AL-QUDS — Ambisi besar yang digembar-gemborkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan pemerintahan Donald Trump untuk membangun kembali Jalur Gaza tampaknya harus berbenturan keras dengan kenyataan di lapangan.
Proyek mahabesar yang awalnya dirancang untuk merekonstruksi seluruh wilayah kantong Palestina yang hancur itu, kini dilaporkan menyusut drastis. Rencana tersebut kini hanya menyisakan sebuah proyek percontohan (pilot project) yang sangat terbatas di wilayah selatan Gaza, di tengah gempuran militer Israel yang tak kunjung reda.
Laporan mendalam yang dirilis harian Inggris The Guardian mengungkap kemunduran signifikan ini. Rencana awal yang menjanjikan pemulihan infrastruktur total dan pembangunan kembali Gaza kini kerdil, hanya berupa proyek pembuatan kamp pengungsian sementara di dekat kota Rafah.
Kamp ini pun diperkirakan hanya mampu menampung puluhan ribu jiwa, angka yang teramat kecil di bandingkan dengan lebih dari dua juta warga Palestina yang kini telantar dan kehilangan tempat tinggal akibat perang.
Rencananya, kamp darurat ini akan dikelola oleh manajemen sipil Palestina dan dijaga oleh pasukan keamanan internasional dalam jumlah yang sangat terbatas.
Menanti Lampu Hijau yang Tak Kunjung Padam
Meski sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, proyek ini diprediksi belum akan terwujud setidaknya hingga akhir tahun ini. Beberapa persiapan teknis memang mulai tampak, seperti tibanya sejumlah kecil perwira militer dari Maroko dan Kosovo di Israel.
Mereka diproyeksikan menjadi cikal bakal Pasukan Stabilitas Internasional. Selain itu, sebuah pangkalan logistik juga mulai dibangun di dekat pintu perlintasan Kerem Shalom untuk menimbun peralatan dan kendaraan taktis.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Di lokasi yang direncanakan sebagai area kamp, aktivitas pembangunan nyaris nihil. Markas bagi pasukan internasional pun belum juga didirikan. Pantauan citra satelit hanya menunjukkan aktivitas pengerukan tanah yang sangat terbatas, tanpa ada struktur bangunan fisik yang nyata.
Para diplomat Barat yang berbasis di Al-Quds menilai bahwa kemajuan konkret dari proyek ini sengaja ditunda. Mereka memproyeksikan segala keputusan penting baru akan diambil setelah Pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang. Pemilu ini dinilai krusial karena berpotensi mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau setidaknya merombak total peta politik di Tel Aviv.
Sejak gencatan senjata yang diprakarsai pemerintahan Trump diumumkan pada Oktober tahun lalu, Israel nyatanya tidak benar-benar berhenti. Mereka terus melancarkan serangan udara ke dalam Gaza, menghalangi upaya rekonstruksi, dan memperketat masuknya bantuan kemanusiaan. Sikap keras kepala Israel inilah yang menjadi batu sandungan utama proyek ini.
The Guardian mengutip pernyataan seorang diplomat Barat yang enggan disebut namanya. Ia mengungkapkan bahwa target para perancang proyek saat ini bergeser, yakni sekadar “menjaga agar roda proyek ini tetap berputar sedikit saja.”
Ada kekhawatiran besar jika proyek ini kolaps sepenuhnya, faksi sayap kanan ekstrem di dalam pemerintahan Israel akan mengambil alih panggung dan memaksakan rencana yang jauh lebih radikal: pengusiran massal warga Gaza secara sistematis dan pembangunan permukiman ilegal Yahudi baru.
Di sisi lain, posisi Netanyahu yang terpojok menjelang pemilu memicu kekhawatiran baru. Banyak pihak khawatir Netanyahu akan kembali meluncurkan operasi militer skala besar ke Gaza demi mendulang simpati politik domestik dan menyelamatkan posisinya. Jika skenario ini terjadi, proyek percontohan kamp Rafah dipastikan akan mati sebelum berkembang.
