PARIS — Praktik pemukiman ilegal dan perampasan tanah di Tepi Barat yang diduduki kini bukan lagi aksi sporadis kelompok ekstremis, melainkan telah menjelma menjadi kebijakan resmi negara (state policy) yang didukung penuh oleh institusi politik dan keamanan Israel.
Pandangan kritis ini ditegaskan oleh penulis yang juga mantan Menteri Kesehatan Tunisia, Dr. Mohamed Salah Ben Ammar, dalam artikel analisisnya yang diterbitkan majalah Prancis, L’Obs.
Ben Ammar melayangkan kritik tajam kepada Uni Eropa yang dinilainya terus memelihara standar ganda. Di mata Brussels, pengangkatan suara dan kecaman verbal seolah dianggap cukup, tanpa pernah berani mengambil langkah konkrit maupun sanksi nyata untuk menghentikan manuver Tel Aviv.
Menurut Ben Ammar, eskalasi pencaplokan lahan ini sengaja dipacu menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang, momen politik yang diprediksi menjadi pertaruhan akhir karier politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di tengah gencatan tekanan politik dan vonis hukum yang mengintipnya.
Ia menghubungkan langsung lonjakan kekerasan para pemukim ilegal dengan keterlibatan lembaga resmi negara. Pengepungan desa-desa Palestina, pembakaran rumah serta kendaraan, hingga penganiayaan terhadap warga sipil yang marak terjadi, bukanlah kebetulan.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi adanya ribuan aksi serangan pemukim yang terdokumentasi dalam beberapa tahun terakhir.
Militer yang Berganti Peran dan Tembok Impunitas
Mengutip pengakuan sejumlah mantan pejabat militer dan intelijen Israel sendiri, Ben Ammar menyebut kekerasan pemukim telah terintegrasi dalam sistem besar yang dirancang untuk menggeser populasi Palestina dan memicu ledakan konflik baru di kawasan.
Tentara Israel, yang semestinya bertindak sebagai pihak netral untuk memisahkan bentrokan, kini terang-terangan berganti peran. Di lapangan, aparat militer justru mengawal aksi para pemukim seraya membiarkan warga Palestina bertahan tanpa perlindungan.
Keterlibatan institusional ini makin memperlebar jurang pemisah antara Israel dan masyarakat internasional, jurang ketidakpercayaan yang tidak akan mampu ditambal sekadar lewat pidato diplomatik atau kolom editorial media.
Laporan PBB mencatat lebih dari 1.800 serangan pemukim terjadi sepanjang tahun 2025 saja. Sementara itu, tak kurang dari 1.120 warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur tewas di tangan pasukan militer maupun pemukim Israel sejak 7 Oktober 2023.
Standar Ganda Uni Eropa: Bisnis di Atas Kemanusiaan
Dalam bagian lain tulisannya di L’Obs, Ben Ammar menelanjangi ketidaktegasan Uni Eropa. Ia membandingkan betapa cepatnya Eropa menjatuhkan paket sanksi ekonomi terhadap Rusia, namun mendadak ragu dan ragu-ragu saat berhadapan dengan pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
Brussels bahkan menolak memblokir Perjanjian Kemitraan (Association Agreement) antara Uni Eropa dan Israel, meskipun desakan keras telah disuarakan oleh sejumlah negara anggotanya.
Kalkulasi ekonomi, hubungan perdagangan, serta pertimbangan geopolitik dinilai menjadi belenggu utama yang menumpulkan keberanian Eropa untuk bersikap tegas.
Ben Ammar juga mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam ilusi bahwa kejatuhan Netanyahu akan otomatis mengubah nasib Tepi Barat. Bahkan jika posisi perdana menteri berganti ke tangan tokoh seperti Gadi Eisenkot, struktur pendudukan dan mesin pemukiman ilegal sudah tertanam terlalu dalam untuk bisa diubah hanya dengan pergantian rezim.
Tanggung jawab atas krisis ini tidak boleh hanya ditimpakan kepada Israel, melainkan juga kepada kekuatan global—terutama Uni Eropa yang memegang tuas ekonomi dan politik yang kuat. Sayangnya, hingga hari ini Eropa memilih tetap menjadi penonton yang pasif.
Artikel di L’Obs tersebut menegaskan bahwa aksi penyerobotan tanah telah menjadi pilihan politik yang terorganisir. Sikap diam Uni Eropa secara tidak langsung ikut melanggengkan kejahatan yang terjadi di Tepi Barat.
Ben Ammar menutup analisisnya dengan kalimat menohok: sejarah akan menghakimi dengan sangat keras mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri pemandangan desa-desa Palestina yang dikepung sepanjang Agustus ini, melihat sekutu terdekat Israel sekalipun mulai berlepas diri dari tindakan tersebut, namun tetap memilih berpaling muka, dengan tangan yang berpura-pura bersih, padahal nurani mereka telah ternoda.
(Sumber: L’Obs)
