KAIRO — Babak baru negosiasi di ibu kota Mesir, Kairo, mulai menunjukkan titik terang sekaligus benturan keras yang krusial. Sejumlah sumber dari internal faksi-faksi Palestina membocorkan situasi di balik layar pertemuan intensif yang mempertemukan delegasi Hamas (yang dipimpin oleh Dr. Khalil al-Hayya) bersama para mediator internasional dan perwakilan dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan AS.
Seorang sumber dari faksi Palestina mengungkapkan bahwa fokus perdebatan dalam rangkaian pertemuan tersebut bertumpu pada poin sensitif, yakni Klausul 5 dan Klausul 8. Kedua poin ini merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) yang disodorkan oleh Nickolay Mladenov, Perwakilan Tinggi untuk Gaza di BoP, sebagai jembatan untuk beralih ke fase kedua dari rencana perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump.
Kabar baiknya, negosiasi berhasil menyepakati Klausul 5 yang mengatur tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Sumber tersebut mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa draf final klausul ini telah diterima dengan baik, baik oleh delegasi Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, maupun oleh perwakilan Dewan Perdamaian.
Formulasi baru Klausul 5 tersebut mencakup empat poin utama:
- Mempertahankan status pegawai pemerintah yang ada saat ini dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka.
- Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan utang serta kewajiban finansial kepada pihak ketiga.
- Kepatuhan terhadap sistem hukum dan administrasi yang berlaku dalam memperlakukan para pegawai.
- Penyelesaian setiap persoalan yang masih menggantung melalui mekanisme khusus berdasarkan konsensus nasional.
Ganjalan Besar di Klausul 8
Meski urusan administrasi sipil menunjukkan kemajuan, negosiasi langsung membentur dinding tebal saat memasuki pembahasan Klausul 8 yang mengatur tentang persenjataan faksi perlawanan. Sumber faksi lainnya yang ikut dalam pertemuan di Kairo menyebutkan bahwa pertemuan tersebut sejauh ini gagal mengurai benang kusut terkait isu sensitif ini.
Delegasi Hamas bahkan meminta izin untuk bertolak ke Turki guna melakukan konsolidasi internal dengan jajaran pimpinan tertinggi gerakan tersebut. Langkah ini diambil menyusul adanya klausul tambahan yang disisipkan oleh Mladenov dalam rancangan terbarunya.
Dalam draf teranyar itu, Mladenov memasukkan frasa “inventarisasi infrastruktur” perlawanan, bersandingan dengan istilah “senjata berat”. Secara spesifik, Klausul 8 yang baru berbunyi: melakukan inventarisasi, pengumpulan, penyimpanan, dan penonaktifan penggunaan senjata berat serta infrastruktur militer milik kelompok perlawanan.
Formulasi baru inilah yang ditolak mentah-mentah oleh faksi-faksi utama seperti Hamas, Jihad Islam, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Akibat kebuntuan ini, delegasi perunding Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo menuju Turki sejak Selasa pekan lalu demi merumuskan sikap resmi organisasi terkait Klausul 8 tersebut.
Di sisi lain, Mesir mencoba mengambil jalan tengah. Seorang sumber dari otoritas keamanan Mesir menegaskan bahwa Kairo berkomitmen penuh untuk mencari jalan keluar atas isu persenjataan ini dalam koridor dialog intra-Palestina. Mesir menegaskan posisi prinsipilnya bahwa mereka tidak akan pernah mendukung skenario apa pun yang mengharuskan faksi perlawanan menyerahkan senjata mereka kepada Israel.
Komite Gaza yang Masih Tertahan di Luar Batas
Sementara itu, ketidakpastian juga menyelimuti nasib Komite Administrasi Gaza yang baru dibentuk. Meskipun Hamas telah mengambil langkah taktis dengan membubarkan komite pemerintahan lama di Gaza dan menunjuk komite transisi sementara untuk menjalankan roda pelayanan publik, tanda-tanda komite baru ini bisa segera masuk ke Gaza masih sangat buram.
Seorang anggota Komite Administrasi Gaza yang saat ini berada di Kairo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terpisah di Kairo dan Siprus, Nickolay Mladenov menolak memberikan jaminan atau jadwal pasti kapan komite ini diizinkan masuk ke kantong pengungsian tersebut.
“Mladenov beralasan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas masih menolak langkah tersebut untuk saat ini,” ujar sumber komite yang meminta identitasnya dirahasiakan itu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihak komite juga menolak mentah-mentah sebuah proposal alternatif. Proposal tersebut menyarankan agar komite mulai bekerja dari dalam Gaza, namun areanya dibatasi hanya di sebuah kamp kecil di wilayah Tal al-Sultan, Rafah, dekat perbatasan Mesir, sebagai proyek percontohan.
Penolakan terhadap usulan “kantor perbatasan” tersebut telah disepakati bersama oleh otoritas Mesir di Kairo. Faksi-faksi Palestina menilai ada niat terselubung di balik proposal tersebut yang sengaja dirancang untuk melokalisasi otoritas Palestina dan membiarkan wilayah Gaza lainnya tetap berada di bawah kendali penuh militer Israel.