Hingga hari ini, militer Israel dilaporkan menguasai secara langsung lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza melalui berbagai penetrasi militer pasca-gencatan senjata. Tel Aviv juga menegaskan bahwa opsi untuk melanjutkan perang secara penuh tetap terbuka lebar, kecuali jika kelompok perlawanan Islam, Hamas, bersedia meletakkan senjata mereka.
Tekanan di Balik Meja Perundingan
Dalam beberapa hari terakhir, delegasi Hamas sebenarnya telah terlibat dalam pembicaraan intensif di Kairo, Mesir. Pertemuan tersebut membahas mekanisme teknis terkait kemungkinan pelucutan senjata kelompok perlawanan, termasuk siapa pihak yang berwenang menerima dan di mana senjata-senjata tersebut akan disimpan.
Namun, sumber-sumber internal Palestina menegaskan bahwa negosiasi ini mustahil mencapai titik temu selama Israel terus membombardir Gaza dan memperluas pendudukan militernya di lapangan.
Di tengah kebuntuan tersebut, tekanan di balik meja diplomatik terus berjalan. The Guardian mengungkapkan bahwa pada Juni lalu, negosiator AS, Aryeh Lightstone, mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Israel.
Dalam surat itu, Lightstone mendesak Tel Aviv untuk melonggarkan pembatasan masuknya barang-barang kemanusiaan berkategori dual-use (memiliki fungsi ganda sipil-militer), seperti pipa air dan panel surya.
Negosiator AS itu juga mendesak Israel agar mengizinkan Pasukan Stabilitas Internasional dan personel kepolisian Palestina masuk ke wilayah yang direncanakan untuk menjaga keamanan kamp. Sayangnya, hingga laporan ini diturunkan, pemerintah Israel belum memberikan restu atas satu pun dari tuntutan tersebut.
Mundur Jauh dari Janji Manis Jared Kushner
Kondisi proyek saat ini menunjukkan kemunduran yang luar biasa dibanding visi awal yang dipresentasikan pemerintahan Trump pada awal tahun. Kala itu, Jared Kushner, penasihat senior sekaligus menantu Trump, dengan penuh percaya diri menjanjikan pemulihan jaringan air bersih, listrik, sanitas, rumah sakit, hingga toko-toko roti di seantero Jalur Gaza hanya dalam waktu 100 hari.
Kenyataannya, draf rencana terbaru yang dirumuskan dalam pertemuan tertutup di Siprus dua pekan lalu justru menunjukkan pemangkasan besar-besaran. Proyek tersebut kini ciut menjadi sekadar pembangunan unit hunian sementara di zona penyangga dekat Rafah.
Pengamanan kamp rencananya akan diserahkan kepada pasukan internasional berkekuatan hingga 5.000 personel (yang kemungkinan dipasok dari Maroko, Kosovo, Albania, dan Kazakhstan) ditambah pasukan kepolisian Palestina yang dilatih di Mesir. Itu pun dengan catatan: Israel memegang hak veto penuh dalam menyeleksi personelnya.
Selain masalah politik dan keamanan, proyek ini juga dihantui krisis finansial yang akut. Dari total komitmen dana sebesar 17 miliar dolar AS yang dijanjikan untuk rencana besar Trump, hanya sebagian kecil yang benar-benar cair. Ironisnya, para pengelola proyek kini mencoba melobi agar dana pajak milik otoritas Palestina yang saat ini dibekukan oleh Israel dialihkan untuk membiayai proyek ini.
Langkah ini langsung memicu penolakan keras dari Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat. Mereka menegaskan bahwa dana pajak tersebut adalah hak mutlak rakyat Palestina dan haram hukumnya dijadikan alat tawar politik atau alat pembiayaan proyek darurat yang tidak jelas arahnya.
Bagi sejumlah pejabat Palestina, setiap upaya yang dapat meringankan penderitaan warga sipil di Gaza tentu patut dipertimbangkan. Namun, mereka juga memberikan peringatan keras, jangan sampai proyek darurat yang sangat terbatas di Rafah ini sengaja dipelihara untuk menggantikan hak rekonstruksi total Jalur Gaza.
Ada ketakutan sistematis bahwa kamp sementara ini akan dipermanenkan, sekaligus menjadi alat geopolitik baru untuk mengukuhkan pemisahan geografis, demografis, dan kemanusiaan di dalam tanah Gaza.
