NABLUS — Bepergian menuju atau keluar dari Kota Nablus di utara Tepi Barat tak lagi menjadi perjalanan biasa. Akses mobilitas warga kini berubah menjadi ujian fisik dan mental yang melelahkan, memakan waktu hingga berjam-jam akibat pengetatan pos pemeriksaan militer (checkpoint) dan penutupan jalan yang diterapkan otoritas pendudukan Israel.
Di tengah gelombang penggerebekan dan penangkapan yang terus berlanjut di seluruh wilayah provinsi, warga Nablus menghadapi realitas harian yang kian mencekik. Pergerakan masyarakat kini sepenuhnya tersandera oleh barikade militer.
Kondisi ini melumpuhkan seluruh sendi kehidupan, mulai dari akses layanan kesehatan, pendidikan, dunia usaha, hingga aktivitas ekonomi harian.
Terisolasi Total dari Segala Arah
Seiring meningkatnya eskalasi di utara Tepi Barat, militer Israel mengintensifkan pembatasan pergerakan di Nablus. Akses jalan utama maupun alternatif ditutup menggunakan tanggul tanah (dirt mounds) dan gerbang besi berpalang.
Pos pemeriksaan permanen dan mendadak disebar di berbagai titik, praktis mengisolasi Nablus dari daerah sekitarnya dan memutus konektivitas antardesa dan provinsi.
Raid Mansour, seorang warga dari Kota Beita, menggambarkan sulitnya menembus blokade tersebut. “Perjalanan menuju pusat Kota Nablus yang biasanya singkat, kini bisa memakan waktu lebih dari tiga jam. Kami keluar rumah tanpa pernah tahu jam berapa akan sampai, atau apakah bisa kembali ke rumah di hari yang sama,” tuturnya.
Layanan Kesehatan di Titik Kritis: Menaruh Nyawa di Jalur Checkpoint
Sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang paling parah terdampak oleh blokade ini. Armada ambulans kerap tertahan berjam-jam di pos pemeriksaan. Sementara itu, para penderita penyakit kronis dan pasien kondisi darurat harus berjuang keras hanya demi bisa sampai ke pintu rumah sakit.
Dr. Samer Abdullah, seorang dokter yang bertugas di salah satu rumah sakit di Nablus, mengonfirmasi bahwa penundaan di pos pemeriksaan berdampak langsung pada peluang keselamatan pasien.
“Pasien serangan jantung, stroke, atau luka berat membutuhkan penanganan medis dalam hitungan menit. Namun, antrean panjang di barikade militer mengubah kondisi medis yang stabil menjadi kritis. Ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi tim medis,” ungkapnya.
Duka senada dirasakan Ummu Muhammad, yang setia mendampingi suaminya berobat. Suaminya merupakan pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah (hemodialisis) secara rutin.
“Rasa sakit terberat kami bukan berasal dari penyakit itu sendiri, melainkan perjalanan menuju rumah sakit. Kami selalu dibayangi kecemasan terlewat jadwal perawatan akibat perbatasan ditutup atau kemacetan parah yang dipicu tindakan militer,” bisiknya.
Direktur Pelayanan Darurat dan Ambulans Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) Provinsi Nablus, Ahmed Jibril, menegaskan bahwa krisis ini tidak sekadar soal penundaan waktu, tetapi juga penghalangan total akses menuju lokasi pasien.
Jibril membeberkan bahwa pos pemeriksaan dan gerbang besi yang mengepung kota serta desa-desa di sekitarnya menimbulkan ancaman keselamatan jiwa secara langsung bagi pasien dan petugas medis. Tim ambulans kian kesulitan menjangkau kasus darurat maupun merujuk pasien ke fasilitas rumah sakit.
Kendati belum ada data statistik resmi mengenai jumlah pasti korban yang terdampak (mengingat banyak warga terpaksa melintasi jalur darurat yang terjal atau terjebak di checkpoint berbeda) PRCS berhasil mendokumentasikan sejumlah kasus krusial.
Di antaranya, sebuah peristiwa dramatis di pos pemeriksaan Beit Furik. Seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di lokasi tersebut setelah ditahan selama hampir tiga jam sebelum akhirnya diizinkan melintas dengan berjalan kaki.
Selain itu, sejumlah pasien gagal ginjal dilaporkan tertahan berjam-jam di pos pemeriksaan Awarta dan Deir Sharaf. Karena tak kunjung mendapat izin melintas, beberapa pasien cuci darah terpaksa turun dari kendaraan mereka dan berjalan kaki menembus barikade demi mengejar penanganan medis.
Jibril menjelaskan bahwa dalam standar internasional, layanan ambulans mengandalkan protokol waktu tanggap (response time) yang sangat presisi di mana hitungan detik menentukan hidup dan mati seseorang. Namun, di Provinsi Nablus, standar medis global tersebut telah dilumpuhkan total.
“Kami memiliki standar operasional prosedur (SOP) darurat yang jelas. Namun, keberadaan checkpoint dan pemutusan akses antarkota secara praktis menghapus konsep response time dalam pelayanan medis di Palestina,” tegas Jibril.
Sektor Ekonomi dan Pendidikan Turut Lumpuh
Dampak blokade meluas ke sektor perekonomian Nablus yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan utama Tepi Barat. Aktivitas pasar merosot tajam seiring berkurangnya pembeli dari luar daerah, sementara para pedagang kesulitan memasok barang pasokan ke dalam kota.
Fadi al-Masri, seorang pedagang setempat, mengungkapkan bahwa suasana pasar kini sepi. “Warga dari desa-desa berpikir puluhan kali sebelum pergi ke Nablus karena memperhitungkan risiko tertahan di checkpoint dan pembengkakan biaya transportasi. Hal ini berdampak langsung pada anjloknya omzet penjualan kami,” ujarnya.
Sektor pendidikan pun tak luput dari pukulan. Ribuan mahasiswa terpaksa berangkat dari rumah jauh lebih awal dari jadwal perkuliahan. Tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa absen atau melewatkan ujian akibat penutupan akses jalan secara mendadak.
Leen Abu Bakr, seorang mahasiswi perguruan tinggi di Nablus, menceritakan kendala hariannya. “Tak jarang saya baru tiba di kampus saat jam kuliah pertama sudah selesai. Bahkan kadang saya harus balik kanan menuju rumah tanpa sempat menginjakkan kaki di ruang kelas,” tuturnya.
Para pengamat menilai bahwa apa yang terjadi di Nablus bukan sekadar prosedur keamanan teknis, melainkan bagian dari kebijakan pengetatan sistematis yang menyasar wilayah utara Tepi Barat. Melalui peninggian intensitas penggerebekan, penangkapan, dan pemblokiran jalan, pembatasan ini secara terencana melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial, dan kemanusiaan warga Palestina.
Di bawah cengkeraman pengetatan ini, ratusan ribu warga di Provinsi Nablus harus menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Hak-hak paling mendasar seperti mendapatkan perawatan medis, menuntut ilmu, hingga bekerja kini berubah menjadi perjuangan berat di tengah kekhawatiran bahwa blokade yang berlarut-larut ini akan menyeret kawasan ke dalam krisis kemanusiaan yang lebih dalam.
