24 perwira elite Unit 8200 (satuan intelijen pertahanan terkemuka Israel) mengenai instruksi pembunuhan sistematis terhadap warga sipil di Jalur Gaza menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) atas restu politik puncak.
Dianalisis dalam program “Beyond the News” di saluran Al Jazeera, para pakar hukum internasional dan pakar kajian Israel menilai bahwa kesaksian dari dalam tubuh militer ini meruntuhkan narasi pembelaan diri yang selama ini dibangun Tel Aviv di hadapan pengadilan dunia.
Membongkar Doktrin “Kerusakan Sampingan”
Pakar Studi Israel, Mohanad Mustafa, membeberkan arti vital dari judul film tersebut. Kata “Naza” dalam bahasa Ibrani merujuk pada istilah teknis militer, collateral damage atau kerusakan sampingan. Nilai krusial dari dokumenter ini terletak pada fakta bahwa narasi genosida dituturkan langsung oleh para perwira aktif Unit 8200 yang sehari-hari memegang kendali pemantauan, bukan dari pengamat eksternal.
Mustafa menggarisbawahi bahwa kesaksian-kesaksian tersebut menelanjangi budaya dehumanisasi yang mengakar di militer Israel, di mana nyawa ratusan warga sipil Palestian dianggap sekadar “angka kerugian marjinal”.
Pandangan ini diperkuat oleh Profesor Hukum Internasional, William Schabas. Ia menegaskan bahwa bukti yang disajikan film ini menggugurkan klaim “kekhilafan individu” atau sekadar “kerusakan tak disengaja”.
Menurut Schabas, kerusakan sampingan terjadi bila serangan menyasar target militer sah namun berdampak pada sipil. Sebaliknya, rekaman perwira dalam “Naza” menunjukkan pola serangan langsung dan terencana untuk menghancurkan populasi sipil.
Dokumenter yang diproduksi secara rahasia selama tiga tahun dari atas atap-atap gedung di Tel Aviv ini menyamarkan wajah dan suara para narasumber demi keselamatan mereka. Di dalamnya, para prajurit bersaksi melihat pembunuhan massal, pembakaran gedung pemukiman yang dijadikan tempat pengungsian, hingga penembakan warga yang sedang mengantre bantuan makanan.
Di sektor teknis, para tentara membeberkan penggunaan sistem AI rahasia untuk melacak identitas anggota milisi tingkat rendah. Setelah target teridentifikasi, militer dengan sengaja melepaskan bom ke rumah kediaman mereka pada malam hari.
Aparat komando mengetahui pasti bahwa pemboman tersebut bakal menghabisi seluruh anggota keluarga yang sedang tidur.
Kepanikan Massal di Pucuk Pimpinan
Gelombang kecemasan melanda jajaran kepemimpinan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melabeli film tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan citra militer. Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir bahkan membentuk tim lintas disiplin untuk meredam dampaknya, sementara Menteri Kebudayaan Miki Zohar mendesak pencabutan kewarganegaraan bagi dua sutradara film tersebut, Yuval Abraham dan Rachel Szor.
Pakar Ilmu Politik Hassan Ayoub menilai respons agresif ini lahir dari kepanikan atas pecahnya konsensus nasional di internal Israel. Kesaksian yang berasal dari dalam tubuh tentara menutup celah balik bagi Israel yang biasanya berkalih lewat alibi “penyelidikan internal” untuk menghindari tuduhan internasional.
Mustafa menambahkan bahwa reaksi berlebihan tersebut mencerminkan “kerapuhan moral”. Narasi domestik yang menganggap “tidak ada warga polos di Gaza” seketika berubah menjadi kepanikan begitu terbukti bahwa dogma tersebut diwujudkan dalam perintah operasi militer nyata.
Bukti Amunisi di Pengadilan Internasional
Dari sudut pandang hukum, William Schabas menyebut dokumenter ini sebagai “amunisi ledak tinggi” yang memperkuat gugatan genosida oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ), sekaligus memperkokoh surat perintah penangkapan yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang.
Hassan Ayoub menambahkan bahwa film ini mempercepat pergeseran persepsi publik global yang sebelumnya dipicu oleh laporan B’Tselem, Amnesty International, dan Human Rights Watch. Ia mendesak Otoritas Palestina segera memasukkan rekaman kesaksian ini ke dalam berkas penuntutan internasional.
Mustafa menyimpulkan bahwa pembuktian hukum atas dugaan genosida ini telah beralih menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Hambatan utama kini tinggal bergantung pada sejauh mana veto dan perlindungan politik AS mampu menghalangi proses peradilan internasional.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, korban jiwa akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023 telah menembus 73.786 orang syahid dan 174.771 orang luka-luka, di mana mayoritas korban merupakan anak-anak dan perempuan.
