HEBRON — Wilayah Tepi Barat bukan lagi menghadapi aksi kekerasan acak atau gelombang eskalasi sesaat. Kawasan yang diduduki ini kini tengah terseret ke dalam skenario sistematis yang jauh lebih berbahaya, yakni perpaduan antara teror pemukim ilegal Yahudi, serbuan militer Israel, pembongkaran paksa rumah, hingga penyitaan lahan besar-besaran.
Eskalasi terbaru terlihat jelas di kawasan Qusra, sebelah selatan Nablus. Serangan para pemukim ilegal telah bertransformasi menjadi aksi pengepungan terhadap permukiman warga Palestina. Akses air bersih dan aliran listrik diputus secara sepihak, bersamaan dengan didirikannya kembali pos pemukiman ilegal yang sebelumnya sempat dibongkar oleh tentara Israel.
Tak hanya di Nablus, operasi pembongkaran rumah juga marak terjadi di berbagai wilayah lain. Di Hebron, pasukan pendudukan meratakan sebuah rumah bersejarah berusia 70 tahun di kawasan Farsh al-Hawa. Sementara di Al-Ma’sara, selatan Bethlehem, bangunan tiga lantai milik warga Palestina dihancurkan tanpa tersisa.
Dampak dari eskalasi ini kian mengancam masa depan generasi muda Palestina. Data menunjukkan sedikitnya 85 sekolah yang menampung sekitar 13 ribu siswa kini berada di bawah ancaman pembongkaran oleh otoritas Israel, justru di saat tahun ajaran baru akan segera dimulai.
Menuju Eksekusi “Rencana Penentuan”
Eskalasi di lapangan kembali memicu pertanyaan terkait pernyataan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menyebut bahwa tindakan keras saat ini barulah “sebuah permulaan”.
Peneliti dan pakar isu Israel, Walid Habbas, menilai bahwa apa yang terjadi di lapangan merupakan tahap awal dari eksekusi Decisive Plan (“Rencana Penentuan”) yang pernah dirumuskan Smotrich pada 2017. Rencana ini bertumpu pada skenario pengosongan kawasan Tepi Barat dari warga Palestina untuk kemudian dicaplok (aneksasi) secara resmi oleh Israel.
Habbas mencatat, fokus utama dari operasi saat ini menyasar wilayah timur Tepi Barat, kawasan strategis yang membentang antara perbatasan Yordania dan pegunungan Tepi Barat. Di wilayah ini, desa-desa Palestina sengaja diisolasi dan kerap menjadi sasaran empuk teror pemukim Yahudi.
“Serangan para pemukim ini tak lagi membutuhkan pemicu seperti insiden keamanan tertentu. Ini telah dijadikan rutinitas harian untuk menciptakan kondisi hidup yang begitu menekan, sehingga memaksa warga Palestina angkat kaki dari tanah mereka sendiri,” jelas Habbas.
Ia juga menegaskan bahwa aksi pemukim bukan sekadar tindakan kekerasan tanpa kendali dari kelompok garis keras. Aksi ini merupakan bagian dari strategi berganda: serangan agresif dari bawah oleh pemukim, yang disokong secara terstruktur oleh kebijakan dan aparat negara dari atas.
Antara Teror Pemukim dan Kebijakan Negara
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengutarakan keprihatinan serupa. Menurutnya, situasi di Tepi Barat telah memasuki fase yang amat krusial dan membahayakan keberlangsungan hidup warga.
“Ini bukan lagi sekadar perampasan tanah atau pengrusakan aset. Ini adalah aksi pengepungan rumah-rumah warga demi mengusir penghuninya dan merebut paksa tempat tinggal mereka. Pemukim ilegal ini adalah ujung tombak dari proyek besar pelenyapan identitas dan Yahudisasi Tepi Barat,” tegas Barghouti.
Menanggapi sikap Amerika Serikat yang sekadar meminta klarifikasi dari Israel atas insiden di Qusra, Barghouti menilai langkah Washington tersebut tak lebih dari sekadar pembasuh bibir (lip service).
Ia menegaskan bahwa selama AS terus memberikan dukungan politik dan militer tanpa syarat kepada Israel, tekanan diplomatik Barat tidak akan pernah cukup untuk menghentikan kebrutalan di lapangan.
Oleh karena itu, Barghouti menyerukan pentingnya perlawanan rakyat (popular resistance) serta konsolidasi internal Palestina. Ia juga mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk mengambil tindakan nyata berupa sanksi dan pemboikotan terhadap Israel.
Hambatan Ketimpangan Kekuatan
Namun, tantangan terbesar bagi rakyat Palestina saat ini adalah ketimpangan kekuatan yang amat tajam.
Walid Habbas menggarisbawahi bahwa dinamika ekspansi pemukiman dan pembongkaran lahan terus melaju kencang tanpa adanya imbangan kekuatan (counter-power) yang memadai di lapangan—baik dari komunitas internasional, negara-negara Arab, maupun kepemimpinan politik Palestina sendiri.
Di sisi lain, eskalasi di Tepi Barat juga sangat dipengaruhi oleh peta politik internal Israel. Komoditas politik dalam pemilu Israel kian bergeser pada kontes siapa yang paling keras dan tegas dalam menekan warga Palestina.
“Bagi para politisi di Tel Aviv, aksi pembongkaran, ekspansi permukiman, dan tindakan keras bukan sekadar isu keamanan, melainkan bahan bakar kampanye untuk mendulang suara dari pemilih yang kian bergeser ke arah kanan ekstrem,” tambah Habbas.
Masa Depan Solusi Dua Negara
Situasi ini sekaligus menebalkan keraguan atas masa depan Solusi Dua Negara (Two-State Solution). Barghouti menyatakan bahwa ekspansi pemukiman Israel secara sistematis telah mematikan peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kini, menurut Barghouti, arah perjuangan Palestina dihadapkan pada dua opsi mutlak: menuntut satu negara demokratis dengan hak yang setara bagi semua orang, atau terus berhadapan dengan proyek pembersihan etnis (ethnic cleansing).
Sikap menolak negara Palestina ini bahkan telah menjadi pandangan umum di spektrum politik Israel. Hal tersebut terbukti dari pemungutan suara di Knesset pada Juli 2024 lalu, di mana mayoritas lintas fraksi menyetujui resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina dalam bentuk apa pun.
Kini, Tepi Barat tidak lagi berada dalam fase pencarian kompromi politik atau solusi damai, melainkan berada di tengah pertempuran eksistensial untuk mempertahankan keberadaan dan tanah kelahiran mereka.
(Sumber: Al Jazeera)
