KAIRO — Rombongan delegasi perundingan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang tiba di Kairo, Mesir, membawa berkas respons mendalam atas proposal usulan “Poin 8” terkait keberadaan senjata perlawanan di Jalur Gaza.
Langkah ini menyusul draf terbaru yang diterima Hamas awal bulan ini dari perwakilan Dewan Perdamaian (Peace Council). Draf tersebut mencantumkan klausul “inventarisasi infrastruktur” perlawanan, sebuah frasa karet yang sebelumnya secara tegas ditolak oleh Hamas karena dinilai dapat memicu pengerusakan aset dan fasilitas sipil warga.
Seorang sumber pimpinan Hamas mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa respons resmi ini dirumuskan setelah melalui konsultasi intensif bersama jajaran petinggi Hamas dan pimpinan faksi-faksi perlawanan Palestina.
Menjaga Hak Perlawanan
Sumber tersebut menegaskan bahwa respons yang dibawa delegasi perundingan mengusung pendekatan fleksibel tanpa sedikit pun menanggalkan prinsip-prinsip mendasar perlawanan.
“Respons kami menjamin hak perlawanan bangsa Palestina, sebuah hak hakiki yang dijamin oleh berbagai konvensi internasional,” ungkapnya.
Secara rinci, respons Hamas memuat pemisahan tegas antara infrastruktur murni militer dengan fasilitas dual-use (guna ganda) yang berhubungan dengan kepentingan publik sipil. Teks usulan difokuskan secara eksplisit hanya pada senjata berat dan bengkel manufaktur militer, disertai pendefinisian ulang atas klasifikasi jenis senjata dan peralatan militer tertentu.
Selain isu Poin 8, agenda utama delegasi Hamas di Kairo adalah mendesak para negara mediator (sebagai penjamin kesepakatan penghentian tembak-menembak yang ditandatangani Oktober lalu) untuk menindak tegas ekspansi militer Israel di Gaza.
Pasukan Israel dilaporkan terus memperluas wilayah “Garis Kuning” (Yellow Line) hingga mencaplok lebih dari 35 kilometer persegi lahan sejak perjanjian ditandatangani. Perluasan ini memicu gelombang pengusiran baru terhadap warga sipil tanpa adanya intervensi berarti dari Dewan Perdamaian.
Menanti Putaran Perundingan Baru
Sumber faksi Palestina di Kairo mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima pemberitahuan dari pimpinan Hamas mengenai usulan konstruktif ini. Mereka kini menantikan pertemuan bersama dengan delegasi Hamas guna membedah rincian teknis sebelum melangkah ke perundingan gabungan bersama para mediator.
Sementara itu, sumber diplomatik Mesir menyatakan bahwa otoritas Kairo tengah meneliti respons resmi Hamas. “Jika respons ini diterima oleh perwakilan Dewan Perdamaian, perundingan tingkat tinggi akan segera dibuka di Kairo untuk menuntaskan detail transisi menuju Fase Kedua dari skema perdamaian Presiden AS Donald Trump,” jelasnya.
Sebelumnya, perundingan Kairo pertengahan bulan ini sempat membentur jalan buntu akibat kebuntuan pada Poin 8. Hal itu terjadi setelah Maut Envoy untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyisipkan istilah “inventarisasi, pengumpulan, penyimpanan, dan penyitaan senjata berat serta infrastruktur perlawanan”.
Hamas menegaskan bahwa keberadaan delegasi mereka di Kairo berfokus pada penuntasan isu-isu kemanusiaan di Gaza, penegakan komitmen hasil kesepakatan Sharm el-Sheikh, serta pematangan mekanisme pelaksanaan Fase Kedua rencana perdamaian.
