GAZA — Ketidakpastian mendalam kini membayangi nasib peta jalan (road map) tahap kedua penghentian perang di Jalur Gaza. Sejak diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Dewan Perdamaian Gaza, Penjajah Israel hingga kini belum memberikan sikap resmi.
Di saat yang sama, militer Zionis justru terus melancarkan aksi pembunuhan dan meningkatkan intensitas serangannya di wilayah kantong terisolasi tersebut.
Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) sebelumnya merilis dokumen peta jalan berisi 15 poin. Dokumen ini merincikan prinsip serta mekanisme eksekusi untuk melengkapi tahapan kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sejak Oktober 2025 lalu.
Poin-poin tersebut mencakup penarikan penuh pasukan Israel hingga penyerahan tata kelola Gaza kepada pemerintahan Palestina yang independen.
Laporan stasiun televisi Israel, Channel 13, menyebutkan bahwa kesepakatan damai kini berada di ambang kehancuran akibat gempuran udara dan darat Israel yang tak kunjung reda. Sumber internal di BoP menilai serangkaian serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata atas kesepahaman yang ada.
AS bahkan dilaporkan telah meminta Tel Aviv menyesuaikan skala operasinya agar tidak merusak prospek perdamaian yang tengah dibangun.
Tiga Syarat Mutlak Netanyahu
Di balik bungkamnya otoritas resmi Tel Aviv, sinyal penolakan keras terus menguat dari internal pemerintahan. Mengutip sumber Channel 12, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak bersedia menerima draf kesepakatan Gaza dalam formatnya yang sekarang.
Netanyahu dan Katz mengajukan tiga syarat mutlak yang mereka klaim “tidak bisa ditawar”:
- Pelucutan Senjata Secara Total: Demiliterisasi penuh di seluruh Jalur Gaza, termasuk penghancuran total seluruh jaringan terowongan bawah tanah.
- Pendudukan Jalur Kuning: Israel menolak menarik pasukannya dari kawasan Garis Kuning Pertama, wilayah yang mencakup sekitar 52 persen dari total luas Jalur Gaza.
- Penyerahan Senjata ke Pihak Barat: Seluruh senjata yang dikumpulkan dari kelompok perlawanan Palestina harus diserahkan khusus kepada entitas Barat, bukan kepada otoritas atau lembaga Palestina mana pun.
Tekanan politik dalam negeri turut memperkeruh suasana. Pemukim Israel di kawasan perbatasan gempuran Gaza terus mendesak Netanyahu agar tidak tunduk pada tekanan Trump. Di lapangan, militer Israel menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan operasional dan mereka masih mengantongi “kebebasan penuh” untuk menggempur Gaza kapan saja.
Juru bicara kantor Perdana Menteri Israel, Doron Spielman, menyampaikan kepada Associated Press bahwa Tel Aviv telah meneruskan “kekhawatiran keamanan yang sangat serius” kepada Gedung Putih. Berdasarkan estimasi intelijen mereka, Hamas dinilai tidak berniat melucuti senjata, melainkan berupaya membangun kembali kekuatan militernya.
“Demiliterisasi berarti menyerahkan senjata secara nyata, tidak boleh kurang dari itu,” tegas Spielman.
Menolak Pengawasan Turki dan Qatar
Surat kabar Israel Haaretz, mengutip dua sumber yang mengetahui dinamika negosiasi, mengungkapkan bahwa Penjajah Israel telah melayangkan nota keberatan resmi kepada Dewan Perdamaian atas tiga poin kunci:
- Nasib Akhir Senjata: Israel keberatan karena draf perjanjian tidak secara tegas mengatur pemusnahan total atas senjata yang disita dari Hamas.
- Penolakan Peran Qatar dan Turki: Tel Aviv menolak keterlibatan Qatar dan Turki dalam tim verifikasi tahapan road map, mekanisme yang sedianya diisi oleh perwakilan mediator, Dewan Perdamaian, dan pasukan stabilisasi internasional.
- Pengekangan Ruang Gerak Militer: Israel menuntut kebebasan bertindak bagi militernya di wilayah yang kelak berada di bawah kendali pasukan internasional maupun kepolisian Palestina.
Sementara itu, Menteri Energi Israel Eli Cohen kepada Times of Israel mengonfirmasi bahwa kabinet terbatas (Kabinet Keamanan) bahkan belum menyelenggarakan diskusi formal mengenai “Rencana Gaza” dalam kurun 72 jam terakhir, apalagi menyetujui penghentian gempuran militer.
Aksi Sepihak untuk Menggagalkan Perjanjian
Menanggapi eskalasi yang kian menjadi-jadi, Hamas dan Jihad Islam menuding Israel sengaja memicu bentrokan untuk membatalkan kesepakatan. Kedua faksi mendesak para mediator internasional mengambil langkah nyata guna menekan pemerintah Israel.
Dalam pernyataan resminya, Hamas mengutuk pemboman masif yang melenyapkan seluruh anggota keluarga dari catatan sipil sebagai langkah sengaja dari kabinet Netanyahuuntuk merusak kesepahaman damai.
Juru Bicara Jihad Islam, Muhammad Al-Haj Musa, menambahkan bahwa kejahatan yang terus berulang mempertegas betapa mendesaknya jaminan internasional yang mengikat Israel. “Penghentian pembunuhan, pembantaian, dan pengakuan atas penarikan penuh pasukan dari Gaza adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Harapan warga Gaza akan berhentinya perang seketika sirna ketika jet tempur dan artileri Israel justru mengintensifkan gempuran ke permukiman padat penduduk, hingga menewaskan puluhan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan dalam kurun dua hari terakhir.
Mengulur Waktu hingga Pemilu
Pengamat politik Ahmad Al-Hila menilai, ketidakjelasan sikap resmi Israel merupakan taktik ulur waktu untuk mematikan proyek kesepakatan secara perlahan melalui status quo aksi militer. Menurut Al-Hila, Netanyahu melihat penerimaan atas road map ini sebagai bunuh diri politik dan kekalahan elektoral menjelang pemilu Israel pada Oktober mendatang.
“Kesepakatan ini, di mata kelompok kanan zionis, adalah kegagalan strategis. Sebab, rancangan ini tetap mengakui hak perlawanan rakyat Palestina, mencegah pengusiran massal, dan membuka jalan rekonstruksi Gaza setelah penarikan penuh militer Israel,” jelas Al-Hila.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Lembaga Media Nasional Palestina, Ibrahim Al-Madhoun, menegaskan bahwa bola kini ada di tangan Dewan Perdamaian dan AS untuk memaksa Israel mematuhi jadwal yang telah disepakati. Menurutnya, fleksibilitas yang ditunjukkan pihak Palestina tidak boleh dimanfaatkan Israel untuk mengubah perjanjian damai menjadi sekadar alat manajemen krisis.
Pakar urusan Israel, Mtanes Shehadeh, menyimpulkan bahwa Tel Aviv tengah bermanuver cerdik: tetap melancarkan pembunuhan dan kelaparan sistematis di Gaza sembari menghindari konfrontasi terbuka dengan Donald Trump yang terlanjur mengklaim kesepakatan ini sebagai “pencapaian sejarah”.
“Israel mencoba menciptakan jeda waktu antara penandatanganan dokumen dan realisasi di lapangan. Mereka ingin meredam tekanan politik luar negeri tanpa harus kehilangan cengkeraman militernya di Gaza,” pungkas Shehadeh.
