TEPI BARAT— Teroris Israel seolah tak peduli dengan gertakan dunia internasional. Hanya selang sehari setelah 12 negara Barat mengumumkan rencana sanksi dagang atas produk-produk dari pemukiman ilegal, komite Penjajah Israel justru menggelar rapat resmi untuk membahas pembangunan 1.670 unit pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
Laporan resmi Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina mengungkapkan bahwa Otoritas Israel mengkaji 13 rancangan tata ruang di sejumlah titik pemukiman. Proyek ini mencakup perluasan permukiman yang sudah ada hingga penyiapan cikal bakal permukiman baru.
Langkah provokatif Tel Aviv ini menjadi tamparan keras bagi koalisi 12 negara Barat yang baru saja menuntut penghentian secepatnya atas ekspansi pemukiman dan aksi kekerasan para pemukim ilegal.
Sanksi kolektif yang digalang oleh negara-negara (yang sebelumnya terhitung sebagai sekutu dekat Israel) tersebut menggarisbawahi makin terisolasinya posisi Israel di panggung diplomasi global akibat perang di Gaza dan pencaplokan tanah Palestina.
Rincian Proyek Ekspansi
Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman membeberkan bahwa agenda sidang Subkomite Pemukiman di bawah “Dewan Perencanaan Tinggi” Israel mencakup tiga rancangan untuk pengesahan akhir, sembilan rancangan untuk tahap deposit (pengajuan publik), serta perbaikan administrasi pada proyek permukiman “Givat Ze’ev”.
Dari total ribuan hunian yang dirancang, sebanyak 565 unit masuk dalam dua proyek yang telah mencapai tahap persetujuan akhir, sementara 1.105 unit lainnya tersebar di dalam enam rancangan yang sedang diajukan.
| Lokasi Pemukiman | Wilayah | Jumlah Unit Awal | Penambahan Unit | Total Unit Baru |
| Ma’ale Amos | Bethlehem (Tepi Barat Selatan) | 6 unit | +365 unit | 371 unit |
| Talmon | Ramallah (Tepi Barat Tengah) | 88 unit | +200 unit | 288 unit |
Rancangan paling agresif menyasar perluasan permukiman “Ma’ale Amos” yang berdiri di atas tanah milik warga Kabupaten Bethlehem. Proyek ini menambah 365 unit baru, yang melonjakkan kapasitas hunian di area tersebut dari yang tadinya hanya 6 unit menjadi 371 unit.
Sementara itu di permukiman “Talmon”, sebelah barat Kota Ramallah, pemerintah Israel menambah 200 unit baru untuk melipatgandakan kapasitas dari 88 unit menjadi 288 unit, lengkap dengan penataan ulang fungsi lahan, akses jalan, dan hak mendirikan bangunan.
Kedua proyek ini telah memasuki fase pengesahan akhir dan penerbitan izin operasional, yang artinya tinggal melengkapi mekanisme publikasi sebelum dieksekusi di lapangan.
Misi Aneksasi Berkedok Pembangunan
Pemerintahan sayap kanan Israel di bawah komando Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan tanpa malu memamerkan rekam jejaknya. Sejak menjabat pada akhir 2022, rezim ini mengklaim telah meluluskan pembentukan 104 permukiman baru serta mendirikan 160 pos pemukiman pertanian (outpost) di seantero Tepi Barat.
Pihak Palestina berulang kali memperingatkan bahwa massifnya proyek pemukiman (yang berjalan beriringan dengan teror militer dan pemukim Yahudi) merupakan skenario terstruktur Israel untuk mencaplok Tepi Barat secara resmi (aneksasi). Misi ini sengaja dirancang untuk membunuh mimpi pembentukan Negara Palestina yang berdaulat.
Israel telah menduduki Tepi Barat dan Al-Quds Timur sejak Perang Enam Hari pada tahun 1948 dan 1967. Berdasarkan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB, seluruh permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah pendudukan tersebut berstatus ilegal dan cacat hukum.
